Pemkab Musi Rawas Konsen Dukung Percepatan Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

Reporter: MUSLIMIN |

Editor: M. YASIN |

Selasa , 30 Jul 2024 - 20:30

Penyampaian materi oleh Sekretaris DPPKB Kabupaten Musi Rawas M Nizar dalam acara optimalisasi dukungan pemutakhiran pendataan keluarga tanggal 1-31 Agustus 2024.-Foto : MUSLIMIN/Protokol Mura-

Dalam menentukan kebijakan dan intervensi untuk percepatan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dibutuhkan data awal yang valid sehingga dapat dijadikan peta sasaran intervensi.

“Dengan data by name by address, dan data per desa atau kelurahan, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran dan tidak ada lagi anggaran yang meleset serta diluar sasaran," katanya.

Berdasarkan aspek legalitas bahwa hasil pendataan keluarga harus dimutakhirkan setiap tahun dan urgensi pemanfaatan data yang dihasilkan maka basis data keluarga Indonesia hasil pendataan keluarga tahun 2021 perlu dimutakhirkan kembali melalui pemutakhiran PK-24.

Selain itu tujuan pelaksanaan optimalisasi dukungan pemutakhiran pendataan keluarga tanggal 1-30 Agustus 2024 bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024.

Serta wujudnya kebersamaan persepsi dan visi.

Bagi pelaksana dan pengelola program pada seluruh OPD dalam menentukan sasaran dan mengintegrasikan intervensi program yang tepat sasaran sehingga terjadi akselerasi penurunan stunting dan pengetesan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Musi Rawas.

Karena data merupakan awal dari sebuah perencanaan pelaksanaan program pembangunan.

Manfaat pemutakhiran pendataan keluarga adalah kegiatan untuk pemutakhiran data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia hasil PK-21, pemutakhiran PK-22 dan pemutakhiran PK-23.

“Jadi dalam hal ini perlu kita pikirkan dan perlunya dukungan bagi kita semua," jelasnya.

Jumlah peserta 140 orang dengan rincian 34 orang dari 17 OPD yang terkait.

2 orang LPP Unmura dan mitra kerja 14 camat, 14 koorlap KB/manajer pengelola, 14 manager data, 31 supervisor, dan 20 jajaran DPPKB dan Fungsional piñata kependudukan dan KB.

pemkab musi rawas konsen dukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim                             musi rawas, koranlinggaupos.id - pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas, melalui dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dppkb) kabupaten musi rawas, provinsi sumatera selatan (sumsel) melaksanakan kegiatan pertemuan optimalisasi dukungan pemutakhiran pendataan keluarga. 
kegiatan tersebut mulai dilaksanakan tanggal 1 hingga 31 agustus 2024.
tujuannya mendukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim di kabupaten musi rawas.
hal itu membuktikan pemkab musi rawas konsen dukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrim.
terlihat para peserta tamu undangan tengah serius mendengarkan kata sambutan dari staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan setda kabupaten musi rawas, supardiono.--
baca juga:diskusi kesehatan, rs siloam silampari bagi tips kehamilan sehat dan cegah stunting
baca juga:minta percepatan penurunan angka stunting di lubuklinggau ada progres
kegiatan dimulai pada pukul 08.30 wib, dilaksanakan di hotel cozy lubuklinggau, selasa 30 juli 2024.
dalam laporannya kepala dppkb kabupaten musi rawas, ir. tri retiyanto menyampaikan latar belakang kegiatan ini, permasalahan stunting dan masalah kemiskinan terlebih kemiskinan ekstrim merupakan permasalahan serius dalam pembagunan sumber daya manusia di indonesia.
dalam menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha sektor swasta, akademisi dan masyarakat luas.
permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting sangat erat kaitannya.
baca juga:program bedah rumah pemkot fokus keluarga stunting dan miskin ekstrim
baca juga:200 rumah di lubuk linggau bakal dibedah tahun ini pemkot fokus keluarga stunting dan miskin ekstrim
penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya.
dalam menentukan kebijakan dan intervensi untuk percepatan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dibutuhkan data awal yang valid sehingga dapat dijadikan peta sasaran intervensi.  
“dengan data by name by address, dan data per desa atau kelurahan,  maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran dan tidak ada lagi anggaran yang meleset serta diluar sasaran," katanya.
berdasarkan aspek legalitas bahwa hasil pendataan keluarga harus dimutakhirkan setiap tahun dan urgensi pemanfaatan data yang dihasilkan maka basis data keluarga indonesia hasil pendataan keluarga tahun 2021 perlu dimutakhirkan kembali melalui pemutakhiran pk-24.
baca juga:anak stunting di lubuklinggau diukur ulang
baca juga:pemkot lubuk linggau fokus atasi stunting, inflasi dan kemiskinan ini hasilnya
selain itu tujuan pelaksanaan optimalisasi dukungan pemutakhiran pendataan keluarga tanggal 1-30 agustus 2024 bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024.
serta wujudnya kebersamaan persepsi dan visi.
bagi pelaksana dan pengelola program pada seluruh opd dalam menentukan sasaran dan mengintegrasikan intervensi program yang tepat sasaran sehingga terjadi akselerasi penurunan stunting dan pengetesan kemiskinan ekstrem di kabupaten musi rawas. 
karena data merupakan awal dari sebuah perencanaan pelaksanaan program pembangunan.
baca juga:cegah stunting, dinas perikanan kota lubuklinggau sosialisasikan gerakan gemar makan ikan (gemarikan)
baca juga:penuhi 35 persen kebutuhan protein hewani agar anak tidak stunting
manfaat pemutakhiran pendataan keluarga adalah kegiatan untuk pemutakhiran data keluarga indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat  mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga indonesia hasil pk-21, pemutakhiran pk-22 dan pemutakhiran pk-23.
“jadi dalam hal ini perlu kita pikirkan dan perlunya dukungan bagi kita semua," jelasnya. 
jumlah peserta 140 orang  dengan rincian 34 orang dari 17 opd yang terkait.
2 orang lpp unmura dan mitra kerja 14 camat, 14 koorlap kb/manajer pengelola, 14 manager data, 31 supervisor, dan 20 jajaran dppkb dan fungsional piñata kependudukan dan kb.
baca juga:maksimalkan penurunan kasus stunting, ini yang dilakukan tp pkk kabupaten muba
baca juga:dinas pendidikan dan kebudayaan lubuklinggau ikut turunkan angka stunting, ini buktinya
sekretaris daerah (sekda) kabupaten musi rawas,drs ali sadikin yang diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan,  supardiono menyampaikan permasalahan stunting dan masalah kemiskinan berlebih kemiskinan ekstrim merupakan permasalahan serius dalam membangun sumber daya manusia di indonesia.
dalam menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat,  pemerintah daera,  dunia usaha sektor swasta,  akademisi dan masyarakat luas.
oleh karena itu,  keterbukaan informasi tentang permasalahan ini menjadi hal yang penting dan perlu diketahui masyarakat luas. 
permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting sangat erat kaitannya.
baca juga:libatkan kepala sekolah turunkan angka stunting
baca juga:dppkb laksanakan rembuk stunting tingkat kabupaten musi rawas hasilkan 6 kesepakatan
penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya.
oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting harus dikeroyok bersamaan.  
pemerintah harus melakukan upaya serius dan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
dalam menentukan kebijakan dan intervensi untuk percepatan permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem ini dibutuhkan data awal yang valid sehingga dapat dijadikan peta sasaran intervensi.
baca juga:fokus percepatan penurunan stunting: 2024, target kembali 11,7 persen
baca juga:pj walikota lubuklinggau targetkan akhir tahun angka stunting kembali 11 persen
dengan data by name by address, dan data per desa atau kelurahan,  maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran dan tidak ada lagi anggaran yang meleset serta diluar sasaran.
untuk mengejar target percepatan penurunan stunting pemerintah telah menyediakan data keluarga risiko stunting yang telah dimutakhirkan oleh tim pendamping keluarga pada tanggal 1 - 30 mei yang lalu. 
serta untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem di indonesia pada tahun 2024,  pemerintah daerah melalui bappeda telah menyediakan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) untuk menjadi rujukan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
selanjutnya kementerian  ppn/ bappenas mempercayakan pengukuran ecdi (early child development index) menjadi bagian terintegrasi dalam mengumpulkan data pemutakhiran pk-24. 
baca juga:survei anak stunting naik jadi 17,5 persen, ini yang dilakukan pemerintah kota lubuklinggau
baca juga:percepatan penurunan stunting di lubuklinggau harus fokus
ecdi telah disepakati sebagai indikator pada rpjmn 2025-2029.
ecdi juga menjadi komitmen global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable  development  goals sdgs) output 4.2.1 anak usia 24 - 59 bulan berkembang dengan baik(on-track). 
kementerian / lembaga dan mitra pembangunan mempunyai peran terhadap pelaksanaan ecdi 2030.
bkkbn berperan dalam mengumpul pengelolaan dan analisis data sampel melalui survei pendataan keluarga.  
berdasarkan uu nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (pasal 49 dan 50) serta dipertegas dengan peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga,  keluarga berencana sistem informasi keluarga. 
baca juga:turunkan angka stunting, intervensi dengan telur dan daging ayam
baca juga:angka stunting kabupaten musi rawas turun 21,9 persen
pendataan keluarga yang dilakukan serentak oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setiap 5 tahun sekali wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun (pasal 53). 
pemutakhiran  pendataan keluarga adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga indonesia dengan cara melengkapi,  memperbaiki,  memperbarui,  mencatat mutasi,  mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga indonesia hasil pk21,  pemutakhiran  pk-22 dan pemutakhiran pk-23.
data hasil pemutakhiran pendataan  tahun 2024 (pemutakhiran pk 24) penting untuk mengukur indikator kinerja yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) 2020- 2024 yang dijabarkan di dalam rencana strategis (renstra) pk-24 juga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka menyediakan data keluarga risiko stunting sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting serta percepatan kebijakan dalam intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem (pke).
data hasil pemutakhiran  pk-24 penting untuk mengukur indikator kinerja yang tercantum pada rpjmn 2020-2004.  
baca juga:percepat turunkan angka stunting di lubuklinggau, dppkb orientasi seluruh tpk
baca juga:tahun 2024 sebanyak 224 rtlh akan direhap sasaran stunting dan miskin ekstrim 
pelaksanaan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan kementerian/lembaga melalui kebijakan strategi dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat,  peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
data hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya  digunakan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi program pembangunan keluarga,  kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana) serta program pembangunan lainnya.
khusus kepada bkkbn,  dan opd kb selaku pelaksana tugas pemantauan di kabupaten musi rawas instruksikan untuk:
1.menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi penanggulangan  kemiskinan ekstrem (pke) termasuk penurunan stunting.
2. menyiapkan dan memberikan pelayanan program bangga kencana serta intervensi percepatan penurunan stunting kepada keluarga miskin ekstrem.
baca juga:salah satu cara pencegahan stunting, desa pedang musi rawas rutin gelar posyandu
baca juga:dpc persagi musi rawas fokus dukung pemerintah dalam program pengentasan stunting 
pelaksanaan optimalisasi dukungan pemutakhiran  pendataan keluarga tanggal 1 - 31 agustus 2024 pada hari ini,  bertujuan untuk memperoleh dukungan dalam melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2024. 
dan terwujudnya bersama persepsi dan visi bagi pelaksana dan pengelola program pada seluruh opd dalam menentukan sasaran dan mengintegrasikan intervensi program yang tepat sasaran sehingga terjadi akselerasi penurunan stunting dan pengetesan kemiskinan ekstrem di kabupaten musi rawas pada tahun 2024. 
karena data merupakan awal dari sebuah perencanaan pelaksanaan program pembangunan.
selanjutnya acara dilanjutkan penyampaian materi oleh sekretaris dppkb kabupaten musi rawas, m nizar dan setelah itu dilakukan penandatangan pernyataan dukungan pemerintah kabupaten musi rawas atas pelaksanaan pk-24 secara serentak pada tanggal 1-31 agustus 2024.
baca juga:cegah stunting tidak nikah usia dini 
hadir dalam kegiatan tersebut staf ahli bupati staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan, kepala opd, forkopimda musi rawas, serta lpp unmura, camat, koorlap kb/manajer pengelola, manager data, supervisor, jajaran dppkb dan fungsional penata kependudukan dan kb.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 31 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan