Kabar Gembira, Akhirnya Penyuluh Agama Bisa Jadi Kepala KUA

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 21 Oct 2024 - 00:31

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Cecep Khairul Anwar-Foto : Dok. Kemenag RI-

Kata Cecep, hal tersebut mengacu pada ketentuan Kemenpan RB yang melarang Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah instansi vertikal selain organisasi induk kementerian, dalam artian UPT hanya boleh di bawah organisasi induk, dalam hal ini, Ditjen Bimas Islam.

Oleh karena itu kedepannya KUA akan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan layanan di masing-masing KUA, jika KUA menyediakan layanan lengkap, maka akan dialokasikan lebih banyak SDM, fasilitas, dan anggaran operasional khusus KUA.

Sebagai upaya penguatan SDM, akan dilakukan analisis beban kerja di seluruh KUA untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai, REDISTRIBUSI SDM juga akan dilakukan untuk menjamin KUA di seluruh Indonesia dapat berfungsi optimal dalam melayani masyarakat.

Sementara seluruh dokumen pelayanan yang dikeluarkan sebelum PMA Ortaker KUA 2024 akan tetap berlaku selama masa transisi, maksudnya PMA lama masih akan digunakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak PMA Ortaker KUA 2024 diterbitkan.

Dengan adanya perubahan ini, ia berharap memperkuat layanan KUA sehingga masyarakat bisa mengakses layanan keagamaan dengan lebih mudah dan berkualitas dan KUA benar-benar berfungsi sebagai pilar penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia.

kabar gembira, akhirnya penyuluh agama bisa jadi kepala kua                            koranlinggaupos.id – akan ada perubahan signifikan dalam pengelolaan birokrasi kantor urusan agama (kua). 
salah satunya, terkait dengan kriteria kepala kua penyuluh agama kini bisa menjadi kepala kua sesuai peraturan menteri agama (pma) nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama (ortaker kua) tahun 2024 yang terbit pada 8 oktober 2024 lalu.
pma nomor 24 tahun 2024 ini menggantikan regulasi pma no 36 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja  kua  kecamatan sebelumnya.
untuk diketahui, pada pasal 6 ayat (1) pma 36 tahun 2016 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin kua kecamatan, kepala kua kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan, dan akhirnya  dalam pma 24 tahun 2024 aturan ini berubah.
baca juga:guru sdn 33 lubuk linggau ungkap tantangan jadi guru pendidikan agama islam
baca juga:pilkada serentak, guru dan penyuluh agama harus bisa jadi duta perdamaian
cecep khairul anwar selaku direktur bina kua dan keluarga sakinah dalam pernyataannya yang dikutip koranlinggaupos.id dari laman kementerian agama mengatakan pma ortaker kua 2024 menetapkan bahwa jabatan kepala kua bisa diisi oleh  pns  dengan jabatan fungsional seperti atau penyuluh agama islam maupun penghulu, hal ini sesuai pasal 7, bahwa kepala kua dijabat oleh pns yang menduduki jabatan fungsional penyuluh agama islam maupun penghulu.
maka, terang cecep, untuk memastikan manajemen kua berjalan optimal sesuai dengan regulasi kemenpan rb maka kepala kua harus berasal dari ditjen bimas islam.
selain itu, untuk memastikan pelayanan berjalan optimal menurut cecep, pentingnya posisi petugas tata usaha (tu) sebagai koordinator administrasi di setiap kua. 
dengan adanya perubahan regulasi tersebut, diharapkan dapat memperkuat peran kua sebagai pusat layanan keagamaan yang lebih efektif dan efisien.
baca juga:menteri agama buat aturan baru akad nikah tidak boleh lagi sabtu-minggu dan tanggal merah
baca juga:enam pemuka agama ajak masyarakat doa bersama
cecep meyakini, pma ortaker kua 2024 memperkuat peran kua dalam memberi layanan langsung kepada masyarakat dikemudian hari.
disamping mengenai kriteria kepala kua, pasal 2 dalam pma ortaker kua 2024 juga mengatur perubahan dalam aspek pembinaan, sehingga kua kini bukan lagi di bawah kantor kemenag kabupaten maupun kota. namun kua  langsung dibawah ditjen bimas islam kementerian agama republik indonesia.
kata cecep, hal tersebut mengacu pada ketentuan kemenpan rb yang melarang unit pelaksana teknis (upt) berada di bawah instansi vertikal selain organisasi induk kementerian, dalam artian upt hanya boleh di bawah organisasi induk, dalam hal ini, ditjen bimas islam.
oleh karena itu kedepannya kua akan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan layanan di masing-masing kua, jika kua menyediakan layanan lengkap, maka akan dialokasikan lebih banyak sdm, fasilitas, dan anggaran operasional khusus kua.
baca juga:gelar peringatan maulid nabi muhammad, sdn 7 lubuk linggau ajak siswa memperdalam ilmu agama
baca juga:semarakkan maulid nabi saw, sdn taba renah musi rawas gelar berbagai lomba dan ceramah agama
sebagai  upaya penguatan sdm, akan dilakukan analisis beban kerja di seluruh kua untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai, redistribusi sdm juga akan dilakukan untuk menjamin kua di seluruh indonesia dapat berfungsi optimal dalam melayani masyarakat.
sementara  seluruh dokumen pelayanan yang dikeluarkan sebelum pma ortaker kua 2024 akan tetap berlaku selama masa transisi, maksudnya  pma lama masih akan digunakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak pma ortaker kua 2024 diterbitkan.
dengan adanya perubahan ini, ia berharap memperkuat layanan kua  sehingga masyarakat bisa mengakses layanan keagamaan dengan lebih mudah dan berkualitas dan  kua benar-benar berfungsi sebagai pilar penting dalam kehidupan keagamaan masyarakat indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 21 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan