Rekrutmen BPSK Lubuk Linggau Diduga Melanggar Permendag Nomor 72 Tahun 2020, Begini Masalahnya

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 21:18

Ketua BPSK Kota Lubuk Linggau - Nurussulhi Nawawi-Foto : Dokumen-Linggau Pos

KORANLINGGAUPOS.ID - Perekrutan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau periode 2024-2029 diduga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia (RI) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Mengenai pembentukan dan pendaftaran BPSK diatur pada BAB II Pasal 4 ayat (1) BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi.

Ketua Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuk Linggau H Nurussulhi Nawawi saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID mengatakan bahwa masa jabatan BPSK Kota Lubuk Linggau periode 2019-2024 akan berakhir pada 30 Oktober 2024.

Agar tidak terjadi kekosongan anggota BPSK maka harus diselenggarakan lagi pembentukan BPSK periode 2024-2029 supaya jangan ada jeda waktu antara habis masa jabatan dengan proses rekrutmen anggota BPSK.

Namun prosedur perekrutan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan perekrutan tidak sesuai dengan yang diatur di Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang BPSK.

"Yang terjadi ternyata Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang bertanggung jawab terhadap kelolah BPSK se Provinsi Sumsel telah membuka pendaftaran rekrutmen anggota BPSK untuk dua kota yang masih tersisa punya BPSK yakni BPSK Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau," katanya kepada kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Sabtu 28 September 2024.

Nurussulhi Nawawi mengungkapkan, dalam pengumuman pendaftaran dibuka dari tanggal 24 hingga tanggal 30 September 2024, perekrutan ini terdapat banyak hal-hal yang tidak berpedioman dengan hukum.

"Jadi kami yang seharusnya berhak untuk melakukan pendaftaran dengan cara-cara kerja daripada proses rekrutmen yang melanggar Permendag Nomor 27 Tahun 2020 Tentang BPSK merasa prihatin," jelasnya.

"Karena ketika kami akan melakukan pendaftaran tetapi cara rekrutmen bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan maka kami mengambil sikap tidak akan mendaftar daripada mengikuti proses pendaftaran tetapi tidak berpedoman pada Permendag Nomor 27 Tahun 2020 Tentang BPSK," tegasnya.

Pelanggaran pertama yang dilakukan Dinas Perindustrian Sumsel yakni pembentukan BPSK tidak tidak diawali dengan keputusan Gubernur Sumsel tentang tim pemilihan BPSK dua wilayah yakni Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau.

rekrutmen bpsk lubuk linggau diduga melanggar permendag nomor 72 tahun 2020, begini masalahnya                            koranlinggaupos.id - perekrutan badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kota lubuk linggau periode 2024-2029 diduga melanggar peraturan menteri perdagangan (permendag) republik indonesia (ri) nomor 72 tahun 2020 tentang badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk).
mengenai pembentukan dan pendaftaran bpsk diatur pada bab ii pasal 4 ayat (1) bpsk dibentuk berdasarkan keputusan gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi.
ketua badan penyelesaiaan sengketa konsumen (bpsk) kota lubuk linggau h nurussulhi nawawi saat diwawancara koranlinggaupos.id mengatakan bahwa masa jabatan bpsk kota lubuk linggau periode 2019-2024 akan berakhir pada 30 oktober 2024.
agar tidak terjadi kekosongan anggota bpsk maka harus diselenggarakan lagi pembentukan bpsk periode 2024-2029 supaya jangan ada jeda waktu antara habis masa jabatan dengan proses rekrutmen anggota bpsk.
baca juga:bank batalkan lelang tanah sengketa di lubuk linggau, begini penjelasan bpsk
baca juga:warga lubuk linggau jadi korban dugaan penipuan jual beli kavlingan, dpd rei dan bpsk beri solusi 
namun prosedur perekrutan dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) provinsi sumatera selatan (sumsel) melakukan perekrutan tidak sesuai dengan yang diatur di permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang bpsk.
"yang terjadi ternyata dinas perdagangan provinsi sumatera selatan (sumsel) yang bertanggung jawab terhadap kelolah bpsk se provinsi sumsel telah membuka pendaftaran rekrutmen anggota bpsk untuk dua kota yang masih tersisa punya bpsk yakni bpsk kota palembang dan kota lubuk linggau," katanya kepada kepada koranlinggaupos.id, sabtu 28 september 2024.
nurussulhi nawawi  mengungkapkan, dalam pengumuman pendaftaran dibuka dari tanggal 24 hingga tanggal 30 september 2024, perekrutan ini terdapat banyak hal-hal yang tidak berpedioman dengan hukum.
"jadi kami yang seharusnya berhak untuk melakukan pendaftaran dengan cara-cara kerja daripada proses rekrutmen yang melanggar permendag nomor 27 tahun 2020 tentang bpsk merasa prihatin," jelasnya.
baca juga:kedai non halal di lubuklinggau, bpsk : konsumen boleh melaporkan pelaku usahanya
baca juga:bpsk sebut ‘pasar gelap’ picu kelangkaan lpg di lubuklinggau 
"karena ketika kami akan melakukan pendaftaran tetapi cara rekrutmen bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan maka kami mengambil sikap tidak akan mendaftar daripada mengikuti proses pendaftaran tetapi tidak berpedoman pada permendag nomor 27 tahun 2020 tentang bpsk," tegasnya.
pelanggaran pertama yang dilakukan dinas perindustrian sumsel yakni pembentukan bpsk tidak tidak diawali dengan keputusan gubernur sumsel tentang tim pemilihan bpsk dua wilayah yakni kota palembang dan kota lubuk linggau.
"setelah sk gubernur terbit baru kemudian tim pemilihan bpsk yang membuka pendaftaran. jadi bukan disperindag yang membuat iklan tersebut. selain dasar hukumnya belum tersedia dan kami berpandangan cara kerjanya salah karena dinas perdagangan provinsi hanya menjadi fasilitator yang melaksanakan tim pemilihan bpsk," jelas nurussulhi nawawi.
tim rekrutmen bpsk terdiri unsur perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, unsur lpksm (lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat), unsur akademisi,  unsur tokoh masyarakat. baru kemudian ada unsur yang mewakili pemerintah.
baca juga:bpsk lubuklinggau ungkap penipuan penjualan mobil second, begini modusnya
baca juga:meski kredit macet tak boleh ada perampasan, begini penjelasan bpsk lubuklinggau 
"panitia rekrutmen bpsk anggotanya 5 sampai 6 orang. karena prosesnya sudah cacat prosedur dan cacat hukum dari awal kami minta dipertimbangkan untuk mencabut iklan maksud dan diulang prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena akan membuat hasilnya pun catat hukum," jelasnya.
menurut nun (sapaan akrab nurussulhi nawawi) dirinya selaku ketua bpsk kota lubuk linggau ada tanggung jawab moral untuk tetap menjaga martabat, marwah bpsk baik yang mengikuti proses pemilihan maupun hasilnya.
jadi jangan sampai baik proses maupun hasil berlawanan dengan hukum. prodaknya pun akan rawan untuk dapat digugat balik oleh oleh peserta maupun oleh khalayak umum yang mengerti tentang ketentuan-ketentuan tersebut.
kalau disik dari isi prasa  pengumuman itu banyak yang tidak bersesuaian dengan asas kepatutan seperti pengumuman itu mengharapkan supaya peserta menghubungi contact person yang tersedia di dalam pengumuman itu atas nama teja.
baca juga:penting bagi peserta skd cpns 2024 wajib tahu, mulai dari larangan hingga menghindari kesalahan
baca juga:ubah lahan kritis jadi hijau dan produktif, pln kembangkan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu 
itu tidak pas karena pengumuman yang ideal sebenarnya memuat dasar hukum pelaksanaan kegiatan sk gubernur nomor sekian, misalnya. kemudian memuat tentang persyaratan administrasi peserta.
lalu  memuat tentang tahapan-tahapan mulai dari awal mendaftarkan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang diminta atau misalnya menyertakan daripada makalah dari unsur masing-masing baik unsur konsumen unsur dan usaha maupun unsur pemerintah.
selanjutnya misal ada tahapan ujian tertulis, ujian wawancara, atau tes wawancara sampai dengan penentuan skor nilai.
jadi ada perekingan seharusnya. jadi 9 orang anggota bpsk dari 3 unsur ditetapkan sebagai anggota bpsk terpilih nomor urut 1 2 dan 3 dari dari unsur konsumen, 1 2 dan 3 dari unsur pelaku usaha dan 1 2 dan 3 untuk unsur majelis pemerintah.
baca juga:2 hari kampaye belum ada temuan maupun laporan pelanggaran
baca juga:4 ujian bagi orangtua yang memiliki anak menjadi pelit bodoh pengecut dan sedih
sedangkan yang ke 4 dan ke 5 merupakan calon anggota paw apabila di dalam pelaksanaan tugas selama 5 tahun kedepan ada yang berhalangan tetap.  
jadi akibat-akibat ketidak transparan daripada proses rekrutmen itu kami sembilan orang anggota bpsk yang berhak untuk mendaftar menyatakan tidak akan melakukan pendaftaran.
kalau rekrutmen itu tetap dipaksakan otomatis kami mengundurkan diri dari dari proses-proses rekrutmen yang akan memilih anggota bpsk periode 2024-2029.
"kami tidak bertanggung jawab terhadap proses perekrutan bpsk oleh dinas perdagangan provinsi sumatera selatan. kami berupaya menjaga marwah gubernur sumatera selatan yang belum menerbitkan surat keputusan gubernur tentang tim pemilihan bpsk. jadi sk belum turun, belum ditandatangani oleh gubernur tetapi pengumuman sudah dilakukan apalagi oleh pihak yang salah seharus bukan oleh dinas perdagangan tapi oleh tim panitia pemilihan bpsk," ungkapnya.
baca juga:pj wali kota lubuk linggau minta asn bekerja dengan baik
baca juga:oktober bmmt travel berangkatkan 51 jemaah dari bandara silampari 
pengertian pamit menurut nun bpsk kota lubuklinggau periode 2019-2024 habis masa jabatan 30 oktober 2024.
"kami pamit dan mundur apabila tidak ada upaya evaluasi dan perbaikan dari dinas perdagangan provinsi sumatera selatan. kami tetap berhak untuk mengikuti pendaftaran. tapi kami tidak mau mengikuti karena prosesnya yang kami protes keras. kami tidak mau mengikuti apalagi terpilih menjadi beban moral ada hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum atau konstitusi. kami tidak mau jadi anak harap konstitusi apabila terpilih lagi menjadi anggota bpsk kota lubuk linggau terkecuali dinas provinsi sumatera selatan dengan penuh kebesaran jiwa menarik iklan, menarik proses jadi mengulangi lagi proses sesuai dengan permendag nomor 72 tahun 2020 tentang bpsk. terkecuali diulang kami akan mengikuti dengan konsekuen. dan kami akan bangga apabila nanti tetap terpilih. tapi kalau prosesnya tidak diulangi dan perbuatan melawan hukumnya sudah kentara sk gubernur belum tersedia, bukan bukan tim panitia pemilihan yang melakukan rekrutmen itu 100% melanggar ketentuan hukum," tegasnya.
nun menjelaskan dari januari hingga september 2024 bpsk kota lubuk linggau telah menerima dan menyelesaikan 64 perkara sengketa konsumen.
"selama 9 bulan dari bulan januari sampai dengan  september 2024 alhamdulillah sudah menuntaskan 64 fasilitasi penyelesaian perkara sengketa konsumen. selesai dan telah mengandung asas kepastian hukum di bpsk kota lubuk linggau baik secara arbitrase, maupun konsiliasi atau secara mediasi," jelasnya.
baca juga:sanggahan cpns 2024 ditolak lagi, 4 kesalahan dan 2 kategori yang dilakukan 
baca juga:kolaborasi pln dan kodim 0425 seluma perkuat keandalan listrik seluma lewat gebyar right of way 
bpsk kota lubuk linggau periode 2019-2024 masih bisa menerima laporan hingga tanggal 30 september 2024. setelah tanggal 30 september 2024 tidak bisa lagi terima laporan karena laporan harus diselesaikan 21 hari kerja.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 29 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan