Hasil Invetarisir DPMD Jumlah Kades yang Diperpanjang Masa Jabatan 167

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Senin , 15 Jul 2024 - 19:13

Satria Natanegara-Foto : tangkap layar linggaupos.co.id-

hasil invetarisir dpmd jumlah kades yang diperpanjang masa jabatan 167                            musi rawas, koranlinggaupos.id - dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten musi rawas telah selesai melakukan menginventarisir kepala desa (kades) yang bisa diperpanjang masa jabatannya dari 6 tahun menjadi 8 tahun.
hasilnya diketahui jumlah kades kabupaten musi rawas bisa diperpanjang masa jabatannya sebanyak 167 kades dari 186 desa yang ada di kabupaten musi rawas.
hal tersebut kata kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten musi rawas, sarjani melalui kabid pemdes, satria natanegara kepada koranlinggaupos.id, senin 15 juli 2024.
menurutnya, sebanyak 19 kades tidak bisa diperpanjang masa jabatannya.
baca juga:dpmd inventalisir jumlah kades yang akan diperpanjang masa jabatannya 
yang tidak bisa diperpanjang masa jabatanya karena tidak sesuai kriteria yang diatur dalam undang-undang (uu) nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
diantaranya karena kades mengundurkan diri  tidak bisa diperpanjang masa jabatannya
menurutnya, untuk pelaksanaan pengukuhan segera dijadwalkan.
disamping mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kades sekaligus pengukuhan perpanjangan masa jabatan badan permusyawaratan desa (bpd)  ketua tim pkk desa.
"sekaligus pengukuhan perpanjangan masa jabatan ketua tp pkk desa," jelasnya. 
 baca juga:pengamat politik minta pemkab musi rawas tunggu peraturan pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan kades 
diketahui berita sebelumnya diperpanjangnya masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun terkait telah diberlakukannya uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
menindaklanjuti uu tersebut kementerian dalam negeri (kemendagri) menginstruksikan bupati/walikota untuk penerbitan sk perpanjangan masa jabatan kades dan bpd berdasarkan surat nomor 100.3.5.5/2625/sj.
adapun isi surat tersebut  
1. terdapat perubahan beberapa ketentuan pasal khususnya mengenai kades  dan bpbd sebagaimana diatur pada pasal 39 dan pasal 56.
2. perubahan pengaturan masa jabatan kades dab bpd diatur lebih lanjut dalam ketentuan peralihan pasal 118 dengan penjelasan sebagai berikut:
baca juga:masa jabatan kades diperpanjang, dprd minta bupati musi rawas konsultasi ke kemendagri
a). terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf a, kepala desa dan anggota bpd yang pernah menjabat selama 2 periode sebelum berlakunya uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni 6 tahun selama 2 periode baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dapat mencalonkan diri kembali menjadi calon kepala desa dan calon anggota bpd untuk 1 periode dengan masa jabatan 8  tahun.
b). terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf b. kepala desa dan anggota bpd yang sedang menjabat pada periode pertama, atau pada periode kedua berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 periode sehingga terhadap kepala desa dan anggota bpd dimaksud mendapatkan penambahan masa jabatan 2 tahun dan mendapat kesempatan mencalonkan diri lagi 1 periode dengan masa jabatan 8 tahun.
c). terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf c, kepala desa dan anggota bpd yang sedang menjabat pada periode ketiga berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan uu 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dengan penambahan 2 tahun dalam masa jabatan.
baca juga:dpmd segera jadwalkan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kades dan bpmd 
d). jumlah periodisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, merupakan akumulasi periodisasi pada pengaturan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
e). terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf d, kepala desa yang sudah terpilih berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa tetapi belum dilantik saat uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa berlaku, maka masa jabatan dalam periodisasinya menyesuaikan dengan uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu 8 tahun.
dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal ini bagi kepala desa yang baru terpilih masa jabatan 8 tahun.
f). terhadap ketentuan dalam pasal 118 huruf e, kepala desa yang akhir masa jabatannya terhitung mulai bulan februari 2024 dapat diperpanjang 2 tahun.
pasal 118 huruf e ini berlaku untuk kepala desa yang akhir masa jabatannya pada bulan februari, maret dan sampai dengan 24 april 2024.
baca juga:dppkb musi rawas siap sukseskan harganas tingkat provinsi sumsel
g) terhadap frasa “dapat diperpanjang” sebagaimana pasal 118 huruf e, tidak berlaku untuk:
1).  kepala desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan karena:
a).  tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
b). tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
c).  melanggar larangan sebagai kepala desa;
d).  adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1  desa baru atau penghapusan desa;
baca juga:gelar pengajian bulanan, pcm sumber harta ingatkan hal ini kepada warga muhammadiyah
e). tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
f). dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2).  penjabat kepala desa yang mengisi kekosongan kepala desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3). kepala desa yang tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya.
sebagai langkah persiapan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka diminta kepada bupati/wali kota untuk:
a). melakukan pemetaan masa jabatan kepala desa dan pemilihan kepala desa di wilayah masing-masing meliputi hal-hal sebagai berikut:
baca juga:soal taman dibangun muba diduga masuk wilayah musi rawas ini penjelasan camat muara lakitan
1. inventarisasi data kepala desa yang telah menjabat selama 2 periode berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
2. inventarisasi data kepala desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
3. inventarisasi data kepala desa yang masih menjabat pada periode ketiga berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
4. inventarisasi data kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik pada tahun 2024 berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
5. inventarisasi data kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan februari, maret dan sampai dengan tanggal 24 april 2024, berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa; dan
6. inventarisasi data kepala desa yang saat ini menjabat dan terpilih melalui mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu
baca juga:usaha sewa mobil remot permainan anak di objek wisata musi rawas menjanjikan
b. memfasilitasi perubahan keputusan bupati/walikota terkait masa jabatan kepala desa berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2024 terhitung sejak akhir masa jabatan kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 tahun.
perubahan keputusan bupati/walikota dilakukan paling lambat hingga akhir bulan juni 2024.
selanjutnya melakukan pengukuhan terhadap kepala desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan.
c. adapun hak-hak penghasilan kepala desa yang mendapat perpanjangan 2 tahun diperhitungkan sejak tanggal dikukuhkan oleh bupati/wali kota.
d. melakukan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 3 tahun 2024 diterbitkan.
e. melaporkan hasil pemetaan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a kepada mendagri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu keempat bulan juni 2024 melalui tautan https://bit.ly/pemetaanmjkades.
baca juga:10 poktan di kecamatan purwodadi dapat bantuan mesin pompa air dari kementan program pat
4. terhadap perpanjangan dan pengisian keanggotaan bpd dilakukan hal sebagai berikut:
a). bagi kabupaten/kota yang desanya telah melakukan tahapan pengisian anggota bpd namun belum sampai pada penetapan hasil anggota bpd terpilih
maka dilakukan penundaan terhadap proses pengisian dimaksud sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan bpd setelah penambahan 2 tahun.
b). bupati/wali kota yang di wilayahnya telah menetapkan anggota bpd terpilih sebelum tanggal diundangkannya undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dapat diresmikan setelah penambahan 2 tahun anggota bpd definitif berakhir.
c). pemerintah daerah memfasilitasi perubahan masa keanggotaan bpd sebagaimana huruf b yang mengalami perpanjangan masa keanggotaan bpd, dengan melakukan perubahan keputusan bupati/walikota terkait masa keanggotaan bpd yang berakhir masa keanggotaannya sejak tanggal 25 april 2024 dan diterbitkan paling lambat pada akhir bulan juni 2024.
baca juga:pembangunan kampus itms dimulai, wujud sinergi muhammadiyah dengan pemerintah daerah
d). bupati/wali kota melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi atas pelaksanaan pengisian dan peresmian anggota bpd pasca penetapan uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
5. berkaitan dengan adanya perpanjangan masa jabatan kades sebagaimana pada angka 2 huruf b, c, d, dan e serta perpanjangan masa keanggotaan bpd sebagaimana angka 4, agar bupati/wali kota memfasilitasi pemerintah desa melakukan perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa (rpjmdes) dan penyusunan rencana kerja pemerintah desa (rkp desa) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. selanjutnya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 16 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan