72 RTLH Dalam Tahap Pengerjaan Ada yang Sudah Selesi 100 Persen

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Minggu , 09 Jun 2024 - 20:54

Salah satu rumah program bedah rumah tidak layak huni menjadi layak huni di Desa Purwodadi Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas sudah selesai 100 persen. -foto : dokumen Disperkim -

Menurutnya, sebaran 72 unit rumah RTH yang dibangun menggunakan APBD Kabupaten Musi Rawas tersebar di 5 kecamtan diantaranya di Desa Muara Beliti Baru dan Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti

Kemudian Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Jayaloka, Tiang Pumpung Kepungut (TPK) dan Kecamatan Tugumulyo.

Program bedah rumah RTLH menjadi rumah layak huni merupakan program Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud.

Syarat mendapatkan bantuan bedah rumah datanya diambil dari data data miskin ekstrim, penanganan stunting. Kemudian syarat adminitrasi syarat adminitrasi diantaranya KTP, KK, surat kepemilikan tanah, keterangan penghasilan.

Mulai tahun ini ada tambahan syarat adminitrasi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Tahun ini ada tambahan syarat adminitrasi foto copi lunas PBB. Syarat ini merupakan azas manfaat parapihak. Pemerintah tertib adminitrasi dan masyaraat dapat terlayani. Ada kewajiban sebagai warga yang baik salah satunya taat membayar pajak," paparnya. (*)

72 rtlh dalam tahap pengerjaan ada yang sudah selesi 100 persen                             musi rawas, koranlinggaupos.id - dari 72 unit rumah tidak layak huni (rtlh) yang dibedah menggunakan dana angaran pendapatan belanja daerah (apbd)  pemerintah kabupaten musi rawas tahun anggaran 2024 sudah ada yang selesai 100 persen.  
hal tersebut dikatakan oleh plt kepala dinas perumahan dan kawasan pemukiman (perkim) kabupaten musi rawas, ardi irawan melalui akbid perumahan abu hanifah kepada koranlinggaupos.id. 
"sebagian lainnya ada yang baru membangun pondasi, dinding, dalam tahap pemasangan atap dan sebagainya. ada yang baru bergerak 10 persen tergantung kesiapan pemilik rumah," tambahnya. 
diakuinya mulai pengerjaan bedah rtlh memang tidak serentak tergantung kesiapan pemilik rumah.
baca juga:diskominfo musi rawas laporkan 4 dimensi smart city unggulan ke kementerian kominfo 
dalam pembangunan rthl menjadi rumah layak huni dana yang ditanggangung pemerintah kabupaten musi rawas rp 20 juta. 
"sehingga harus ada dana sharing cost dari pemilik rumah. dalam kesepakatan bahwa pembangun pondasi dan atap dana pemilik rumah," jelasnya. 
pada saat masyarakat akan mendapatkan bantuan bedah rumah sudah dijelaskan oleh pendamping apa saja yang menjadi kewajiban pemilik rumah, agar rumah selesai dikerjakan. 
selama pemberdayaan ini fasilisator menyampikan apa yang menjadi kewajiban masyarakarat. masyarakat mampunya apa, tabungannya apa berupa barang atau uang.
baca juga:berhenti bekerja kini sukiyati warga desa m siti harjo sukses membuka usaha pembuatan opak
kemudian disepakiti dengan fasilisator yang mendampingi masyarakat. 
menurutnya dana dari pemerintah kabupaten musi rawas akan dicairkan untuk membeli material bangunan ketika pemilik rumah sudah membangun pondasi. 
"melihat dari kesiapan pemilik rumah. kalau mereka sudah siap dana untuk membeli meterial baru dicairkan," ungkapnya. 
dijelaskannya dari total rp 20 juta 17,5 juta untuk membeli materian dan rp 2,5 juta untuk membantu upah tukang mengerjakan pembangun rumah. 
baca juga:penjual hewan kurban di kabupaten musi rawas meningkat menjelang hari raya idul adha     
menurutnya, sebaran 72 unit rumah rth yang dibangun menggunakan apbd kabupaten musi rawas  tersebar di 5 kecamtan diantaranya di desa muara beliti baru dan desa durian remuk kecamatan muara beliti 
kemudian kecamatan muara kelingi, kecamatan jayaloka, tiang pumpung kepungut (tpk) dan kecamatan tugumulyo.
program bedah rumah rtlh menjadi rumah layak huni merupakan program bupati musi rawas, hj ratna machmud. 
syarat mendapatkan bantuan bedah rumah datanya diambil dari data data miskin ekstrim, penanganan stunting. kemudian syarat adminitrasi syarat adminitrasi diantaranya ktp, kk, surat kepemilikan tanah, keterangan penghasilan. 
baca juga:jch musi rawas city tour ambil hikmah sejarah para nabi 
mulai tahun ini ada tambahan syarat adminitrasi bukti lunas pajak bumi dan bangunan (pbb). 
"tahun ini ada tambahan syarat adminitrasi foto copi lunas pbb. syarat ini merupakan azas manfaat parapihak. pemerintah tertib adminitrasi dan masyaraat dapat terlayani.  ada kewajiban sebagai warga yang baik salah satunya taat membayar pajak," paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 10 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan