Dan untuk mengisi kekurangan Satu Desa Satu PAUD dan percepatan wajib belajar 13 tahun, Mu'ti mengatakan kebijakan afirmasi diterapkan pada PAUD swasta yang termasuk dalam daftar 10.440 sekolah yang akan direhab ini.
Maka, pada PAUD swasta bisa mendapat bantuan pemerintah untuk perbaikan atau penambahan ruang kelas.
BACA JUGA:PAUD Melati Lubuk Linggau Perkenalkan Multibahasa Bagi Anak Usia Dini
BACA JUGA:10 Keunggulan PAUD Unggulan Ar-Risalah Lubuk Linggau, Ada Kolam Renangnya
“Ya, PAUD swasta existing dapat menggunakan anggaran Pemerintah untuk perbaikan maupun penambahan ruang belajar,” tuturnya.
Seperti, kata Abdul Mu'ti, PAUD yang kekurangan ruang kelas dapat dibangun kelas tambahan, memungkinkan menampung banyak anak didik.
Bagaimana dengan bangunan PAUD swasta yang rusak berat?
“Bagi PAUD Swasta yang rusak berat bisa mengajukan usulan untuk mendapat bantuan perbaikan ruang belajar,” jelasnya.
BACA JUGA:Serunya Belajar di PAUD As-Syidiqyah Lubuk Linggau, Anak-anak Buat Capung dari Sendok
BACA JUGA:PAUD Kelapa Kids Lubuk Linggau, Kembangkan Bakat Anak Melalui Ekskul Tari
Biaya untuk penambahan kelas maupun rehab ruang belajar menggunakan dana pemerintah.
Guna merealisasikan program ini, kata Abdul Mu’ti, pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Desa, sebab program Satu Desa Satu PAUD bagian program Kementerian Desa.
Selain itu, Didik Darmanto selaku Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan, dari total 2,3 juta ruang kelas di Indonesia, lebih dari 50%-nya terdata tak layak.
Bahkan sekitar 300 kecamatan masih tidak tersedia SMP dan 700 kecamatan tidak tersedia SMA sederajat.
BACA JUGA:Wajib Belajar 13 Tahun Segera Diterapkan di Indonesia, Begini Teknisnya di PAUD/TK
BACA JUGA:Ingin Mendirikan PAUD/TK, Gali Ilmunya dengan Kuliah di Prodi PIAUD UIN Al-Azhaar Lubuk Linggau