JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Meskipun sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, nyatanya masih banyak pihak yang meragukan hasil Pemilu 2024.
Tak jarang, beberapa pihak mengklaim jika pemilu 2024 menjadi Pemilu terburuk sepanjang sejarah.
Dan opini ini bukan tanpa alasan disampaikan. Tentunya dari beberapa kejadian yang dianggap mencoreng pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Beberapa bukti pelanggaran pun dimunculkan, sebagai bentuk kekecewaan dari berbagai pihak.
Tak hanya dari para peserta Pemilu 2024, kekecewaan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 ini juga disampaikan oleh mantan Wakil Presiden H Jusuf Kalla.
Dikutip dari Disway.id Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia ini tegaskan Pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Apalagi menurutnya, jika dibandingkan dengan Pemilu sejak tahun 1955.
BACA JUGA:Segini Pengeluaran Peserta Pemilu 2024
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955," tegas JK dikutip dari Disway.id Jumat, 8 Maret 2024.
Menurutnya, pemilu tahun ini terburuk karena diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.
"Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," ungkap JK.
Ia menilai pengaturan oleh kelompok minoritas ini bisa membawa Indonesia ke era otorianisme seperti di masa lalu.
"Masalahnya, apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter," imbuh JK.
BACA JUGA:Wapres Minta Hak Angket Tak Berujung Pada Pemakzulan Presiden
JK mengatakan pada pemilu tahun ini banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi bahkan terdapat pelanggaran-pelangaran. Dan ia menilai pelanggaran tersebut bisa mencoreng demokrasi di Indonesia.
"Mulai dari dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya tidak ada demokrasi yang kita harapkan dan suara rakyat jadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan. Itu yang terjadi," katanya.
JK mengatakan solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.