Sogok Menyogok Jelang Pilkada Lubuklinggau, Nanan: Awasi Rekrutmen PPK

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 13 May 2024 - 21:24

H. SN. Prana Putra Sohe.-Foto : Dokumen -Linggau Pos

Kemudian perlu dilakukan kesepakatan bersama antar Cakada menolak money politik yang diselenggran Bawaslu.

"Dengan adanya kesepakatan tersebut walaupun ada yang melakukan paling tidak mengurangi karena antar tim Cakada juga saling mengawasi," paparnya.

Mengenai indikasi penyelenggara Pemilu ditenggarai 'ada main' dengan Caleg saat Pileg bisa saja terjadi karena banyaknya Caleg.

Namun kalau Pilkada jika ada penyelenggara yang 'berani bermain' resikonya sangat besar karena masing-masing Cakada punya tim hukum.

Resiko penyelenggara yang berani 'bermain' dipidana.

Untuk penyelenggara Pemilu juga perlu dilakukan penandatanganan kesempakatan tolak money politik.

"Money poltik mesti dicegah agar kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas," jelasnya. (*)

sogok menyogok jelang pilkada lubuklinggau, nanan:  awasi rekrutmen ppk                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - pada saat pemilihan legislatif (pileg) 2024 isu money politik begitu merebak. 
kondisi tersebut terjadi karena banyaknya calon legislatif (caleg) sehingga pertarungannya semakin ketat. 
bahkan beredar kabar siapa yang berani memberi uang lebih ‘besar’ dia yang akan dipilih.
bagaimana saat pilkada nanti apakah money politik akan semakin massif?
baca juga:yoppy karim berpotensi menang pilkada lubuklinggau, hasil survei elektabilitas peringkat 1
bagaimana tanggapan mantan walikota lubuklinggau 2 periode 2013-2023, h sn prana putra sohe mengenai penomena tersebut.
ia mengatakan bahwa pada saat pileg  2024 hampir semua elemen masyarakat menjadi tim sukses calon legislatif (caleg).
baik itu calon dprd kabupaten/kota, dprd provinsi, dpr ri dan dpd. satu rukun tetangga (rt) 100 orang yang menjadi tim sukses.
"bahkan lebih parahnya lagi disinyalir ada oknum-oknum penyelenggara menjadi tim sukses dalam tanda kutip. tapi kalau di kota lubuklinggau tidak terlalu," katanya.
baca juga:arah dukungan pbb pada pilkada lubuklinggau, sekjen dpp pbb angkat bicara
kondisi tersebut menurutnya sudah menjadi rahasia umum.
saat pileg nanan menyebut money politik seperti tidak ada yang bisa mencegahnya. 
sedangkan untuk pilkada menurut nanan tidak banyak orang yang bisa menjadi tim sukses.  
untuk pilkada banyak faktor untuk mencegahnya karena tidak banyak masyarakat yang bisa menjadi tim sukses sehingga banyak yang mengawasi.
baca juga:pilkada lubuklinggau 2024, hasbi asadiki dan rodi wijaya berebut rekomendasi dpp golkar
"mudah-mudahan di kota lubuklinggau masih bagus tidak seperti yang tidak kita harapkan," sebutnya. 
yang perlu juga diawasi perekrutan panitia pemilihan kecamatan (ppk).
karena beredar kabar calon anggota ppk berani 'nyogok' untuk menjadi anggota ppk. 
"isunya nominalnya rp 15 juta hingga rp 20 juta. isu-isunya seperti itu," ungkapnya.
baca juga:menakar pasangan ideal pilkada lubuklinggau
nanan berharap ada lembaga yang dapat mencegah semua itu. 
"kita harapkan ada lembaga yang dapat mengatasi permasalahan ini agar kita mendapatkan pemimpin yang baik," sebutnya.
kalau pemimpin sudah banyak mengeluarkan dana untuk money politik, tambahnya, tentunya akan lebih banyak untuk mengembalikan modal.
terpisah, pengamat politik sumsel, dr fadhillah harnawansyah mengakui bahwa pada saat pileg money politik sangat masif.
baca juga:h suhada mantap nyalon di pilkada lubuklinggau, sudah ambil formulir di nasdem dan golkar 
kondisi tersebut terjadi diantaranya banyaknya caleg sehingga mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan dengan cara 'membeli suara'. 
bahkan dikabarkan untuk satu suara tarifnya mencapai rp 200 ribu.
di pilkada menurutnya juga tidak terlepas dari money politik.
untuk mengurangi money politik ini calon kepala daerah (cakada) harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.
baca juga:quo vadis pilkada lubuklinggau, pasangan ideal untuk lubuklinggau
kemudian perlu dilakukan kesepakatan bersama antar cakada menolak money politik yang diselenggran bawaslu.
"dengan adanya kesepakatan tersebut walaupun ada yang melakukan paling tidak mengurangi karena antar tim cakada juga saling mengawasi," paparnya.
mengenai indikasi penyelenggara pemilu ditenggarai 'ada main' dengan caleg saat pileg bisa saja terjadi karena  banyaknya caleg.
namun kalau pilkada jika ada penyelenggara yang 'berani bermain' resikonya sangat besar karena masing-masing cakada punya tim hukum. 
baca juga:soal wakil walikota ideal di pilkada lubuklinggau, para calon walikota buka suara
resiko penyelenggara yang berani 'bermain' dipidana.
untuk penyelenggara pemilu juga perlu dilakukan penandatanganan kesempakatan tolak money politik. 
"money poltik mesti dicegah agar kita mendapatkan pemimpin yang berkualitas," jelasnya. (*)