LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Hingga November 2023 masih ada 273 Kepala Keluarga (KK) di Kota Lubuklinggau masuk dalam kategori warga miskin ekstrem. Meski demikian, data ini alami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau Hasan Andria UY melalui Kabid Penanganan Kemisikinan, She Taslim didampingi Supervisor SIKS NG Nopi Aria Sandi kepada KORANLINGGAUPOS.ID Rabu 27 Desember 2023 mengatakan data yang mereka punya tahun 2022 ada 5.392 KK di Lubuklinggau masuk kategori warga miskin dan tahun 2023 penerima bantuan Kemensos melonjak jadi 16.600 KK.
Bantuan Sosial Kemensos untuk Warga Lubuklinggau
- Penerima Bantuan Kemensos Tahun 2022 : 5.392 KK
- Penerima Bantuan Kemensos Tahun 2023 : 16.600 KK
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan: 107.000 Jiwa
Dari 16.600 KK warga miskin ini semua sudah tercover bantuan sosial melalui Kemensos seperti BPNT, PBI, PKH, dan BLT BBM.
Sedangkan penerima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan ada 107.000 jiwa.
BACA JUGA:Dinsos Lubuklinggau Langsung Turun Tangan Sikapi Janda Miskin Agar Dapat Bantuan
Karena data ini cukup banyak sementara perekonomian di Lubuklinggau pasca pandemi Covid19 sudah berangsur meningkat, ditahun 2023 Dissos melakukan validasi data kemiskinan ekstrem.
Setelah diverifikasi dan validasi (verval) dengan turun ke rumah warga by name by address, terdata saat ini dari 72.000 KK yang ada di Kota Lubuklinggau, 273 KK masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Atau belum sama sekali mendapatkan bantuan dari Kemensos. Maka Dinsos memfokuskan dahulu pada warga kategori kemiskinan ekstrem ini.
“Dari 273 KK ini setelah kita telusuri datanya by name by address yang paling banyak di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 dan Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 serta Lubuklinggau Barat 1,” ungkap Taslim.
BACA JUGA:Sedih, Janda Miskin di Lubuklinggau ini Tak Dapat Bantuan Sosial
Hasilnya, dari 273 KK tinggal 23 KK yang belum mendapatkan bantuan sosial. Sisanya sebanyak 250 KK sudah mendapatkan bantuan sosial.
23 KK ini belum dapat bantuan karena masuk dalam warga miskin baru (misbar) dan belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos.
“ Upaya kami akan memasukan kembali 23 KK ke DTKS agar mendapatkan bantuan kembali,” jelasnya.
Namun di usulan tahun 2024 yakni ada 150 KK gabungan dari kategori miskin ekskrim dan miskin dan Dinsos akan berupaya mengusulkan ke Kemensos melalui data DTKS.