Dijerat Korupsi Oknum Kades Muratara Tak Kooperatif, Guru Besar UNSRI : Bupati Harus Berbenah

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Jumat , 10 Jan 2025 - 23:03

Guru Besar Ilmu Hukum Konsitusi dan Perundang-Undangan UNSRI Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S -Foto : Dok. UNSRI-

Seharusnya Bupati di Muratara banyak melakukan kegiatan baik itu pelatihan atau pendidikan kepada kepala desa.

"Kemungkinan Kepala Desa tidak paham sehingga secara tidak sengaja misalnya mengambil uang desa, misalnya disimpan di rekening pribadi. itukan tidak boleh. Ada aturannya dana desa harus masuk ke bendahara tidak bisa dijabat kepala desa," paparnya.

Menurutnya Bupati harus mengajarkan kepada kepala desa tentang pengelolaan dana desa dengan mengadakan pelatihan atau bimtek.

Menurutnya pengelolaan dana desa saat ini bisanya bermitra dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan. Namun demikian jika terjadi penyimpangan tetap diproses hukum.

"Karena Kejaksaan juga tidak mungkin mengawasi seluruh desa jumlahnya ratusan. Artinya walaupun semacam pendampingan kalau terjadi penyimpangan tetap diproses," jelasnya.

"Untuk pencegahan korupsi dana desa Bupati harus berbenah dengan meningkatkan pemahaman Kades dan perangkat desa, baik secara pengelolaan dana desa maupun diberikan pemahaman konsekuensi hukum jika melakukan penyimpangan penggunaan dana desa," tambahnya.

dijerat korupsi oknum kades muratara tak kooperatif, guru besar unsri : bupati harus berbenah                            koranlinggaupos.id - guru besar ilmu hukum konsitusi dan perundang-undangan universitas sriwijaya (unsri) prof. dr. febrian, s.h., m.s angkat bicara soal banyaknya kepala desa di sumatera selatan (sumsel) termasuk kabupaten musi rawas utara (muratara) yang dijerat kasus korupsi dana desa (dd).
prof. febrian mengatakan jika masih banyak kasus korupsi dana desa oleh pejabat desa termasuk kades artinya tidak memahami fungsi jabatan.
"dana desa merupakan dana negara, ketika terjadi penyimpangan sedikit saja itu termasuk dalam tindak pidana korupsi," tegas prof. febrian saat diwawancara koranlinggaupos.id, jumat 10 januari 2025.
menurutnya, keluarnya dana desa karena adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memberikan kemudahan anggaran bagi desa. 
baca juga:korupsi dana desa oknum kades lubuk mas muratara ditahan, kajari : sejak awal dia tidak kooperatif
baca juga:oknum kades foya-foya pakai dana desa minta keringanan hukuman
"memang persoalannya administrasi keuangan dana desa itu tidak gampang dipahami oleh aparatur desa," jelasnya.
dengan ketidakpahaman itu maka terjadilah ketertarikan atau tergiur terhadap uang yang relatif besar ada di depan mata. 
"karena tidak bisa dikelola secara baik, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan digunakan untuk pribadi, digunakan untuk fasilitas pribadi," paparnya.
aparatur desa merupakan perwakilan pemerintah yang ada di desa. kalau aparatur desa melakukan tindak pidana korupsi maka hukumannya besar. kalau ada upaya kades mempengaruhi saksi dalam hal ini perangkat desa agar tidak memberitahukan informasi yang sebenarnya tentang penggunaan dana desa seperti yang terjadi di kabupaten muratara, atau menghilangkan alat bukti maka itu hukumannya semakin berat. dan itu harus diproses secara hukum.
baca juga:penetapan tersangka oknum kades dan oknum kepsek oleh kejaksaan negeri lubuk linggau awal tahun 2025
baca juga:tambang hidayat, oknum kades bersama wanita diringkus polisi
"seberapa besarpun dana desa itu adalah uang negara. artinya rp 10 ribu sekalipun jika tidak dikelola secara baik korupsi. jadi sangat disayangkan kalau itu terjadi di muratara," ucapnya.  
muratara merupakan daerah otonomi baru harus sudah berbenah karena bupati sudah beberapa periode. 
seharusnya bupati di muratara banyak melakukan kegiatan baik itu pelatihan atau pendidikan kepada kepala desa.
"kemungkinan kepala desa tidak paham sehingga secara tidak sengaja misalnya mengambil uang desa, misalnya disimpan di rekening pribadi. itukan tidak boleh. ada aturannya dana desa harus masuk ke bendahara tidak bisa dijabat kepala desa," paparnya.   
baca juga:oknum kades tanjung raya suka berjudi, rugikan negara rp 663 juta
baca juga:oknum kades yang nyawer biduan terbukti korupsi dana desa, asal tunjuk angkat perangkat desa
menurutnya bupati harus mengajarkan kepada kepala desa tentang pengelolaan dana desa dengan mengadakan pelatihan atau bimtek.  
menurutnya pengelolaan dana desa saat ini bisanya bermitra dengan kejaksaan negeri (kejari) untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyimpangan. namun demikian jika terjadi penyimpangan tetap diproses hukum. 
"karena kejaksaan juga tidak mungkin mengawasi seluruh desa jumlahnya ratusan. artinya walaupun semacam pendampingan kalau terjadi penyimpangan tetap diproses," jelasnya.
"untuk pencegahan korupsi dana desa bupati harus berbenah dengan meningkatkan pemahaman kades dan perangkat desa, baik secara pengelolaan dana desa maupun diberikan pemahaman konsekuensi hukum jika melakukan penyimpangan penggunaan dana desa," tambahnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 11 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan