Periksa Anggota Komisi XI DRI RI KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Dana CSR BI

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 22:28

Periksa Anggota Komisi XI DRI RI KPK Dalami Dugaan Penyimpangan Dana CSR BI-Foto : Tangkapan Layar RRI-

“KPK terus menyelidiki kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan penyimpangan penggunaan dana CSR BI. Semua informasi yang kami dapat akan diverifikasi dan diolah lebih lanjut,” jelas Tessa.

Dana CSR mestinya digunakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial institusi kepada masyarakat.

Biasanya, dana ini dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak positif, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur sosial.

Namun, dalam kasus ini, dana CSR BI disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh anggota DPR.

Penggunaan dana CSR untuk kegiatan di Dapil anggota DPR menuai kritik dari berbagai kalangan. Penyaluran dana CSR BI diduga digunakan tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, jika terbukti ada unsur pelanggaran hukum, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan dana sosial di Indonesia.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana sosial di Indonesia.

Jika terbukti adanya pelanggaran hukum, maka hal ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas DPR dan Bank Indonesia. Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam menuntaskan kasus ini.

periksa anggota komisi xi dri ri kpk dalami dugaan penyimpangan dana csr bi                              jakarta, koranlinggaupos.id- apakah ada dugaan penyalahgunaan dana corporate social responsibility (csr) bank indonesia (bi) yang menyeret nama beberapa anggota komisi xi dpr ri ? 
dana csr bukan untuk kepentingan politik pribadi tapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial. 
dikutif koranlinggaupos.id dari sumeks.co komisi pemberantasan korupsi (kpk) terus menyelidiki kasus dana corporate social responsibility (csr) bank indonesia (bi) .
penyelidikan dilakukan untuk mengungkap dugaan keterlibatan anggota komisi xi dpr ri ?
 baca juga:pemdes durian remuk terima bantuan csr satu unit travo 50 kva
baca juga:bupati musi rawas serahkan bantuan csr 1 unit trafo 50 kva untuk warga desa durian remuk
setidaknya ada dua anggota dpr ri yang telah memenuhi panggilan kpk sebagai saksi kasus tersebut. adapun anggota dpr ri yang diperiksa satori dari fraksi partai nasdem dan heri gunawan dari fraksi partai gerindra.
kedua anggota dpr ri tersebut sudah periksa penyidik kpk selama kurang lebih enam jam di gedung merah putih kpk, jakarta. 
pemeriksaan ini dilakukan merupakan upaya kpk untuk menyelidiki aliran dana csr bi apakah ada penyimpangan atau tidak. serta untuk mengetahui apakah dana csr bi tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya atau tidak.
setelah diperiksa satori mengaku tidak hanya dirinya menerima dana csr dari bi melainkan diberikan kepada semua anggota komisi xi dpr ri.
baca juga:bupati musi rawas serahkan bantuan csr 1 unit trafo 50 kva untuk warga desa durian remuk
baca juga:pemdes durian remuk terima bantuan csr satu unit travo 50 kva
“bukan hanya saya saja, tapi semua dapat,” ungkapnya di gedung kpk, 27 desember 2024. 
ia menyebut, dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan anggota dpr ri di daerah pemilihan (dapil) masing-masing melalui berbagai program.
satori menerangkan program yang didukung dana csr bi bertujuan untuk memberi manfaat kepada masyarakat di dapil.
pernyataan menimbulkan pertanyaan apakah pengelolaan dana csr bi dilakukan sesuai peruntukan dan transparan.
baca juga:libur natal, wisatawan mulai berdatangan ke objek wisata danau aur di kabupaten musi rawas
baca juga:8 penyakit ini paling banyak sedot dana bpjs kesehatan lubuk linggau
yang menjadi fokus utama penyelidikan kpk apakah penggunaan dana csr untuk program di dapil anggota dpr sesuai dengan peruntukan dana csr yang semestinya? 
atau, ada indikasi bahwa dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politik, seperti membangun citra pribadi menjelang pemilu ?.
satori menegaskan tidak ada unsur suap dalam pengelolaan dana csr. satori berjanji akan kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. 
heri gunawan juga diperiksa kpk. namun heri gunawan memilih bungkam kepada wartawan.  
baca juga:kisah zory, penyewa mainan di wisata danau aur musi rawas
baca juga:kapolres lubuk linggau kembalikan sisa dana hibah pilkada rp 3 miliar
heri gunawan buru-buru meninggalkan gedung kpk setelah diperiksa kpk.
rudi setiawan selaku deputi penindakan dan eksekusi kpk, mengatakan kpk telah mengumpulkan barang bukti diantaranya dokumen dan perangkat elektronik. barang bukti tersebut disita saat penggeledahan di kantor bank indonesia pada senin 23 desember 2024.
barang bukti tersebut menjadi kunci untuk menelusuri  dana csr. dan mengungkap penyalahgunaan.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, menjelaskan pemeriksaan terhadap anggota dpr ri tujuannya untuk memperjelas bagaimana dana csr bi dikelola.
baca juga:disbudpar musi rawas cek kesiapan nataru di danau aur
baca juga:baznas mura kucurkan dana rp127 juta turut tanggulangi ppatm
“kpk terus menyelidiki kemungkinan ada keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam dugaan penyimpangan penggunaan dana csr bi. semua informasi yang kami dapat akan diverifikasi dan diolah lebih lanjut,” jelas tessa. 
dana csr mestinya digunakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial institusi kepada masyarakat.
biasanya, dana ini dialokasikan untuk program-program yang memberikan dampak positif, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, atau pembangunan infrastruktur sosial.
namun, dalam kasus ini, dana csr bi disinyalir dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh anggota dpr.
baca juga:dukung program ketahanan pangan di kabupaten mura, desa air satan jadi lokasi tanam jagung perdana 
baca juga:klarifikasi kejari lubuk linggau terkait vonis terpidana novi
penggunaan dana csr untuk kegiatan di dapil anggota dpr menuai kritik dari berbagai kalangan. penyaluran dana csr bi diduga digunakan tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
selain itu, jika terbukti ada unsur pelanggaran hukum, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan dana sosial di indonesia.
kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan dana sosial di indonesia.
jika terbukti adanya pelanggaran hukum, maka hal ini menjadi pukulan telak bagi kredibilitas dpr dan bank indonesia. publik kini menanti langkah tegas kpk dalam menuntaskan kasus ini.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 31 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan