Namun, solusi ini juga menuai kritik, banyak tenaga honorer merasa status paruh waktu tidak memberikan kepastian karier yang jelas dan gaji yang ditawarkan dianggap tidak mencukupi kebutuhan hidup di banyak daerah.
Keterbatasan formasi ini menciptakan persaingan yang lebih ketat di kalangan tenaga honorer, sehingga semakin memperkecil peluang mereka untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Keputusan MenPAN RB ini menimbulkan perbedaan pendapat. Sebagian tenaga honorer mendukung langkah seleksi karena dianggap mampu meningkatkan kualitas ASN.
Namun, sebagian lainnya menilai kebijakan ini tidak berpihak pada honorer yang telah lama mengabdi.
BACA JUGA:Seleksi PPPK Tahap 2 Segera Dibuka
BACA JUGA:5 Kategori Prioritas pada Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Apakah Kamus Termasuk
Pemerintah berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga kualitas ASN agar pelayanan publik semakin profesional.
Namun, tenaga honorer yang merasa terabaikan berpendapat bahwa pengabdian jangka panjang mereka seharusnya menjadi salah satu faktor utama dalam pengangkatan.
Kebijakan seleksi PPPK 2024 dari MenPAN RB dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur negara.
Namun, beberapa keputusan dinilai tidak berpihak kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
BACA JUGA:Nasib Tenaga Honorer Setelah Seleksi PPPK 2024, Apa yang Menanti di 2025?
BACA JUGA:Penerimaan PPPK Gelombang Ke-2 Ditutup 31 Desember, Ini Syaratnya
Ke depan, pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kesejahteraan honorer serta memastikan seleksi dilakukan secara transparan dan adil.
Bagi tenaga honorer, kebijakan ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan persiapan matang agar dapat bersaing dalam seleksi.