Presiden Jokowi Resmi Rilis Aturan Baru Bisnis dan Syarat Waralaba di Indonesia, Begini Isinya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 04 Sep 2024 - 11:51

Presiden Jokowi Resmi Rilis Aturan Baru Bisnis dan Syarat Waralaba di Indonesia, Begini Isinya-Tangkap Layar -

Namun, pemberi waralaba harus menetapkan pembagian wilayah usaha secara jelas.

Sanksi Administratif bagi Pelanggaran

Pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan yang melanggar kewajiban yang diatur dalam PP ini akan dikenai sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi:

- Teguran tertulis,

- Penghentian sementara kegiatan usaha,

- Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

PP Nomor 35 Tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan usaha waralaba di Indonesia dengan lebih tertib dan terstruktur.

presiden jokowi resmi rilis aturan baru bisnis dan syarat waralaba di indonesia, begini isinya                            koranlinggaupos.id - presiden jokowi resmi menerbitkan peraturan pemerintah (pp) nomor 35 tahun 2024 tentang waralaba pada 2 september 2024.
pp ini menggantikan pp nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba.
beleid baru ini menetapkan berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
kriteria waralaba yang harus dipenuhi
baca juga:wajib simak! ini peraturan baru menpan rb, tenaga honorer yang mau diangkat jadi pppk 
baca juga:peraturan baru paskibraka 2024 perempuan wajib copot jilbab? irwan: pasti ulah bpip
pp nomor 35 tahun 2024 menyebutkan bahwa pemberi waralaba dan pemberi waralaba lanjutan harus memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu:
1. memiliki sistem bisnis yang jelas
sistem bisnis ini mencakup standar operasional dan prosedur (sop) yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, administrasi, operasional, metode standar pengoperasian, pemilihan lokasi usaha, desain tempat usaha, persyaratan karyawan, serta strategi pemasaran.
2. bisnis harus menghasilkan keuntungan
baca juga:simak, aturan baru beli lpg 3 kg di lubuklinggau cuma rp 16 ribu
baca juga:asap pekat, ini aturan baru masuk sekolah untuk pelajar lubuklinggau dan musi rawas
bisnis yang akan diwaralabakan harus sudah memberikan keuntungan, yang dibuktikan dengan kegiatan usaha yang telah berjalan paling sedikit tiga tahun berturut-turut.
selain itu, laporan keuangan dua tahun terakhir harus menunjukkan adanya keuntungan dan telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar tanpa pengecualian (pasal 4 ayat 5 (b)).
3. memiliki kekayaan intelektual yang terdaftar atau tercatat
pemberi waralaba harus memiliki hak kekayaan intelektual yang sah dan tercatat.
baca juga:simak, aturan baru beli lpg 3 kg di lubuklinggau cuma rp 16 ribu
baca juga:asap pekat, ini aturan baru masuk sekolah untuk pelajar lubuklinggau dan musi rawas
4. memberikan dukungan berkesinambungan
dukungan dari pemberi waralaba harus meliputi pelatihan, manajemen operasional, promosi, penelitian, pengembangan pasar, dan bentuk pembinaan lainnya yang terus berkelanjutan.
hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba
beleid ini juga mengatur hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba:
baca juga:wajib simak! ini peraturan baru menpan rb, tenaga honorer yang mau diangkat jadi pppk 
baca juga:info penting, ini tiga aturan baru untuk tawaf jemaah umrah
- pemberi waralaba: berhak menerima imbalan dari penerima waralaba dan berkewajiban memberikan dukungan yang berkesinambungan.
- penerima waralaba: berhak menggunakan kekayaan intelektual milik pemberi waralaba dan wajib menjaga kode etik serta kerahasiaan kekayaan intelektual tersebut.
penunjukan penerima waralaba
pasal 9 beleid ini menyatakan bahwa pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dapat menunjuk lebih dari satu penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan.
baca juga:update aturan baru seragam sekolah jenjang sd/smp/sma tahun 2024
baca juga:dosen wajib tahu, 7 aturan baru tentang penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi 
namun, pemberi waralaba harus menetapkan pembagian wilayah usaha secara jelas.
sanksi administratif bagi pelanggaran
pemberi waralaba atau pemberi waralaba lanjutan yang melanggar kewajiban yang diatur dalam pp ini akan dikenai sanksi administratif. sanksi tersebut meliputi:
- teguran tertulis,
baca juga:info penting, ini tiga aturan baru untuk tawaf jemaah umrah
baca juga:update aturan baru seragam sekolah jenjang sd/smp/sma tahun 2024
- penghentian sementara kegiatan usaha,
- pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba (stpw).
pp nomor 35 tahun 2024 ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendorong pertumbuhan usaha waralaba di indonesia dengan lebih tertib dan terstruktur.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 4 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan