Siap-siap, Desember KPM PKH Bakal Terima Bantuan Lagi

 

BACA JUGA:Tolong Perbaiki Kantor Lurah Kami !

 

"Bantuan yang dicairkan per dua bulan tersebut rinciannya anak SD Rp.150.000 Per 2 Bulan, SMP Rp. 250.000 Per 2 Bulan,  SMA/SMK  Rp. 333.333 Per 2 Bulan, penyandamg Disabilitas Rp. 400.000 Per 2 Bulan dan Lansia Rp. 400.000 Per 2 Bulan. Lalu ibu hamil Rp. 500 000 Per 2 Bulan dan anak usia dini Rp. 500.000 Per 2 Bulan,"ungkapnya lagi.

KPM tambahnya, memang lebih kecil terima bantuan namun di Desember mendatang mereka akan terima lagi pencairan. 

Sebelumnya pencairan ditahap ke III kemarin diketahui ada 9.087 KPM PKH di Kota Lubuklinggau yang sudah terima uang PKH. Pencairan dilaksanakan sejak pertengahan Juli kemarin. 

Dari 9.087 KPM, anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 6.824.050.000. Pencairannya pun sama seperti ditahap II, melalui dua mekanisme yakni melalui BNI dan Kantor Pos. Dimana sebanyak 548 KPM melalui kantor pos dan 8.539 KPM melalui BNI. Diketahui ada pengurangan jumlah KPM yang menerima bantuan di tahap III kemarin. Ditahap II tegasnya ada 9.323 KPM, ditahap ke III berkurang menjadi 9.087 KPM.

“Lumayan, sekitar 236 KPM yang tidak lagi terima PKH di tahap III ini. Kemungkinan yang tidak terima lagi ini karena dinilai sudah mampu, pindah domisili atau komponennya habis. Rata-rata yang banyak karena komponennya habis,” ungkap Yudha.

Karena saat ini jelasnya, data KPM PKH sudah by sistem. Semua terpusat di Pusdatin Kemensos RI. Ketika komponennya habis atau alasan lain, maka secara otomatis dihapus sebagai penerima PKH.

 

BACA JUGA:Kesadaran Pelaku Usaha Pangan Urus Sertikasi Halal Terus Meningkat

 

“PKH ini bantuan sosial yang bersyarat. Ada komponen yahg harus memenuhi agar bisa menerima PKH seperti Ibu hamil, Balita, ibu menyusui, anak sekolah, Lansia dan Disabilitas. Jika tak ada komponen ini dikeluarganya, ya gak bisa dapat PKH,” tegasnya. 

Pihaknya sendiri tambah Yudha, bersama para pendamping PKH juga rutin melaksanakan finalisasi data setiap bulannya.

“Yang utama, kami memastikan masing-masing KPM yang pegang ATM mereka sendiri, bukan orang lain,” tambahnya. (rfm)