"Mudah-mudahan di Kota Lubuklinggau masih bagus tidak seperti yang tidak kita harapkan," sebutnya.
Yang perlu juga diawasi perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Karena beredar kabar calon anggota PPK berani 'nyogok' untuk menjadi anggota PPK.
"Isunya nominalnya Rp 15 juta hingga Rp 20 juta. Isu-isunya seperti itu," ungkapnya.
BACA JUGA:Menakar Pasangan Ideal Pilkada Lubuklinggau
Nanan berharap ada lembaga yang dapat mencegah semua itu.
"Kita harapkan ada lembaga yang dapat mengatasi permasalahan ini agar kita mendapatkan pemimpin yang baik," sebutnya.
Kalau pemimpin sudah banyak mengeluarkan dana untuk money politik, tambahnya, tentunya akan lebih banyak untuk mengembalikan modal.
Terpisah, Pengamat Politik Sumsel, Dr Fadhillah Harnawansyah mengakui bahwa pada saat Pileg money politik sangat masif.
BACA JUGA:H Suhada Mantap Nyalon di Pilkada Lubuklinggau, Sudah Ambil Formulir di NasDem dan Golkar
Kondisi tersebut terjadi diantaranya banyaknya Caleg sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan dengan cara 'membeli suara'.
Bahkan dikabarkan untuk satu suara tarifnya mencapai Rp 200 ribu.
Di Pilkada menurutnya juga tidak terlepas dari money politik.
Untuk mengurangi money politik ini calon kepala daerah (Cakada) harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.
BACA JUGA:Quo Vadis Pilkada Lubuklinggau, Pasangan Ideal untuk Lubuklinggau
Kemudian perlu dilakukan kesepakatan bersama antar Cakada menolak money politik yang diselenggran Bawaslu.