Pemerintah memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana haji.
Pembersihan dari hal-hal yang menyimpang diharapkan dapat mengurangi beban biaya jamaah.
BACA JUGA:Pelunasan Biaya Haji Tahap 1 Diperpanjang hingga 23 Februari 2024, Lalu Bagaimana Tahap 2?
BACA JUGA:25 Orang Tunda Berangkat, 91 JCH Lubuklinggau Muratara Belum Lunasi Biaya Haji
2. Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang
Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan real Arab Saudi juga menjadi pertimbangan dalam menekan biaya.
3. Dukungan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
BPKH memainkan peran penting dengan memanfaatkan nilai manfaat keuangan haji untuk meringankan biaya yang harus ditanggung jamaah.
Wamenag Muhammad Syafii menyampaikan bahwa penurunan biaya masih menunggu keputusan Panitia Kerja (Panja) DPR yang akan menggelar rapat akhir Desember 2024.
BACA JUGA:Biaya Haji Rp93,4 juta, JCH 2024 Sekarang Bisa Mencicil Pelunasan
BACA JUGA:Pelunasan Biaya Haji Tahap 1 Diperpanjang hingga 23 Februari 2024, Lalu Bagaimana Tahap 2?
“Biaya haji hampir pasti turun tahun ini, tetapi angka pastinya harus menunggu kesepakatan Panja,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto turut memberikan arahan untuk menjaga kualitas pelayanan haji sambil merasionalisasi biaya. Presiden menegaskan bahwa efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kenyamanan jamaah.
“Presiden ingin kualitas pelayanan lebih baik, tetapi biayanya juga terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Wamenag.
Sebagai gambaran, pada 2024, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp 93,4 juta per jamaah.
BACA JUGA:Segini Biaya Haji Plus 2024, Lengkap Beserta Cara Mendaftar dan Waktu Tunggunya