Artinya, para ketua parpol seperti : H. Rodi Wijaya (Golkar dengan 6 kursi), H. Rahmat Hidayat (Nasdem dengan 5 kursi), Hendri Juniansyah (Gerindra dengan 5 kursi), Hambali Lukman (PDIP dengan 4 kursi), H. Suhada (PKS dengan 3 kursi), H. Taufik Siswanto (Demokrat dengan 1 kursi) dan lain-lain.
Memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lebih tinggi untuk ikut berkontestasi di level walikota, dengan meminta rekomendasi dukungan dari DPP parpol masing-masing.
Sementara figure bakal calon non parpol seperti : H. Sulaiman Kohar, Subandio Amin, Alfarizal, dan sebagainya memiliki pilihan mencari 'rental perahu' parpol dengan persyaratan tertentu atau ikut kontestasi dari jalur perseorangan dengan mengumpulkan form dukungan pemllih.
"Dari parameter ini, tentu para ketua parpol 'selangkah lebih diuntungkan' karena sudah punya polical capital dukungan parpol dan bisa konsentrasi ke tahapan lain," tambahnya.
BACA JUGA:Maksimal 4 Calon Walikota Maju Pilkada Lubuklinggau 2024, Pengamat Sebut 5 Nama Potensial
Kedua, kriteria terkait modal sosial (social capital) seperti : digit popularitas, elektabilitas, basis jaringan dukungan (networking), kekerabatan, etnisitas, dan lain-lain.
"Parameter ini biasanya oleh parpol diukur melalui survey oleh lembaga survey yang bonafid," jelasnya.
Pada titik ini figure popular seperti : H. Rodi Wijaya, H. Rahmat Hidayat, Hendri Juniansyah, H. Rustam Effendi, H. Sulaiman Kohar, Rina Prana, H. Suhada, H. Taufik Siswanto, Riezky Aprilia, Subandio Amin, dan seterusnya yang namanya telah lama muncul di ruang publik terkait aktivitas lain melalui media surat kabar, baleho, medsos memiliki posisi tawar yang relatif tinggi.
Karena dukungan parpol biasanya di tujukan kepada figur yang punya digit popularitas tinggi.
BACA JUGA: Akhirnya, Sulaiman Kohar Beri Pernyataan Terbaru tentang Pilkada Lubuklinggau 2024
Begitupun dengan networking yang telah terbentuk berupa tim keluarga dan relawan, bisa menjadi bagian dari tawar menawar posisi.
Ketiga, kriteria selanjutnya adalah modal ekonomi (economic capital), karena dalam pilkada kekinian (termasuk pileg) support finansial menjadi faktor penting (jika tidak ingin menyatakan faktor terpenting).
Kemampuan ekonomi (baca finasial) setidaknya untuk membiayai political cost - baik yang legal/illegal -, seperti : biaya saksi untuk seluruh TPS, alat peraga, kaos, pembentukan tim, dan lain-lain yang biayanya cukup lumayan.
Begitupun dengan biaya 'tak resmi' seperti : rental perahu parpol atau money politic, tak bisa di bilang murah. Artinya, figur yang memiliki kemampuan finansial tinggi, relatif punya posisi tawar lebih besar untuk jabatan walikota.
BACA JUGA:Pilkada Lubuklinggau 2024: Pasti Nyalon Walikota, Subandio Amin Ambil Formulir di PDI-P dan Hanura
Apalagi kecenderungan saat ini, moment pemilu seperti pilkada dan pileg sangat kental dengan nuansa transaksional.