Tunjangan Kinerja Dosen Batal Cair? Begini Penjelasan Mendiktisaintek Satryo

KORANLINGGAUPOS.ID - Tunjangan kinerja (tukin) dosen 2025 yang dikabarkan tidak jadi cair dikomentari Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

Mendiktisaintek Satryo mengatakan, terkait pembayaran tukin dosen pihaknya sudah mengajukan tambahan anggaran Rp 2,6 triliun ke Kementerian Keuangan. 

Jika sudah mendapat persetujuan dari Kemenkeu dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, tukin ini akan cair pada 2025 ini juga.

Mendiktisaintek memastikan Kemenkeu dan DPR sudah setuju.

BACA JUGA:Kunjungi SMAN 5 Lubuk Linggau, Dosen UNPARI Bagikan Kabar Baik Soal Beasiswa dan Keringanan Biaya Kuliah

BACA JUGA: 5 Topik Terkini jadi Bahan Penelitian Dosen Prodi Keluarga Hukum Islam UIN Al-Azhaar Lubuk Linggau

Selain itu, Mendiktisaintek  juga akan menutup perbedaan pendapatan antara dosen ASN yang tidak mendapat tukin dengan yang mendapatkan tunjangan kinerja.

Melalui langkah ini diharapkan dapat mendukung pendapatan dosen ASN tidak lagi di bawah pendapatan tenaga kependidikan (tendik) administratif di perguruan tinggi tempatnya mengabdi.

Satryo Soemantri Brodjonegoro  mengatakan, besar anggaran Rp 2,6 triliun yang diajukan dihitung dari data sementara dosen  korban dan rapelan tukinnya yang belum dibayarkan selama ini.

Disamping itu, Mendiktisaintek juga akan merevisi aturan terkait tukin dosen di lingkungan Kemendiktisaintek untuk mendukung pemenuhan tunjangan ini bagi dosen yang semestinya sudah mendapatkan tukin tetapi namanya tidak tercatat karena belum serdos atau  sertifikasi dosen.

BACA JUGA:Dosen Universitas Bina Insan Lubuk Linggau PKM di BPP Air Duku Rejang Lebong

BACA JUGA:Motivasi Dosen dan Mahasiswa Menulis Buku, Prodi PGSD UNPARI MoU dengan Penerbit Bacaan Media Jogjakarta

“ Pihak Kemenkeu akan membantu upaya Kemendiktisaintek dengan menerbitkan peraturan terkait. Setelah itu, anggaran dapat dipergunakan untuk membayar tukin dosen. Setidaknya  Kemendiktisaintek  akan lihat dulu yang memang, dalam tanda petik, 'jadi korban' itu berapa. Sebab kalau belum serdos itu kan bukan salah dia, orang belum sempat diuji tapi pendapatannya kan rendah, ini yang kita mau coba samakan. Nanti yang kita coba bantu kita bayarkan selisih dari tukin itu, dengan jabatan fungsional,” tuturnya dikutip dari Detik Edukasi.

Satryo mengatakan banyak dosen yang belum sertifikasi, karena total dosen se-Indonesia sekitar 300.000 orang.