Kalian Belum Dicoklit Silakan Hubungi Posko Kawal Hak Pilih

Reporter: RIENA MARIS |

Editor: RIENA MARIS |

Senin , 29 Jul 2024 - 21:39

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (kanan) mengawasi uji petik coklit data pemilih Pemilihan 2024.-Foto : Bawaslu RI-

KORANLINGGAUPOS.ID - MESKIPUN Tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan oleh KPU sudah selesai, namub Bawaslu memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh KPU.

Bahkan ada tiga catatan penting yang disampaikan oleh Bawaslu berkaitan dengan hasil pengawasan mereka selama tahapan Coklit.

Dikutip dari laman resmi Bawaslu, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga 24 Juli kemarin, Lolly mengungkapkan terdapat tiga klaster masalah Coklit.

Pertama, hasil Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) terdapat keterlambatan pembentukan Pantarlih.

Di Sulawesi Barat, terdapat 10 Pantarlih terlambat dilantik di Kabupaten Mamuju Tengah. Kendalanya tidak ada pendaftar dan terdapat pendaftar namun tidak memenuhi syarat administrasi di beberapa TPS.

"Tindak lanjutnya, PKD melakukan koordinasi dengan PPS untuk melakukan proses rekrutmen melalui mekanisme penunjukan langsung," ungkapnya.

Terdapat dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya tertera pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Hasil pengawasan pengecekan nama pantarlih pada Sipol menunjukkan terdapat 1.564 Pantarlih dengan dugaan keterlibatan Pantarlih yang namanya tertera pada Sipol, terjadi di 27 provinsi.

"5 provinsi dengan kejadian terbanyak lebih dari 100 kejadian yakni Banten, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bangka Belitung. Provinsi dengan kejadian paling sedikit di bawah 10 kejadian ialah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara," papar dia.

Tindaklanjut hasil pengawasan dilakukan dengan cara pengawas emilu memberikan saran perbaikan kepada kepada KPU sesuai tingkatan.

kalian belum dicoklit silakan hubungi posko kawal hak pilih                            koranlinggaupos.id - meskipun tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh kpu sudah selesai, namub bawaslu memiliki beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh kpu.
bahkan ada tiga catatan penting yang disampaikan oleh bawaslu berkaitan dengan hasil pengawasan mereka selama tahapan coklit.
dikutip dari laman resmi bawaslu, anggota bawaslu lolly suhenty mengatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga 24 juli kemarin, lolly mengungkapkan terdapat tiga klaster masalah coklit.
pertama, hasil pengawasan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) terdapat keterlambatan pembentukan pantarlih.
baca juga:bawaslu segera evaluasi hasil pengawasan tahapan coklit
baca juga:panwascam harus pastikan coklit dilakukan sesuai prosedur
di sulawesi barat, terdapat 10 pantarlih terlambat dilantik di kabupaten mamuju tengah. kendalanya tidak ada pendaftar dan terdapat pendaftar namun tidak memenuhi syarat administrasi di beberapa tps.
"tindak lanjutnya, pkd melakukan koordinasi dengan pps untuk melakukan proses rekrutmen melalui mekanisme penunjukan langsung," ungkapnya. 
terdapat dugaan keterlibatan pantarlih yang namanya tertera pada sistem informasi partai politik (sipol).
hasil pengawasan pengecekan nama pantarlih pada sipol menunjukkan terdapat 1.564 pantarlih dengan dugaan keterlibatan pantarlih yang namanya tertera pada sipol, terjadi di 27 provinsi.
baca juga:begini perkembangan hasil coklit data pemilih jelang pilkada lubuklinggau
baca juga:jumlah pemilih di musi rawas 304.981 jiwa, coklit hampir selesai
"5 provinsi dengan kejadian terbanyak lebih dari 100 kejadian yakni banten, nusa tenggara barat, jawa barat, sulawesi selatan, kepulauan bangka belitung, dan bangka belitung. provinsi dengan kejadian paling sedikit di bawah 10 kejadian ialah sulawesi barat, sulawesi tenggara, kalimantan barat, di yogyakarta, bengkulu, kalimantan timur, dan kalimantan utara," papar dia.
tindaklanjut hasil pengawasan dilakukan dengan cara pengawas emilu memberikan saran perbaikan kepada kepada kpu sesuai tingkatan.
lalu kpu sesuai tingkatan menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara: melakukan klarifikasi kepada pantarlih. jika yang bersangkutan tidak terlibat sebagai anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan terakhir, maka pantarlih membuat surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan.
kpu sesuai tingkatan berkoordinasi dengan partai politik agar namanya dihapus dari sipol.
baca juga:pimpinan bawaslu harus bersinergi dengan sekretariat
baca juga:jalin kerjasama bpjs ketenagakerjaan, kpu, bawaslu, pemkab empat lawang siap lindungi petugas pilkada 2024
kedua, terkait hasil pengawasan terhadap prosedur pelaksanaan coklit bawaslu melalui pengawas pemilu kelurahan/desa (pkd) melakukan pengawasan secara pengawasan melakat dan uji petik proses coklit, dengan cara mendatangi kepala keluarga (kk) secara door to door, dengan total 23.415.664 kk yang tersebar di 386.404 tps.
hasil pengawasannya kk yang belum dicoklit tetapi ditempeli stiker: 9.794 (0,04 %) di 27 provinsi. 
selanjutnya kk yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempeli stiker:17.050(0,07%) terdapat di 29 provinsi.
kemudian jumlah kepala keluarga yang sudah dicoklit dan sudah ditempeli stiker: 23.388.820 (99,88 %).
baca juga:bawaslu muratara adakan rakernis pengawasan penyusunan daftar pemilih
baca juga:kpu-bawaslu persamakan persepsi 
bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap integritas petugas pantarlih serta kinerja pantarlih pada saat melakukan coklit.
hasilnya masih terdapat pantarlih yang tercatat sebagai anggota/pengurus parpol/tim kampanye/tim pemenangan pemilu/pemilihan terakhir (tercatat di sipol) sebanyak 811 orang, tersebar di 23 provinsi.
"wilayah dengan kejadian terbanyak di atas 50 kejadian terjadi di nusa tenggara barat, jawa barat, lampung, sumatera utara," ungkapnya .
hasil pengawasan pantarlih berikutnya masih terdapat pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung yakni sebanyak 429 pantarlih, tersebar di 24 provinsi.
baca juga:bawaslu muratara gelar sosialisasi pengawasan partisipatif tahapan pilkada, ajak semua pihak ikut mengawasi
baca juga:jajaran bawaslu diminta tidak lengah dalam mengawasi
wilayah terbanyak (di atas 40 kejadian) terdapat di lampung, jawa barat, sulawesi tengah, sulawesi barat.
lalu terdapat pantarlih yang tidak dapat menunjukan sk pada saat melakukan coklit sebanyak 156 pantarlih, tersebar di 8 provinsi, yakni nusa tenggara timur, dki jakarta, jawa barat, banten, jawa timur, jambi, sumatera selatan, maluku.
terdapat pantarlih yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain sebanyak 74 pantarlih, terdapat di 19 provinsi.
klaster ketiga terkait hasil pengawasan terhadap kejadian khusus lainnya. selain terdapat dugaan ketidaksesuaian prosedur, bawaslu juga mengidentifikasi kejadian khusus lainnya, seperti coklit yang dilaksanakan di daerah yang terdampak bencana alam.
baca juga:bawaslu komitmen jaga integritas dan kejujuran dalam mengawasi 
baca juga:pendidikan antikorupsi di internal bawaslu
di maluku, coklit dihentikan sementara. di kabupaten buru karena terjadi banjir akibat meluapnya sungai sehingga terkendala dengan trasportasi di tiga kecamatan.
"bawaslu berkoordinasi dengan kpu agar melanjutkan coklit kembali di 3 kecamatan tersebut dalam kondisi banjir sudah surut," kata dia.
kemudian di sulawesi utara, terjadi erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro (sitaro), menyebabkan ribuan warga mengungsi ke beberapa titik pengungsian. terhadap hal ini, bawaslu sulawesi utara bersama kpu sulawesi utara telah memastikan bahwa pengungsi dari pulau ruang tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan tahun 2024.
bawaslu memastikan kpu menyiapkan mekanisme pemutakhiran data pemilih dalam keadaan bencana. bawaslu sulawesi utara berserta bawaslu kabupaten/kota di sekitar gunung ruang juga melakukan hal-hal sebagai berikut: a) membangun posko aduan kawal hak pilih di wilayah pengungsian; b) merekrut pkd dari pengungsi; c) pengawasan melekat saat coklit.
baca juga:tingkatkan kualitas penanganan pelanggaran ini yang dilakukan oleh bawaslu
baca juga:pengawasan netralitas asn, tni dan polri jadi perhatian khusus bawaslu lubuklinggau
di jawa barat, ungkap lolly, khususnya di relokasi korban bencana dengan nama griya babakan karet desa babakan karet, kab. cianjur, berdasarkan hasil uji petik terhadap 161 kk dengan 270 pemilih, seluruhnya masih tercatat sebagai pemilih di lokasi bencana tempat asal, karena belum memiliki identitas kependudukan di lokasi relokasi.
"terhadap hal tersebut, bawaslu kabupaten cianjur melakukan koordinasi dengan kpu cianjur agar pemilih yang tidak ditemui di domisili asal untuk dilakukan penandaan. bawaslu, kpu, dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) kab. cianjur juga berkooordinasi terkait percepatan administrasi kependudukan di wilayah relokasi sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di tps wilayah baru," urai dia.
lolly mengungkapkan coklit yang dilaksanakan di daerah perbatasan; di sumatera selatan, terdapat pemilih yang ber-ktp kota palembang yang berdomisili di kabupaten banyuasin (pemekaran kecamatan). pemilih tersebut masuk dalam dp4 kota palembang, namun sudah berdomisili di wilayah 
banyuasin sehingga berpotensi tidak dicoklit baik di palembang maupun banyuasin.
baca juga:jelang pilkada lubuklinggau, bawaslu: pkd jangan sampai lengah
baca juga:selama pileg terbanyak pelanggaran kode etik yang ditangani di bawaslu
bawaslu sumatera selatan berkoordinasi dengan kpu sumatera selatan menyelesaikan hal ini dengan cara coklit terhadap pemilih tersebut dilakukan oleh kpu kota palembang sesuai alamat e-ktp pemilih.
terkait tempat pendirian tps saat ini masih dalam proses pembahasan antara kpu provinsi sumatera selatan dan bawaslu provinsi sumatera selatan serta stakeholder lain.
selanjutnya di maluku, terdapat 37 pemilih di wilayah tanjung sial di tps 16 dusun lauma kasuwar, kabupaten maluku tengah yang merupakan daerah sengketa tapal batas dengan kab. seram bagian barat. 
"penduduk tersebut menyatakan menolak untuk dicoklit oleh pantarlih, dengan alasan administrasi wilayah sudah pindah ke maluku tengah, namun secara adminitrasi kependudukan 37 pemilih tersebut terdaftar di kabupaten seram bagian barat. terhadap permasalahan tersebut kpu sesuai tingkatan di kab. seram bagian barat meminta kepada yang bersangkutan untuk menandatangani surat penolakan untuk dicoklit dengan dibubuhi meterai rp. 10.000," kata lolly.
baca juga:bawaslu diminta akurat petakan kerawanan pilkada
baca juga:bawaslu ingin ada rekam jejak untuk kinerja jajarannya
kemudian coklit yang dilaksanakan di wilayah yang tidak berpenghuni. di kalimantan utara, terdapat 4.763 pemilih yang berstatus sebagai pekerja migran indonesia (pmi), di antaranya 3.225 pemilih berstatus rekam belum cetak, 1.538 berstatus rekam sudah cetak.
"perekaman ini menjadi salah satu syarat bagi wni yang ingin bekerja diluar negeri untuk mendapatkan surat keterangan pindah luar negeri (skpln), diterbitkan status kependudukannya yang berstatus rt 0 dan alamat kantor bp3mi perbatasan indonesia malaysia tepatnya di kabupaten nunukan," kata lolly.
dia menjelaskan berdasarkan keterangan pihak bp3mi, pemilih yang sudah perekaman ini sudah tersebar dan bertempat tinggal didalam dan diluar kabupaten nunukan atau berstatus tidak diketahui tempat tinggal atau alamat (status tidak ditemui). terhadap hal tersebut, bawaslu kab. nunukan berkoordinasi dengan kpu kab. nunukan dan menindaklanjutinya dengan tetap melakukan coklit terhadap 1.538 pemilih yang sudah rekam sudah cetak di alamat dikantor bp3mi, kab. nunukan, meskipun pemilihnya sudah tersebar di wilayah lain, sebagai komitmen untuk melindungi hak pilih sesuai dokumen kependudukan di wilayah tersebut.
baca juga:bawaslu cegah terjadi kembali pelanggaran di pilkada seperti di pileg
baca juga:bawaslu menilai semua tahapan pilkada rawan terjadinya pelanggaran 
di sulawesi barat, khususnya lokasi tps 3, tps 4, tps 5 dan tps 6 desa pedanda, pedongga kabupaten pasangkayu belum melaksanakan coklit karena pemilih didalam a-daftar pemilih tidak dapat ditemui, karena wilayah tersebut merupakan area perkebunan sawit dan tidak terdapat pemukiman warga. kejadian ini sudah diselesaikan pada pemilu 2024 dengan cara di- tms-kan, namun data sebagian wilayah yang tidak berpenghuni ini muncul kembali pada pemilihan 2024.
bawaslu, kpu, dan disdukcapil provinsi melakukan pengecekan ke lokasi untuk mengkonfirmasi dugaan pemilih tidak dikenali dan tidak dapat ditemui.
hasilnya, terbukti bahwa 4 tps tersebut tidak berpenghuni dan 2.041 warganya tidak dapat ditemui oleh pantarlih. terhadap hal tersebut, kepala desa pedanda telah mengeluarkan surat keterangan nomor 141/181/dp/vii/2024 tanggal 18 juli 2024 yang menyatakan pemilih sebagaimana dimaksud bukan warga desa pedanda kecamatan pedongga kabupaten pasangkayu.
berikutnya terkait kendala e-coklit, lolly menerangkan berdasarkan hasil pengawasan, terdapat kendala input data pemilih ke dalam e- coklit di beberapa daerah.
baca juga:jelang pemutakhiran data pemilih, ini yang dilakukan bawaslu muratara
baca juga:kpu-bawaslu harus bersinergi 
hal ini terjadi karena 2 faktor, yakni error atau kendala dalam penggunaan apilasi e-coklit oleh pantarlih dan kendala jaringan internet di beberapa daerah, sehingga coklit dilakukan secara manual.
ketidakserentakan dalam prosedur coklit karena adanya penggunaan aplikasi e-coklit dan penggunaan coklit manual berpotensi terjadinya data ganda dan data tidak akurat yang akan dihasilkan dari proses pemutakhiran data pemilih. potensi kerawanan ini menjadi perhatian kpu bawaslu sesuai tingkatan untuk memastikan datanya akurat.
saat ini, bawaslu sedang melakukan pencermatan hasil pengawasan coklit, khususnya akurasi data pemilih. pencermatan di antaranya dilakukan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (tms) namun terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih yang telah memenuhi syarat (ms) namun tidak terdaftar dalam daftar pemilih, pemilih disabilitas yang tidak dicantumkan ragam disabilitasnya, dan pemilih yang elemen data pemilihnya bermasalah/tidak lengkap.
terhadap adanya data yang teridentifikasi tidak akurat, selanjutnya dilakukan saran perbaikan dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
baca juga:jelang pemutakhiran data pemilih, bawaslu ingatkan kpu beberapa hal ini
adapun tindak lanjut hasil pengawasan secara keseluruhan bawaslu menyampaikan saran perbaikan kepada kpu sesuai tingkatan dalam hal terdapat ketidaksesuaian prosedur coklit. saran perbaikan tersebut telah dilakukan langkah tindaklanjut oleh kpu sesuai tingkatan.
tindak lanjut berikutnya melakukan koordinasi kepada kpu dan stakeholder lainnya untuk melakukan mitigasi kerawanan dalam persiapan rapat pleno rekap daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa.
bawaslu juga mengimbau seluruh masyarakat untuk mengecek namanya dan/atau keluarganya sebagai pemilih yang telah dicoklit oleh pantarlih. 
"jika ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit, silakan untuk menghubungi posko kawal hak pilih yang disediakan bawaslu, baik secara offline maupun secara online," imbaunya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 30 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan