Setiap Kegiatan Menghimpun Sedekah Secara Regulasi Harus Ada Izin BAZNAS

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Kamis , 22 Aug 2024 - 18:50

Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Drs Lotfi-Foto : Muhammad Yasin/Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID - Kewenangan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang memiliki Surat Keputusan (SK) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat besar untuk menghimpun zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

"Kewenangan UPZ besar untuk menghimpun ZIS. Secara regulasi seluruh infaq dan sedekah harus melalui UPZ yang sudah di-SK-kan BAZNAS," demikian kata.Kepala Kemenag Kabupaten Musi Rawas, HM Kholil Azmi S.Ag melalui Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Drs Lotfi kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

Lalu bagaimana pungutan yang tidak ada SK BAZNAS ? "Secara hukum tetap dianggap pungli (pungutan liar)," tambahnya.

Misalnya menghimpun dana masyarakat untuk bantuan bencana, secara regulasi harus ada SK BAZNAS tujuannya untuk kontrol jangan sampai ada pungutan yang tidak tahu arahnya.

"Namun banyak yang tidak paham tentang hal ini," tambahnya.

Lotfi menjelaskan UPZ Kemenag Kabupaten Musi Rawas, sudah dibentuk.

SK UPZ dari BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.

"Sesuai ketentuan UPZ disahkan oleh BAZNAS atas usul Kemenag. Kemenag mengusulkan nama-nama pengurus UPZ untuk di-SK-kan oleh BAZNAS," jelasnya.

UPZ Kemenag dibawah binaan BAZNAS. Namun secara institusi Kemenag sebagai pembina BAZNAS.

"Sedangkan UPZ Kemenag BAZNAS yang membina," sebutnya.

setiap kegiatan menghimpun sedekah secara regulasi harus ada izin baznas                            koranlinggaupos.id - kewenangan unit pengumpulan zakat (upz) yang memiliki surat keputusan (sk) badan amil zakat nasional (baznas) sangat besar untuk menghimpun zakat, infaq dan sedekah (zis).
"kewenangan upz  besar untuk menghimpun zis. secara regulasi seluruh infaq dan sedekah  harus melalui upz yang sudah di-sk-kan baznas," demikian kata.kepala kemenag kabupaten musi rawas, hm kholil azmi s.ag  melalui kepala penyelenggara zakat dan wakaf, drs lotfi kepada koranlinggaupos.id.
lalu bagaimana pungutan yang tidak ada sk baznas ? "secara hukum tetap dianggap pungli (pungutan liar)," tambahnya.
misalnya menghimpun dana masyarakat untuk bantuan bencana, secara regulasi harus ada sk baznas tujuannya untuk kontrol jangan sampai ada pungutan yang tidak tahu arahnya.
baca juga:baznas musi rawas berikan beasiswa 9 santri mondok di pulau jawa dan madura 
baca juga:satu calon menerima bantuan bedah rumah baznas terkendala masalah ini 
"namun banyak yang tidak paham tentang hal ini," tambahnya.
 lotfi menjelaskan upz kemenag kabupaten musi rawas, sudah dibentuk.
sk upz dari baznas kabupaten musi rawas.
"sesuai ketentuan upz disahkan oleh baznas atas usul kemenag. kemenag mengusulkan nama-nama pengurus upz untuk di-sk-kan oleh baznas," jelasnya.
upz kemenag dibawah binaan baznas. namun secara institusi kemenag sebagai pembina baznas.
baca juga:baznas musi rawas verifikasi 3 calon penerima bantuan bedah rumah program kolaborasi
baca juga:baznas kabupaten musi rawas serahkan bahan material bangunan bedah rumah 
"sedangkan upz kemenag baznas yang membina," sebutnya.
untuk pelaksanaan tugas upz tetap bekerja sama dengan baznas. karena upz dibawah naungan baznas maka kita tunduk kepada baznas.
tugasnya membantu baznas dalam menghimpun zakat, infaq dan sedekah (zis)  dari masyarakat khususnya pegawai kemenag.
upz kemenag terus melakukan sosialisasi menganjurkan pegawai baik itu pns, pppk, honorer dan penyuluh di lingkungan kemenag kabupaten musi rawas  agar menyalurkan infaq, zakat dan sedekah melalui upz kemenag.
baca juga:baznas realisasikan doorprize bedah rumah tidak layak huni di kecamatan terawas
baca juga:kontribusi zakat dan baznas dalam penurunan angka kemiskinan  
untuk menampung infaq, zakat dan sedekah dari pegawai di lingkungan kemenag upz punya rekening sendiri.
setelah dana infaq, zakat dan sedekah terkumpul lalu disetorkan ke rekening baznas kabupaten musi rawas
"upz punya rekening penampung selanjutnya setiap akhir bulan kita setor ke rekening baznas. jadi kita sekarang ini tidak lagi setor tunai. berapapun jumlah zakat infaq dan sedekah  yang terkumpul seluruhnya disetor ke rekening baznas," jelasnya.
dijelaskannya ada dua cara sistem pengumpulan zis yakni yang pertama kerjasama dengan bendahara kantor menawarkan kepada pegawai tanpa paksaan berapa mau wafak, infaq atau sedekah.
untuk itu melalui pemotongan gaji atas kesepakatan pegawai dengan upz dengan dibuktikan membuat surat pernyataan ada blangko yang diisi berapa mau berinfaq atau sedekah.
 baca juga:baznas bedah rumah ke-70 peletakan batu pertama oleh bupati musi rawas
baca juga:kemenag-baznas musi rawas akan bagikan 1.500 paket sembako 
ada yang rp 5.000, rp 10.000, rp 20.000 dan seterusnya tergantung kemampuan masing-masing tanpa ada paksaan,dipotong dari gaji.
sedangkan ketentuan zakat ada ketentuannya. bagi pegawai yang ingin berzakat melalui upz kemenag akan dihitung berapa gaji perbulan, kemudian ditotalkan berapa gajinya satu tahun untuk mengetahui sudah sampai nisab atau belum. sebab zakat ada ketentuannya.
 jika hasil perhitungan sudah masuk  wajib zakat maka gajinya dipotong 2,5 persen
wajib zakat itu jika total gajinya satu tahun sudah setara dengan harga emas seberat 85 gram.
baca juga:baznas serahkan bantuan sembako untuk korban bencana alam angin puting beliung
baca juga:sangat mendukung program baznas bupati dapat penghargaan dari baznas ri 
rumus tersebut sudah dituangkan dalam keputusan bupati musi rawas ditetapkan pegawai yang wajib zakat kalau gajinya perbulan diatas rp 6 juta.
"gaji lebih dari rp 6 juta perbulan sudah cukup nisab untuk bayar zakat," paparnya. 
namun demikian walaupun pegawai sudah wajib zakat namun tidak serta merta memotong gaji tapi pihak upz akan menanyakan dulu apakah mereka akan berzakat melalui upz kemenag.
"kita kasih tahu dengan pegawai bahwa gajinya sudah kena wajib zakat. kita akan menyampaikan mau berzakat melalui upz kemenag atau di tempat lain. kita tidak tahu mungkin pegawai sudah ada tempat berzakat. bebas mereka mau zakat melalui upz baznas atau tidak, kita tidak memaksa. walaupun dalam alquran zakat itu sifatnya dipaksa. perintahnya zakat itu diambil. karena ini menyangkut gaji tidak bisa sembarangan potong karena hak orang," paparnya.
baca juga:baznas musi rawas salurkan bantuan rehab rumah unutk korban kebakaran
menurutnya jika bersedia memberikan zakat melalui upz baznas maka gaji ya akan dipotong setiap bulan.
kemudian penghimpunan zis yang kedua melalui sub upz kua (kantor urusan agama).
setelah pembentukan upz kemenag. kita punya inisiatif untuk membentuk sub upz kua.
prosesnya sama baznas minta nama-nama petugas kua untuk ditetapkan menjadi pengurus sub upz kua.
"sk pengurus sub upz kua sudah diterbitkan baznas," tambahnya. 
"kita minta sub upz kua untuk menghimpun zis sebanyak mungkin karena mereka sudah punya sk dari baznas," sebutnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 23 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan