Statement Ketua KPU Soal Mundur Tidaknya Calih dalam Pilkada Disorot, Pengamat: Disinyalir Ada Intervensi

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Kamis , 16 May 2024 - 21:22

Eka Rahman.-Foto: tangkapan layar-Radar Lembak

LUBUKLINGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Perubahan statement Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait Anggota DPR, DPD, DPRD Provinisi, DPRD Kabupaten/Kota yang kembali terpilih (Calih) yang nyalon kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat.

Awalnya Hasyim Asy'ari menyatakan anggota legislatif/DPD yang kembali terpilih Calih yang nyalon kepala daerah/wakil kepala daerah tidak perlu mundur sebagai Calih.

Tapi harus mundur dari jabannya selaku wakil rakyat saat ini.

Namun kemudian pada tanggal 16 Mei 2024, Hasyim Asy'ari menegaskan Calih yang nyalon kepala daerah/wakil kepada daerah harus membuat surat pernyataan bersedia mundur dari Calih.

Menangfapi pernyataan Hasyim Asy'ari tersebut Peneliti Sumatera Initiative Riset & Konsulting, Eka Rahman mengatakan, perubahan sikap KPU terkait pengaturan norma apakah caleg terpilih harus mundur.

"Pernyataan kesediaan untuk mundur sebagai anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/Kota, jika mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Kamis 16 Mei 2024.

Jika sebelumnya KPU mengakomodir para Calih untuk ikut kontestasi, namun saat ini dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang pencalonan Pilkada 2024 KPU membuat draft bahwa calon terpilih harus membuat surat kesediaan mengundurkan diri.

Terkait hal tersebut, beberapa kondisi tentu menjadi latar belakang perubahan sikap itu antara lain :

Pertama, bahwa memang ada norma diatasnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024 terkait bagaimana pengaturan calon terpilih yang akan berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada.

Sehingga harus ada harmonisasi dan sinkroniasi baik antara PMK, UU 10/2016 serta PKPU yang nanti akan diterbitkan untuk tidak saling menegasikan.

Kedua, bahwa tentu saja karena banyak sekali kepentingan-kepentingan partai politik yang beririsan dalam konteks status calon terpilih apakah harus mundur atau tidak.

Sehingga dinamika penetapan norma tersebut juga terlihat 'saling tarik menarik' antar banyak kepentingan.

statement ketua kpu soal mundur tidaknya calih dalam pilkada disorot, pengamat: disinyalir ada intervensi                             lubuklingau, koranlinggaupos.id - perubahan statement ketua kpu ri hasyim asy'ari terkait anggota dpr, dpd, dprd provinisi, dprd kabupaten/kota yang kembali terpilih (calih) yang nyalon kepala daerah/wakil kepala daerah menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. 
awalnya hasyim asy'ari menyatakan anggota legislatif/dpd yang kembali terpilih calih yang nyalon kepala daerah/wakil kepala daerah tidak perlu mundur sebagai calih.
tapi harus mundur dari jabannya selaku wakil rakyat saat ini. 
namun kemudian pada tanggal 16 mei 2024, hasyim asy'ari menegaskan calih yang nyalon kepala daerah/wakil kepada daerah harus membuat surat pernyataan bersedia mundur dari calih.
baca juga:belum teguh pendirian, ketua kpu ri : calon kepala daerah berstatus caleg terpilih harus mundar   
menangfapi pernyataan hasyim asy'ari tersebut peneliti sumatera initiative riset & konsulting, eka rahman mengatakan, perubahan sikap kpu terkait pengaturan norma apakah caleg terpilih harus mundur. 
"pernyataan kesediaan untuk mundur sebagai anggota dpr, dpd dprd provinsi, dprd kabupaten/kota, jika mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah dalam rapat dengar pendapat (rdp) dengan komisi ii dpr," katanya kepada koranlinggaupos.id, kamis 16 mei 2024. 
jika sebelumnya kpu mengakomodir para calih untuk ikut kontestasi, namun saat ini dalam rancangan peraturan komisi pemilihan umum (rpkpu) tentang pencalonan pilkada 2024 kpu membuat draft bahwa calon terpilih harus membuat surat kesediaan mengundurkan diri. 
terkait hal tersebut, beberapa kondisi tentu menjadi latar belakang perubahan sikap itu antara lain :
baca juga:ketua kpu tegaskan caleg terpilih ikut pilkada tak harus mundur, berikut analisa pengamat
pertama, bahwa memang ada norma diatasnya yaitu putusan mahkamah konstitusi nomor 12/puu-xxii/2024 terkait bagaimana pengaturan calon terpilih yang akan berpartisipasi dalam kontestasi pilkada. 
sehingga harus ada harmonisasi dan sinkroniasi baik antara pmk, uu 10/2016 serta pkpu yang nanti akan diterbitkan untuk tidak saling menegasikan.
kedua, bahwa tentu saja karena banyak sekali kepentingan-kepentingan partai politik yang beririsan dalam konteks status calon terpilih apakah harus mundur atau tidak. 
sehingga dinamika penetapan norma tersebut juga terlihat 'saling tarik menarik' antar banyak kepentingan.
baca juga:jadi berawal dari sering beli madu mantan komisioner kpu musi rawas membudidaya lebah trigona
"setidaknya perubahan sikap ketua kpu hasyim asy'ary dalam hal norma terkait dapat menjadi konfirmasi atas adanya sinyalir konflik dan intervensi kepentingan," jelasnya.
ketiga, belajar dari hal tersebut lebih bijak untuk menahan diri terkait polemik status calon terpilih, sampai nanti kemudian terbit pkpu tentang pencalonan kepala daerah dalam pilkada 2024. 
sehingga tafsirnya menjadi jelas, norma mana yang kemudian dipilih untuk diatur oleh kpu yang kemudian akan menjadi arah pengaturan dan menjadi pedoman bagi kpu provinsi serta kabupaten/kota dalam menerima pendaftaran bakal calon.
keempat, bahwa akan banyak tafsir terkait bagaimana pmk tentang status calih di normakan. ada pendekatan yuridis hukum bagaimana pmk itu, kemudian ada tafsir akademis terkait kajian-kajian teoritis serta ada tafsir 'kewenangan' oleh kpu. 
baca juga:kpu muratara butuh 267 pps, pendaftarnya sudah tembus 716 orang
faktanya kemudian, kewenangan berdasarkan uu untuk mengeluarkan pkpu yang berkait dengan syarat pencalonan sebagai juknis/juklak ada pada lembaga pembentuk. pada titik ini, tafsir bagaimana status calih yang 'benar menurut  hukum' adalah nanti dalam pkpu yang akan diterbitkan dan mengikat secara hukum.
akhirnya, para pihak yang berada di daerah, baik parpol, bakal calon, penyelenggara, pemerintah daerah serta para pemilih. lebih baik menunggu kepastian pengaturan pkpu terkait calih yang ikut kontestasi pilkada diterbitkan nanti, tanpa harus berpolemik secara tajam. 
bahwa tentu saja apapun norma yang ditetapkan pkpu, tentu ada pihak yang 'diuntungkan' dan sebaliknya ada pihak yang akan 'dirugikan' secara politis. 
apalagi hal tersebut jelas secara signifikant akan merubah peta politik, konstalasi politik serta kecenderungan koalisi politik di banyak daerah seperti lubuklinggau, musi rawas atau muratara. 
baca juga:kpu muratara butuh 267 pps, pendaftarnya sudah tembus 716 orang
"bahkan pasti akan merubah strategi pemenangan banyak figur. namun itulah konsekwensi logis yang harus dihadapi oleh para pihak dalam pilkada 2024," paparnya.
sementara itu, ketua kpu kota lubuklinggau, aspin dodi belum bisa memberikan statemen terkait calih yang nyalon kepala daerah/wakil kepala daerah. 
"saya belum bisa menyampaikan informasi karena aturannya belum ada. nanti saja kalau sudah keluar aturannya baru bisa saya sampaikan," tegasnya. 
diakuinya bahwa hal itu saat ini sedang hangat dibhas di kpu ri. "masalah itu sedang hangat dibicarakan," akunya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 17 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan