Honorer di Lubuklinggau Minta Kejelasan Soal PPPK Paruh Waktu

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Jumat , 28 Jun 2024 - 21:19

PPPK.-Foto: tangkapan layar-Fajar

honorer di lubuklinggau minta kejelasan soal pppk paruh waktu                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - pemerintah melalui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) sedang membahas rancangan peraturan pemerintah (rpp) tentang manajemen asn.
di dalamnya juga mengatur terkait penyelesaian tenaga non-asn segera diselesaikan. 
namun sampai saat ini belum ada kepastian atau kejelasan terkait penyelesaian tenaga non asn.
apakah wacana akan dijadikan pppk paruh waktu akan dilaksanakan, atau ada opsi lain tenaga honorer saat ini masih menunggu kepastian dari pemerintah.
baca juga:hingga akhir juli jadwal seleksi pppk tahun 2024 belum keluar
"ya kalau kita pastinya berharap segera diangkat menjadi pppk. karena ikut seleksi sudah dua kalipun belum lulus, kali ini dibuka lagi seleksi tapi formasinya sedikit, peluang pun tidak banyak. lalu bagaimana nasib kami jika seleksi kali ini kembali gagal," ungkap dewi, salah seorang tenaga honorer di lubuklinggau saat dibincangi koranlinggaupos.id, jumat 28 juni 2024.
ia berharap, dalam waktu dekat ada kejelasan untuk mereka dari pemerintah.
"jangan mengambang seperti sekarang. kalau memang katanya bakal jadi pppk paruh waktu ya jelaskan bagaimana mekanismenya seperti apa teknisnya supaya kami paham," jelasnya.
sementara data di bkpsdm kota lubuklinggau, saat ini di lubuklinggau masih ada sekitar 2.500 tenaga honorer atau tenaga non asn 1.000.
baca juga:oknum perawat pppk asal musi rawas dituntut hukuman ringan
diantaranya, belum terdata di database bkn. dan saat ini bkn sudah mengeluarkan surat edaran ditahun ini mereka tidak akan melakukan pendataan ulang untuk tenaga non asn. 
untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer akan ada dua skema, yakni pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kota lubuklinggau hj yulita anggraini melalui kabid pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi cahyo menegaskan jika pihaknya pun sampai saat ini belum mengetahui secara pasti bagaimana skema pppk paruh waktu. 
"yang sudah dilaksanakan saat ini ya baru pppk penuh waktu, yakni dengan skema perekrutan. untuk pppk paruh waktu sepertinya nanti untuk skema terakhir. ini pun sepertinya akan dilakukan untuk daerah yang tenaga honorernya tak seimbang. sampai hari ini belum ada lagi informasi terbaru terkait pppk paruh waktu," jelas adi, kemarin. 
baca juga:ingin daftar cpns dan pppk 2024? berikut 10 dokumen penting yang harus dipersiapkan, buruan cek!
"tapi ini masih kemungkinan ya. karena kita juga belum dapat petunjuknya secara resmi," tegasnya.
namun ia memastikan, jika melihat tahun lalu tenaga non asn yang belum masuk database masih bisa ikut seleksi pppk.
"kalau lihat tahun lalu ya. tidak ada syarat wajib sudah masuk pendataan. syaratnya hanya punya sk honorer serta minimal kerja 2 tahun itu saja," tegasnya. 
lagi pula tambah adi, masuk atau tidaknya database tenaga non asn, belum tentu juga akan diangkat langsung menjadi asn.
baca juga:formasi cpns dan pppk 2024 telah diumumkan, formasi dan instansi telah dibuka lakukan syarat awal pendaftaran
"karena untuk saat ini ya, skemanya ya hanya dengan seleksi pppk untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer," tambahnya. 
dikutip dari laman resmi kemenpan rb menteri anas mengaku, pembahasan mengenai non-asn ini sangat mendesak. sebab, nasib jutaan tenaga non-asn bergantung pada regulasi ini. 
"ini sangat urgen untuk segera diselesaikan. impact-nya sangat besar rpp ini," tegas anas.
salah satu langkah strategis pemerintah adalah dengan membuka formasi casn dengan porsi yang cukup besar.
baca juga:bkpsdm lubuklinggau beberkan info terbaru seleksi pppk 2024
"seleksi pppk menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-asn di instansi pemerintah,” jelas anas.
sementara itu, plt. deputi bidang sdm aparatur kementerian panrb abdul hakim menegaskan, rpp ini menjadi payung hukum utama penyelesaian tenaga non-asn. ia mengingatkan bahwa tidak boleh ada klausul pemutusan hubungan kerja secara massal.
"sesuai arahan presiden, penyelesaian tenaga non-asn ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal," ujar hakim.
selain itu, penyelesaian penataan tenaga non-asn juga tidak boleh mengurangi pendapatan yang saat ini didapat oleh tenaga non-asn. terakhir, penataan ini harus sesuai dengan regulasi yang ada.
baca juga:24 formasi cpns dan pppk 2024 dibuka kemenkumham ri untuk lulusan sma, d3, s1, dan s2
"dan sesuai uu no. 20/2023 tentang asn, penyelesaian tenaga non-asn harus selesai pada desember 2024," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 29 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan