Ini menunjukkan bahwa ada kepala daerah yang serius menangani masalah tenaga honorer dengan mengikuti kebijakan yang berlaku.
Teguran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi sinyal bagi kepala daerah untuk segera menyelesaikan masalah status tenaga honorer dan memastikan mereka mendaftar untuk mengikuti seleksi PPPK 2024.
Pemerintah pusat memberikan kesempatan emas bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN, namun jika hal ini tidak ditangani dengan baik, akan ada dampak jangka panjang yang merugikan pemerintah daerah dan masyarakat.
BACA JUGA:PPPK Paruh Waktu Jadi Solusi Penataan Honorer, Ternyata Lumayan Kisaran Gajinya
Kepala daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam menyelesaikan masalah ini agar tenaga honorer dapat memperoleh hak yang sesuai dan tidak menimbulkan ketegangan di kemudian hari.