Pemkot Lubuk Linggau Akui Sulit Capai Target PAD, Sekda Ungkap Penyebabnya

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 23 Dec 2024 - 22:47

Sekda Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa-Foto: Dokumen-Linggau Pos

Namun demikian untuk mencapai target maksimal penarikan PAD Pemerintah Kota Lubuk Linggau, terus memotivasi petugas pajak.

"Tahun pajak daerah maupun retribusi belum berakhir. Untuk itu kita memberi motivasi kepada petugas," jelasnya.

"Kami minta OPD yang terkait dengan pajak dan retribusi terus bekerja sampai dengan batas akhir 31 Desember 2024," tambahnya.

Mengenai target capaian maksimal berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lubuk Linggau diperkirakan diatas 69 persen.

Tahun depan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga dihapuskan.

"BPHTB untuk perumahan BMR yang berpenghasilan Rp 7 jutaan per bulan akan dihapuskan," jelaskan.

Menurutnya, sekda regulasi penghapusan BPHTB untuk perumahan MBR sudah ada surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri yakni Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

SKB tiga menteri tersebut ditandatangani pada Senin 25 November 2024 di kantor Mendagri ditandatangani oleh Menteri PU Dodi Hanghodo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PKP, Maruarar Sirait.

"Itu faktor yang mengurangi PAD. Jadi sektor-sektor yang bisa kita tarik tidak bisa kita tarik lagi karena regulasi dari Pemerintah Pusat. Itu lah faktor penyebabnya mengapa akan sulit mencapai diatas 80 persen," paparnya.

pemkot lubuk linggau akui sulit capai target pad, sekda ungkap penyebabnya                            koranlinggaupos.id-sekda kota lubuk linggau, ir h trisko defriyansah, s.t, m.si, asean eng mengungkapkan pemkot lubuk linggau berupaya maksimal untuk bisa mencapai target pendapatan asli daerah (pad) tahun 2024.
namun, sekda tak menampik bahwa sulit untuk mencapai target 100 persen pad.
penyebabnya kata sekda, pertama naiknya target pad dan beberapa retribusi dihapus pemerintah pusat.
"kalau kenaikan pad tetap ada kenaikan dari tahun lalu. tapi di sektor pajak ini memang targetnya naik kemungkinan untuk mencapai angka 100 persen agak sulit karena target pajak naik," akunya kepada koranlinggaupos.id.
baca juga:tambah pad dari sektor pariwisata
baca juga:objek wisata kasie tutup sementara, pj walikota lubuklinggau : sampai masalah clear dan terpenting pad  
ditambahkanya, banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pad 100 persen diantaranya pajak daerah yang produktif dihapuskan oleh pemerintah pusat, contohnya kir
"retribusi kir tidak boleh lagi dipungut. jadi memang objek pajak yang dulunya bisa produktif ini malah dari kebijakan pemerintah pusat dihapuskan," paparnya.
penghapusan retribusi kir berlaku sejak awal januari 2024. 
penghapusan retribusi kir berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan peraturan pemerintah republik indonesia (pp ri) nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.
baca juga:optimalkan pad gali potensi baru
baca juga:realisasi pad belum maksimal ini pesan pj wako untuk kepala bapenda yang baru
berdasarkan uu dan pp ri tersebut tidak hanya retribusi uji kir yang dihapuskan jasa terminal juga bebas biaya alias gratis.
setiap tahun pemkot lubuk linggau mengevaluasi target capaian pad baik dari pajak maupun retribusi.
namun demikian untuk mencapai target maksimal penarikan pad pemerintah kota lubuk linggau, terus memotivasi petugas pajak.
"tahun pajak daerah maupun retribusi belum berakhir. untuk itu kita memberi motivasi kepada petugas," jelasnya.
baca juga:terkait inflasi pemda diminta memacu pad dan realisasi belanja
baca juga:qr hotel linggau diharapkan bisa menambah pad kota lubuklinggau
"kami minta opd yang terkait dengan pajak dan retribusi terus bekerja sampai dengan batas akhir 31 desember 2024," tambahnya. 
mengenai target capaian maksimal berdasarkan laporan badan pendapatan daerah (bapenda) dan dinas pengelolaan keuangan aset daerah (dpkad) kota lubuk linggau diperkirakan diatas 69 persen.
tahun depan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) juga dihapuskan.
"bphtb untuk perumahan bmr yang berpenghasilan rp 7 jutaan per bulan akan dihapuskan," jelaskan.
baca juga:optimalkan strategi, pemkot lubuklinggau optimis capai target pad 2024
baca juga:semua opd harus proaktif untuk peningkatan pad 
menurutnya, sekda regulasi penghapusan bphtb untuk perumahan mbr sudah ada surat keputusan bersama (skb) 3 menteri yakni menteri pekerjaan umum (pu), menteri dalam negeri (mendagri) dan menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp). 
skb tiga menteri tersebut ditandatangani pada senin 25 november 2024 di kantor mendagri ditandatangani oleh menteri pu dodi hanghodo, mendagri tito karnavian, menteri pkp, maruarar sirait.
"itu faktor yang mengurangi pad. jadi sektor-sektor yang bisa kita tarik tidak bisa kita tarik lagi karena regulasi dari pemerintah pusat. itu lah faktor penyebabnya mengapa akan sulit mencapai diatas 80 persen," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan