PALEMBANG, KORANLINGGAUPOS.ID - Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sumsel Brigjen TNI Armansyah mengatakan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi pelopor pertama di Indonesia yang menggelar Rapat Sinergitas Kominda bersama KPU dan Bawaslu Menuju Pemilu dan Pilkada Mempertahankan Sumsel Daerah Zero Konflik.
Pernyataan tersebut disampaikan Brigjen TNI Armansyah di Kantor Gubernur, Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu 7 Februari 2024.
"Mungkin kita yang pertama rapat Kominda dihadiri Gubernur. Ini artinya komunikasi di Sumsel hebat," kata Armansyah dikutif dari SUMEKS.CO.
Melihat komunikasi yang dijalin antar Forkopimda, Armansyah optimis berbagai gangguan maupun ancaman menjelang Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari dapat diantisipasi bersama.
BACA JUGA:Thailand Inventor Day IPITEX 2024, 11 Medali Diraih di Universitas Sriwijaya
Secara umum, Armansyah menjelaskan bahwa perkembangan situasi politik pada tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Sumsel berlangsung aman dan kondusif agar kondisi tetap terjaga sesuai tagline Sumsel sebagai Provinsi yang zero konflik.
"Kalau membaca komunikasi malam ini kita yakin bisa antisipasi ini," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut rapat ini sangatlah penting guna memahami kondisi secara komperhensif sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.
Selain itu, dibutuhkan sinergitas serta kolaborasi antara pemerintah, KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu.
BACA JUGA:MTsN 1 dan MIN 1 Digugat Terkait Sengketa Lahan Ini Penjelasan Plh Kanwin Kemenag Sumsel
“Pemilu adalah tugas kita bersama dan kita bertanggungjawab agar pesta demokrasi ini sukses. Makanya upaya-upaya harus dilakukan masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi. Kolaborasi sudah dilakukan dengan sangat bagus kota bertekad Sumsel dapat menjadi percontohan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024," kata Agus Fatoni.
Fatoni juga mengapresiasi Kominda serta Bupati dan Walikota se-Sumsel atas berbagai capaian dan prestasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja guna berdampak lebih luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi yang pertama kali dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serentak Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel.
Kemudian, deklarasi Netralitas ASN terbesar di Indonesia bersama Bupati/Walikota se-Sumsel bersama KPU dan Bawaslu dengan sosialisasi pemilih pemula yang diikuti hingga 17.000 peserta dan pengarahan serentak kepada 6.750 PPPK se-Sumsel.
BACA JUGA:MenPANRB Menekankan Kenetralan ASN Dalam Pemilu 2024