Presiden Prabowo Teken Tujuh Perpres untuk Kemenko di Kabinet Merah Putih, Ini Daftar dan Tugasnya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Rabu , 06 Nov 2024 - 09:59

Presiden Prabowo Teken Tujuh Perpres untuk Kemenko di Kabinet Merah Putih, Ini Daftar dan Tugasnya-Tangkap Layar -

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN

- Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pembangunan manusia yang berkualitas dan pelestarian kebudayaan menjadi prioritas dalam koordinasi ini.

7. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Perpres No. 142 Tahun 2024 mengatur kementerian ini untuk mengoordinasikan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Lembaga-lembaga yang dikoordinasikan adalah:

- Kementerian Hukum

- Kementerian Hak Asasi Manusia

- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pentingnya koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan HAM berjalan efektif, adil, dan melayani seluruh rakyat Indonesia.

Penandatanganan tujuh Perpres yang mengatur kementerian koordinator ini adalah langkah strategis dari Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan sinergis.

presiden prabowo teken tujuh perpres untuk kemenko di kabinet merah putih, ini daftar dan tugasnya                            koranlinggaupos.id- pada 5 november 2024, presiden prabowo subianto resmi menandatangani tujuh perpres yang mengatur masing-masing kementerian koordinator dalam kabinet merah putih.
kebijakan tujuh perpres ini menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian guna menghadapi berbagai tantangan nasional secara terpadu.
perpres tersebut tertuang dalam salinan dokumen di laman jdih.setneg.go.id yang dikutip koranlinggaupos.id pada rabu 6 november 2024, di mana tugas, fungsi, struktur, dan tata kerja tiap kementerian koordinator diatur secara rinci.
tujuh kementerian koordinator di bawah kabinet merah putih akan mengoordinasikan berbagai kementerian atau badan yang sesuai dengan bidangnya.
baca juga:green energy buyers dialogue kemenko marves dan pln cara gaet komunitas global 
baca juga:basuki hadimuljono usai dilantik presiden prabowo, disampaikan hal mengejutkan soal ikn
hal ini diatur dalam perpres no. 139 tahun 2024 yang mengatur fungsi dan tugas koordinasi kementerian negara periode 2024-2029.
tujuan utama penataan ini adalah untuk memastikan sinergi antarkementerian dan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah.
berikut rincian tujuh kementerian koordinator beserta tugas-tugasnya:
1. kementerian koordinator bidang perekonomian
baca juga:6 menteri terkaya di kabinet merah putih, era presiden prabowo, ini daftar namanya 
baca juga:segini gaji tunjangan sekretaris kabinet, beda utusan khusus presiden tak dapat pensiunan
diatur dalam perpres no. 143 tahun 2024, kementerian koordinator bidang perekonomian bertugas mengoordinasikan berbagai kementerian terkait perekonomian.
tugas ini meliputi:
- kementerian ketenagakerjaan
- kementerian perindustrian
- kementerian perdagangan
- kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm)
- kementerian badan usaha milik negara (bumn)
- kementerian investasi dan hilirisasi/bkpm
- kementerian pariwisata
- instansi terkait lainnya
tujuan utama dari koordinasi ini adalah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terintegrasi di berbagai sektor, mulai dari investasi, tenaga kerja, hingga perdagangan internasional.
baca juga:soal pemutihan hutang petani presiden prabowo, ini tanggapan dinas pertanian dan poktan di musi rawas
baca juga:anggota kompolnas 2024-2028 resmi dilantik presiden prabowo hari ini, berikut daftar namanya
2. kementerian koordinator bidang politik dan keamanan
dengan perpres no. 141 tahun 2024, kementerian ini memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. beberapa kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan meliputi:
- kementerian dalam negeri
- kementerian luar negeri
- kementerian pertahanan
- kementerian komunikasi dan digital
- kejaksaan agung
- tentara nasional indonesia (tni)
- kepolisian negara republik indonesia (polri)
koordinasi di bidang politik dan keamanan bertujuan untuk menciptakan kestabilan nasional yang mendukung pembangunan.
baca juga:maung pt pindad siap angkut menteri presiden prabowo, simak spesifikasi mobil mv3 garuda limousine
baca juga:kabar gembira! petani, nelayan dan umkm utang di bank bakal di hapus presiden prabowo
3. kementerian koordinator bidang pangan
dalam perpres no. 147 tahun 2024, kementerian koordinator bidang pangan bertugas memastikan ketersediaan pangan nasional. beberapa kementerian yang dikoordinasikan termasuk:
- kementerian pertanian
- kementerian kehutanan
- kementerian kelautan dan perikanan
- kementerian lingkungan hidup
- badan pangan nasional
- badan gizi nasional
dengan sinergi antarkementerian, pemerintah berharap dapat memastikan ketahanan pangan di berbagai wilayah, baik melalui produksi dalam negeri maupun pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
baca juga:6 menteri terkaya di kabinet merah putih, era presiden prabowo, ini daftar namanya 
baca juga:basuki hadimuljono usai dilantik presiden prabowo, disampaikan hal mengejutkan soal ikn
4. kementerian koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan
kementerian ini, yang diatur dalam perpres no. 145 tahun 2024, memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur dan kawasan perumahan yang merata. beberapa kementerian yang dikoordinasikan meliputi:
- kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn)
- kementerian pekerjaan umum
- kementerian perumahan dan kawasan permukiman
- kementerian transmigrasi
- kementerian perhubungan
dengan memperkuat infrastruktur, pemerintah ingin meningkatkan konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh indonesia.
baca juga:presiden prabowo singgung parpol yang keluar koalisi sebentar, lalu kembali lagi, begini isinya
baca juga:soal pemutihan hutang petani presiden prabowo, ini tanggapan dinas pertanian dan poktan di musi rawas
5. kementerian koordinator bidang pemberdayaan masyarakat
perpres no. 146 tahun 2024 mengatur kementerian ini untuk memberdayakan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi kecil dan menengah. kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan termasuk:
- kementerian sosial
- kementerian perlindungan pekerja migran indonesia
- kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal
- kementerian koperasi
- kementerian umkm
- kementerian ekonomi kreatif
pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan.
 
6. kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
diatur dalam perpres no. 144 tahun 2024, kementerian ini fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. kementerian yang dikoordinasikan meliputi:
- kementerian agama
- kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi
- kementerian kebudayaan
- kementerian kesehatan
- kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga/bkkbn
- kementerian pemuda dan olahraga
pembangunan manusia yang berkualitas dan pelestarian kebudayaan menjadi prioritas dalam koordinasi ini.
baca juga:presiden prabowo singgung parpol yang keluar koalisi sebentar, lalu kembali lagi, begini isinya
baca juga:soal pemutihan hutang petani presiden prabowo, ini tanggapan dinas pertanian dan poktan di musi rawas
7. kementerian koordinator bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan
perpres no. 142 tahun 2024 mengatur kementerian ini untuk mengoordinasikan penegakan hukum dan perlindungan ham. lembaga-lembaga yang dikoordinasikan adalah:
- kementerian hukum
- kementerian hak asasi manusia
- kementerian imigrasi dan pemasyarakatan
pentingnya koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan perlindungan ham berjalan efektif, adil, dan melayani seluruh rakyat indonesia.
baca juga:presiden prabowo singgung parpol yang keluar koalisi sebentar, lalu kembali lagi, begini isinya
baca juga:anggota kompolnas 2024-2028 resmi dilantik presiden prabowo hari ini, berikut daftar namanya
penandatanganan tujuh perpres yang mengatur kementerian koordinator ini adalah langkah strategis dari presiden prabowo untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan sinergis.
dengan membagi tanggung jawab sesuai bidang masing-masing, pemerintah berharap bisa mencapai tujuan pembangunan nasional dengan lebih cepat dan efektif.
kabinet merah putih diharapkan mampu membawa perubahan positif, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat posisi indonesia di dunia internasional.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 25 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan