Dugaan Pelanggaran Pilkada Bertambah 2 Kasus

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Minggu , 27 Oct 2024 - 22:47

Bawaslu.-Foto: tangkapan layar-KPU

KORANLINGGAUPOS.ID - Dugaan pelanggaran Pilkada di Kota Lubuk Linggau bertambah 2 kasus.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lubuk Linggau, dugaan pelanggaran Pemilu tercatat 16 kasus.

Sebagian besar pelanggaran soal netralitas PNS.

Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau, Dedi Kariemajaya mengatakan bahwa 2 laporan yang terbaru diterima pihaknya terkait dugaan netralitas ASN.

"Ada dua laporan yang terbaru kita terima," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

Menurutnya laporan tersebut tidak dapat diproses atau tidak bisa diregistrasi karena sudah kadaluarsa sehingga tidak memenuhi syarat formil.

"Kalau syarat material cukup, bisa dikenakan sanksi netralitas ASN. Tapi syarat formilnya tidak terpenuhi karena pelapor tahunya sudah lama tapi baru dilaporkan ke Bawaslu. Sudah lewat 7 hari sehingga syarat formilnya tidak ditemukan," jelasnya.

Dijelaskannya, syarat formil maksimal 7 hari sejak diketahui harus dilaporkan.

Kalau sudah lewat 7 hari maka kadaluarsa sehingga tidak bisa diproses pelanggaran Pemilu.

Menurut Dedi dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada terkait netralitas PNS tidak boleh terlambat lebih dari 7 hari sejak diketahui.

dugaan pelanggaran pilkada bertambah 2 kasus                            koranlinggaupos.id - dugaan pelanggaran pilkada di kota lubuk linggau bertambah 2 kasus.
berdasarkan data badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuk linggau, dugaan pelanggaran pemilu tercatat 16 kasus.
sebagian besar pelanggaran soal netralitas pns.
ketua bawaslu kota lubuk linggau, dedi kariemajaya mengatakan bahwa 2 laporan yang terbaru diterima pihaknya terkait dugaan netralitas asn.
 baca juga:jelang pilkada 2024, pemkab musi rawas gelar penandatangan pakta integritas netralitas asn 
baca juga:bawaslu muratara ingatkan lagi soal netralitas kepala desa, masih nekat ini sanksinya
"ada dua laporan yang terbaru kita terima," katanya kepada koranlinggaupos.id.
menurutnya laporan tersebut tidak dapat diproses atau tidak bisa diregistrasi karena sudah kadaluarsa sehingga tidak memenuhi syarat formil.
"kalau syarat material cukup, bisa dikenakan sanksi netralitas asn. tapi syarat formilnya tidak terpenuhi karena pelapor tahunya sudah lama tapi baru dilaporkan ke bawaslu. sudah lewat 7 hari sehingga syarat formilnya tidak ditemukan," jelasnya.    
dijelaskannya, syarat formil maksimal 7 hari sejak diketahui harus dilaporkan.
baca juga:brigjen muhammad thohir tegaskan netralitas tni polri harga mati
baca juga:pilkada lubuk linggau, pj walikota lubuk linggau : asn pahami aturan, jaga netralitas
kalau sudah lewat 7 hari maka kadaluarsa sehingga tidak bisa diproses pelanggaran pemilu.
menurut dedi dalam melaporkan dugaan pelanggaran pilkada terkait netralitas pns tidak boleh terlambat lebih dari 7 hari sejak diketahui.
dan juga tidak boleh tergesa-gesa.
dalam hal pelanggaran pemilu banyak masyarakat yang melapor terlalu tergesa-gesa dan terlalu lambat.
baca juga:ada temuan, bawaslu ingatkan asn di lubuk linggau jaga netralitas
baca juga:pj walikota lubuklinggau ingatkan jaga netralitas, 2 asn pemkot dipanggil bawaslu ini temuan  
"kalau terlalu tergesa-gesa terkadang ketika dimintai alat bukti lapor tidak dapat menunjukan. kita minta tambahan bukti mereka tidak datang, sehingga tidak bisa registrasi juga," ucapnya.
hanya ada bukti rekaman saja, saksi tidak ada.
ketika ada laporan bawaslu melakukan klasifikasi dengan mengundang pihak yang dilaporkan.
"kemudian kita minta alat bukti tambahan tapi mereka tidak bisa menunjukan. sehingga tidak bisa kita registrasi," ungkapnya.
baca juga:pj wali kota pastikan asn di lubuk linggau bisa jaga netralitas karena paham regulasi 
baca juga:bawaslu muratara laksanakan rakor, ingatkan netralitas asn, kades hingga perangkat desa dan bpd 
terkait laporan netralitas asn menurut dedi masih bisa dilakukan proses berdasarkan temuan bawaslu.
"bisa nanti panwascam yang membuat temuan. laporan yang tidak bisa diregistrasi bisa menjadi temuan panwascam karena unsur pelanggarannya ada terkait netralitas asn," jelasnya.
dedi menyebut akan lebih bagus lagi kalau ada lagi orang lain yang melaporkan terhadap kasus yang sama.
dalam kasus yang sama boleh dilaporkan oleh dua orang yang berbeda.
baca juga:waspadai netralitas asn musi rawas, lubuk linggau rawan pemilih eksodus
baca juga:majunya petahana dan pj kepala daerah di pilkada rawan pelanggaran netralitas asn 
"misalnya ada yang baru tahu adanya dugaan pelanggaran netralitas asn. tapi tidak boleh mengaku saja karena setelah diregistrasi akan kita sumpah. kalau mau makan sumpah silakan saja," ungkapnya.
dengan adanya dua laporan tersebut total dugaan pelanggaran pemilu ada 16 kasus.
dari 16 kasus tersebut, 10 laporan masyarakat, 2 temuan dari bawaslu kota lubuk linggau dan 4 kasus yang diproses panwascam di  tingkat kecamatan.
 ada 4 kasus yang diproses di tingkat kecamatan 3 diantaranya temuan dan 1 laporan masyarakat. semuanya tentang netralitas asn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 28 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan