Info Terbaru Perekrutan PPPK 2024. Verval Formasi Rampung Seleksi Dilaksanakan Juni

BACA JUGA:Guru PPPK Musi Rawas Galau Kenapa Belum Dilantik, ini Penjelasan BKPSDM

Adi mengaku, dari pihak Kemenpan RB sebetulnya membolehkan daerah untuk membuka seleksi CPNS. Hanya saja karena tenaga honorer di Lubuklinggau masih cukup banyak, mereka memilih untuk hanya mengusulkan seleksi PPPK, belum untuk seleksi CPNS. 

“Ya, tahun ini kita prioritaskan membuka seleksi PPPK. Sementara untuk seleksi CPNS belum dulu. Hal ini karena dari arahan pihak Kemenpan RB juga meminta kita, instansi pemerintahan mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan tenaga non ASN. Makanya kita belum buka seleksi CPNS namun tetap buka seleksi PPPK. Alhandulilah, usulan formasi PPPK tahun ini sebanyak 264 formasi semua disetujui Kemenpan RB,” jelas Adi, kemarin.

Sementara terkait jadwal pelaksanaan seleksi PPPK, dikutip dari website resmi Kemenpan RB, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024.

Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar.

BACA JUGA:Apa Itu PPPK Paruh Waktu, Ini Penjelasan BKPSDM Kota Lubuklinggau

Hingga 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB kemarin, 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Perencanaan SIASN BKN.

Data tersebut terinci sebanyak 4 instansi belum membuat rincian formasi; 36 instansi sedang menyusun rincian formasi; 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengajukan Digital Signature (DS) SPTJM oleh PPK; 371 instansi sedang dalam proses velval rincian formasi oleh BKN; dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai diverval oleh BKN dan/sedang menunggu Digital Signature (DS) Peraturan Teknis Kepala BKN.

Ada sejumlah alasan kendala keterlambatan instansi dalam menyampaikan rincian formasi.

Kendala tersebut antara lain instansi masih melakukan pemetaan jabatan; keterbatasan informasi terhadap data Non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan serta jabatan yang akan diusulkan; serta belum selesainya pemutakhiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik SIASN BKN.

BACA JUGA:6 PNS Sekolah Kedinasan dan 77 PPPK Formasi 2023 Kota Lubuklinggau Terima SK, Ini Pesan Pj Walikota

Rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan instansi pemerintah akan divalidasi BKN.

Selanjutnya BKN menyampaikan hasil validasi dalam bentuk Pertimbangan Teknis sebagai pertimbangan Menteri PANRB dalam penetapan rincian kebutuhan ASN.

“Insyaallah pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi,” tegasnya. (*)