PPN 12 Persen Mulai 2025, Jasa Pendidikan-Kesehatan Kena, Ini Kreterianya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 20 Dec 2024 - 12:31

PPN 12 Persen Mulai 2025, Jasa Pendidikan-Kesehatan Kena, Ini Kreterianya-Tangkap Layar -

Dana yang terkumpul nantinya dapat dialokasikan untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Dengan mengenakan PPN pada jasa premium, pemerintah berharap dapat memperkuat pendanaan berbagai program sosial dan infrastruktur publik.

Pemerintah menargetkan penyelesaian daftar kriteria layanan premium ini sebelum akhir tahun 2024.

Implementasi aturan diharapkan dapat berjalan efektif pada awal tahun 2025.

Pengenaan PPN 12 persen ini diperkirakan akan meningkatkan biaya pada jasa pendidikan dan kesehatan premium.

Konsumen layanan premium harus membayar lebih mahal, sementara institusi penyedia jasa mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka.

Kebijakan PPN 12 persen ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan fiskal.

Dengan mengalokasikan pajak dari sektor premium untuk mendukung layanan publik, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

ppn 12 persen mulai 2025, jasa pendidikan-kesehatan kena, ini kreterianya                            koranlinggaupos.id – mulai 1 januari 2025, pemerintah melalui kemenkeu akan menerapkan ppn 12 persen untuk jasa pendidikan dan kesehatan premium.
langkah menerapkan ppn 12 persen ini diambil sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung prinsip gotong royong.
kriteria jasa pendidikan dan kesehatan premium yang dikenakan ppn saat ini tengah dirumuskan oleh bkf kemenkeu.
wahyu utomo, kepala pusat kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara bkf, menjelaskan bahwa pendidikan premium umumnya mencakup:
baca juga:6 barang mewah ini bakal kena ppn 12 persen mulai tahun depan, ini daftarnya
baca juga:munculnya halal dan haram pajak? bukan soal ppn 12 persen
1. sekolah atau universitas dengan spp di atas rp 100 juta per tahun.
2. institusi yang memiliki akreditasi global atau layanan kelas dunia.
di sisi lain, layanan kesehatan premium mencakup fasilitas seperti ruang perawatan vip atau layanan kesehatan yang berstandar internasional.
selama ini, jasa pendidikan dan kesehatan bebas dari ppn sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 49 tahun 2022.
baca juga:semua buku bebas ppn, ternyata 2 buku tidak bebas ppn, ini daftarnya
baca juga:cek para pengusaha, ini barang dan jasa kena pajak ppn 12 persen mulai 1 januari 2025
namun, pemerintah merasa perlu memberikan perlakuan berbeda terhadap layanan premium, yang tidak termasuk kebutuhan dasar masyarakat luas.
langkah ini diambil agar layanan premium, yang umumnya hanya diakses oleh masyarakat kelas atas, ikut berkontribusi pada penerimaan negara.
dana yang terkumpul nantinya dapat dialokasikan untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
dengan mengenakan ppn pada jasa premium, pemerintah berharap dapat memperkuat pendanaan berbagai program sosial dan infrastruktur publik.
baca juga:cek para pengusaha, ini barang dan jasa kena pajak ppn 12 persen mulai 1 januari 2025
baca juga:lapas lubuk linggau raih 3 penghargaan dari kppn
pemerintah menargetkan penyelesaian daftar kriteria layanan premium ini sebelum akhir tahun 2024.
implementasi aturan diharapkan dapat berjalan efektif pada awal tahun 2025.
pengenaan ppn 12 persen ini diperkirakan akan meningkatkan biaya pada jasa pendidikan dan kesehatan premium.
konsumen layanan premium harus membayar lebih mahal, sementara institusi penyedia jasa mungkin perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka.
baca juga:munculnya halal dan haram pajak? bukan soal ppn 12 persen
baca juga:34 barang dan jasa tak dikenakan ppn 12 persen, berikut daftarnya yang diterapkan 1 januari 2025
kebijakan ppn 12 persen ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan fiskal.
dengan mengalokasikan pajak dari sektor premium untuk mendukung layanan publik, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 21 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan