151 Produk Bersertifikasi Halal Penamaannya Bermasalah, BPJPH Langsung Rakor dengan Komite Fatwa MUI

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Rabu , 09 Oct 2024 - 22:19

Suasana Rakor BPJPH dengan Komite Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal Selasa 8 Oktober 2024.-Foto : Dokumen-KEMENAG RI

Selain itu, sebagian lainnya berasal dari skema self declare yang ketetapan halalnya berasal dari Komite Fatwa Produk Halal.

Oleh karena itu, konsolidasi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi secara detail berdasarkan data dan selanjutnya menyepakati langkah-langkah solutif bersama Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal terhadap 151 produk dengan nama yang bermasalah ini.

Soleh Asrorun Niam selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa mengatakan merujuk Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 terdapat dua kondisi terkait penamaan produk, yaitu pertama sesuai dengan fatwa.

Maksudnya, ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur sesuai fatwa Nomor 44 Tahun 2020.

Misalnya yang secara 'urf atau kebiasaan ditengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alcohol.

Selain itu, kata dia demikian juga tidak semua jenis kata WINE itu kemudian terlarang, ia mencontohkan kata RED WINE yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan oleh masyarakat.

Menurut Soleh Asrorun Niam, ini penting untuk difahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat.

Kemudian, kedua yang secara substansi memang tidak sejalan dengan fatwa, maka pihaknya komitmen untuk melakukan perbaikan dan juga meminta pelaku usaha melakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan standar fatwa tersebut.

Lalu bagaimana mekanisme perbaikan penamaan produk yang bersangkutan?

Menurut Soleh Asrorun Niam, hal itu telah didiskusikan adanya jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal di Indonesia.

151 produk bersertifikasi halal penamaannya bermasalah, bpjph langsung rakor dengan komite fatwa mui                            koranlinggaupos.id - selasa 8 oktober 2024, badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kementerian agama (kemenag) republik indonesia menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama komite fatwa produk halal dan komisi fatwa majelis ulama indonesia (mui). 
pertemuan itu dihadiri kepala bpjph muhammad aqil irham, kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal mamat s burhanudin, ketua mui bidang fatwa asrorun niam sholeh, dan ketua komite fatwa produk halal zulfa mustofa, serta jajaran.
rapat itu menindaklanjuti adanya produk dengan nama  tuyul, tuak, beer, dan wine yang mendapat sertifikat halal.
rakor untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam fatwa majelis ulama indonesia. 
baca juga:produk bernama ‘wine’ dan ‘tuak’ dapat sertifikat halal? begini penjelasan bpjph kemenag ri 
baca juga:ingin mengurus sertifikasi halal tidak mesti ke kemenag
dan akhirnya dalam pertemuan tersebut disepakati solusi bagi 151 produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah tersebut.
dari rakor tersebut,  bpjph  kemenag ri memperoleh data dari 5.314.453 produk  bersertifikat halal, ada 151  produk atau 0,003 persen dengan  nama bermasalah.
bahkan dari 151 produk itu setelah diidentifikasi temuannya ada dua.
30 produk yang dikecualikan dan 121 produk tidak dikecualikan.
baca juga:tuak, beer, wine hingga tuyul diklaim telah bersertifikasi halal, fatwa mui sudah jelas
baca juga:pln peduli kemajuan usaha lokal rumah bumn kota jambi adakan pelatihan gratis sertifikasi halal 
kenapa  151 produk dengan nama bermasalah ini bisa dapat sertifikasi halal?
ternyata, kata aqil, sebagian berasal dari sertifikasi halal skema reguler yang ketetapan halalnya melalui komisi fatwa majelis ulama indonesia.
selain itu, sebagian lainnya berasal dari skema self declare yang ketetapan halalnya berasal dari komite fatwa produk halal.
oleh karena itu, konsolidasi ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi secara detail berdasarkan data dan selanjutnya menyepakati langkah-langkah solutif bersama komisi fatwa mui dan komite fatwa produk halal terhadap 151 produk dengan nama yang bermasalah ini.
baca juga:truk logistik wajib sertifikasi halal, wajib tahu alasan pentingnya? pengamat pikirkan dulu
baca juga:pertahankan kehigienisan dan kehalalan makanan, ada dapur kitchen set di lapas narkotika muara beliti
soleh asrorun niam selaku ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa mengatakan merujuk fatwa mui nomor 44 tahun 2020 terdapat dua kondisi terkait penamaan produk, yaitu pertama sesuai dengan fatwa.
maksudnya, ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur sesuai fatwa nomor 44 tahun 2020.
misalnya yang secara 'urf atau kebiasaan ditengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alcohol.
selain itu, kata dia demikian juga  tidak semua jenis kata  wine  itu kemudian terlarang, ia mencontohkan  kata red wine  yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan oleh masyarakat.
baca juga:terbukti mengandung pengawet berbahaya, bpjph cabut sertifikat halal roti okko
baca juga:saus cabai produk kwt sukakarya sudah bersertifikat halal 
menurut  soleh asrorun niam, ini penting untuk difahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat.
kemudian, kedua  yang secara substansi memang tidak sejalan dengan fatwa, maka pihaknya komitmen untuk melakukan perbaikan dan juga meminta pelaku usaha melakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan standar fatwa tersebut.
lalu bagaimana mekanisme perbaikan penamaan produk yang bersangkutan?
menurut soleh asrorun niam, hal itu telah didiskusikan adanya jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal di indonesia.
baca juga:bacaan doa berangkat kerja: mencari rezeki halal dan berharap kebaikan dari ilahi
baca juga:diskop umkm dorong pelaku umkm urus sertifikasi halal 
menurutnya rakor ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i menurut islam.
kemudian, zulfa mustofa selaku ketua komite fatwa produk halal mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (sjph) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh bpjph yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa (mui) maupun komite fatwa produk halal selama ini.
sebab kata dia, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit semua menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama.
maka dari itu, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan dan ada yang tidak dikecualikan.
baca juga:sulit upload data untuk mendaftar sertikasi halal ini yang dilakukan pendamping produk halal 
baca juga:berikut cara mengurus sertifikasi halal gratis di bpjph kemenag musi rawas
pintanya, masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada sistem jaminan produk halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh komisi fatwa mui maupun komite fatwa produk halal di indonesia.
sesuai amanat peraturan perundang-undangan, dikutip koranlinggaupos.id dari laman kemenag ri sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema, yaitu:
1. skema regular

prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui sihalal bpjph.
kemudian, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal yang dilakukan oleh auditor halal.
lalu, hasil audit ini kemudian disidangkan pada sidang fatwa oleh komisi fatwa majelis ulama indonesia.
selanjutnya hasil sidang berupa ketetapan kehalalan produk kemudian menjadi dasar bpjph menerbitkan sertifikat halal by system secara digital.

baca juga:611 umk di musi rawas sudah sertikasi halal 
baca juga:kedai non halal lubuklinggau sediakan hong bak, ini resep yang terpopuler di asia
2.  skema self declare atau pernyataan pelaku usaha

prosesnya diawali pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (yang produknya dipastikan berbahan halal dan diproses sederhana) melalui akun sihalal. 
setelah itu pendamping ppph (proses produk halal) melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memastikan kehalalan baik bahan maupun proses produksi produk yang akan disertifikasi halal. 
selanjutnya hasil pendampingan selanjutnya disidangkan pada sidang fatwa oleh komite fatwa produk halal secara terbuka .
kemudian, hasil ketetapan kehalalan produknya menjadi dasar diterbitkan sertifikat halal secara digital oleh bpjph melalui sihalal terhadap produk tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 10 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan