Pengembang Diduga Tipu Konsumen di Lubuk Linggau, Modus Jual Beli Tanah yang Diagunkan ke Bank

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Senin , 12 Aug 2024 - 21:36

Suasana rapat mediasi di BPSK Kota Lubuk Linggau membahas masalah pembelian kavling tanah.-Foto: Dokumen-BPSK LUBUK LINGGAU.

KORANLINGGAUPOS.ID - Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau Nurussulhi Nawawi membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan 19 konsumen yang merasa dirugikan pengusaha kaplingan.

Sebagian konsumen ini ada yang sudah bangun rumah secara mandiri, tanpa campur tangan dari pemilik kaplingan.

Namun ada juga sebagian yang dibangun oleh pihak pemilik kaplingan tanpa ada perjanjian baik di KPR maupun di Notaris.

Dengan penjanjian sepihak secara individu. Jadi minus tanggungjawab hukumnya.

Sampai kemudian ada pihak BRI, berencana akan melakukan penetapan lelang pada 30 Agustus mendatang, dan ini ancaman hukum bagi 19 orang tersebut.

Jadi dalam hal ini ada tiga irisan masalah yakni pembeli yang sudah lunas, pembeli tanah kapling yang sudah bangun rumah sendiri secara mandiri, pembeli tanah kapling yang dibangun oleh pihak pengembang namun kurangnya kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

Jadi dengan ancaman lelang ini, yang jadi problem besar dengan 19 konsumen ini tidak memiliki ada hubungan hukuman langsung dengan pihak perbankan.

Karena pihak penjual kavlingan secara curang, dan sebagian besar tanah lunas dan pihak pengembang sudah meng-angun- kan sertifikat yang sudah dipecah seharusnya diberikan kepada konsumen malah pengembang ini mengagunkannya ke pihak Bank BRI. Karena terjadi kredit macet dan pihak bank melakukan proses pelelangan.

“Dari 19 orang ada sekitar 5 orang yang memberi tanah secara kredit dan 14 orang lainnya beli tanah kapling secara cash,” ungkapnya.

Untuk konsumen yang beli tanah secara kredit itu tidak ada payung hukumnya atau akta notarisnya, hanya sekedar surat jual beli secara kredit yang ada materai.

pengembang diduga tipu konsumen di lubuk linggau, modus jual beli tanah yang diagunkan ke bank                            koranlinggaupos.id - ketua badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota lubuk linggau nurussulhi nawawi membenarkan bahwa pihaknya menerima laporan  19 konsumen yang merasa dirugikan pengusaha kaplingan.
sebagian konsumen ini ada yang sudah bangun rumah secara mandiri, tanpa campur tangan dari pemilik kaplingan.
namun ada juga sebagian yang dibangun oleh pihak pemilik kaplingan tanpa ada perjanjian baik di kpr maupun di notaris. 
dengan penjanjian sepihak secara individu. jadi minus tanggungjawab hukumnya.
baca juga:begini pengakuan perampok yang sekap pelajar di musi rawas
baca juga:kompetisi drag bike dan drag race tahun 2024 bupati musi rawas cup sukses diadakan
sampai kemudian ada pihak bri, berencana akan melakukan penetapan lelang pada 30 agustus mendatang, dan ini ancaman hukum bagi 19 orang tersebut.
jadi dalam hal ini ada tiga irisan masalah yakni pembeli yang sudah lunas, pembeli tanah kapling yang sudah bangun rumah sendiri secara mandiri, pembeli tanah kapling yang dibangun oleh pihak pengembang namun kurangnya kekuatan hukum sesuai dengan uu nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.
jadi dengan ancaman lelang ini, yang jadi problem besar dengan 19 konsumen ini tidak memiliki ada hubungan hukuman langsung dengan pihak perbankan.
karena pihak penjual kavlingan secara curang, dan sebagian besar tanah lunas dan pihak pengembang sudah meng-angun- kan sertifikat yang sudah dipecah seharusnya diberikan kepada konsumen malah pengembang ini mengagunkannya ke pihak bank bri. karena terjadi kredit macet dan pihak bank melakukan proses pelelangan.
baca juga:pencuri hp mahasiswa universitas bina insan bersaksi, begini fakta yang terungkap
baca juga:himpun ‘korban praktek jual beli pasal’, posko orange bakal geruduk kejari lubuk linggau
“dari 19 orang ada sekitar 5 orang yang memberi tanah secara kredit dan 14 orang lainnya beli tanah kapling secara cash,” ungkapnya.
untuk konsumen yang beli tanah secara kredit itu tidak ada payung hukumnya atau akta notarisnya, hanya sekedar surat jual beli secara kredit yang ada materai.
dan kata nun, pertanggunjawabannya jauh dari hukum negara maupun hukum agama.
jadi permintaan konsumen yakni  untuk melakukan audit kinerja dan forensik proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh pihak pengembang atas oknum vivi sumanti kepada pihak bank bri lubuklinggau.
baca juga:perkembangan terbaru kasus pembunuhan juru parkir terminal atas
baca juga:terungkap, kronologi lakalantas di selangit musi rawas
nun juga kurang tahu berapa hutang oknum pengembang ini kepada bri karena pihak bank tidak mensosialisasikan kepada konsumen yang terdampak. 
baik itu pinjamannya berapa, sudah mengangsur berapa dan kapan kredit macetnya tidak dijelaskan pihak bank.
sekarang untuk di bpsk lagi tahap pra sidang, namun oknum vivi tidak hadir pada minggu kemarin dan sudah 1,5 tahun tidak berdomisili lagi di lokasi perumahan, dan undangan itu sudah dikirim ke whatapp dan akan kembali sidang pada minggu ini.
sebelumnya konsumen meminta untuk hak sertipikat bisa diamankan, dari proses kredit macet yang dilakukan oknum vivi di bank bri  yang jadi angunan itu dan dilakukan pemecahan sertifikat dari induk kepada masing-masing konsumen yang sudah membayar lunas.
baca juga:pastikan gorden rumahmu tertutup rapat saat malam, jika tidak pencuri mengintai
baca juga:buron yang rampas hp penyandang disabilitas asal jambi diringkus di pasar mambo lubuk linggau
untuk kasus ini, kata nun, 19 konsumen sudah melaporkan ke satreskrim polres lubuklinggau,dan sudah ada pemanggilan saksi-saksi termasuk pemilik tanah kaplingan yakni vivi.
dengan itu ia menghimbau bagi warga yang ingin membeli tanah kaplingan di kota lubuklinggau harus berhubungan kepada pemilik yang memiliki badan hukum seperti pengembang miliki pt atau cv, jangan individu.
“kalau mau beli kavlingan gunakan dokumen hukum yang pasti baik bagi penjual dan pembeli sebagaimana uu nomor 1 tahun 2011. kita harapkan juga kepada pihak bank bri supaya secara cermat jangan melihat kepentingan hukum bri saja namun lihat kerugian konsumen yang mencapai rp2,5 milyar  tolong hal ini jadi perhatian karena ada warga yang jadi korban oleh pihak pengembang yang tidak ada payung hukum ini. jadi apabila dilakukan pelelangan  sangat merugikan warga terutama bagi warga yang telah membeli tanah kapling secara cash dan membangun rumah sendiri. dan dalam lelang itu hanya tanah kapling, bukan rumah yang berada diatasnya yang rata -rata per konsumen ada mengalami kerugian rp 250 juta sampai rp300 juta, “ jelas nun.
jadi itu tidak adil bagi konsumen yang sudah membangun rumah sendiri dan tanah akan dilelang. bagi peserta lelang harus memperhatikan dampak dari konflik ini.
baca juga:saldo ovo belasan juta raib, waspada modusnya dimulai dari adanya notifikasi
baca juga:istri tkw hongkong ditipu suami bertahun-tahun, berakhir sebagai penerima sembako
karena konsumen berhak untuk meratahkan rumahnya agar jangan ada yang menginap satu malam dirumah yang sebelumnya sudah dibangun konsumen dengan dana sendiri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 13 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan