MenPANRB Tegaskan Gaji Honorer 2025 Tak Bisa Dibayar Jika Tidak Terdaftar di Database BKN

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 14 Jan 2025 - 13:51

MenPANRB Tegaskan Gaji Honorer 2025 Tak Bisa Dibayar Jika Tidak Terdaftar di Database BKN-Tangkap Layar -

Artinya, honorer yang bekerja setelah Oktober 2022 tidak akan terdaftar dalam database BKN dan berpotensi tidak dapat ikut dalam seleksi PPPK.

MenPANRB menegaskan bahwa status kepegawaian honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN atau yang tidak memenuhi kriteria seleksi PPPK akan berdampak langsung pada pembayaran gaji.

Gaji mereka tidak bisa dibayar oleh APBN maupun APBD karena tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi ASN.

Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan bahwa mulai Oktober 2023, tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru.

Hal ini berarti bahwa pegawai yang direkrut setelah batas tersebut akan dianggap ilegal dan tidak berhak atas pembayaran gaji dari negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian (PPK) dilarang merekrut pegawai honorer baru, karena hal ini melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya diingatkan untuk tidak lagi menganggarkan gaji bagi honorer yang tidak memenuhi kriteria.

Honorer yang direkrut setelah Oktober 2023 berisiko besar untuk diberhentikan.

Mereka yang tidak lolos seleksi PPPK akan diminta untuk mengakhiri tugas mereka di instansi pemerintah.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Joko Hartono, Kepala BKPP Kota Semarang, yang menegaskan bahwa honorer yang tidak memenuhi kriteria harus berhenti dan tidak dapat melanjutkan pengabdiannya.

Jika honorer terpaksa tetap dipertahankan setelah batas tersebut, skema outsourcing menjadi pilihan terakhir yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah.

Namun, MenPANRB memperingatkan bahwa penerapan outsourcing harus dilakukan dengan hati-hati, karena dapat menimbulkan masalah besar bagi instansi terkait, terutama terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai legalitas penganggaran dan pembayaran gaji.

menpanrb tegaskan gaji honorer 2025 tak bisa dibayar jika tidak terdaftar di database bkn                            koranlinggaupos.id– pemerintah indonesia melalui menpanrb, yang dipimpin oleh rini widyantini, menegaskan bahwa mulai tahun 2025, honorer yang tidak memenuhi kriteria seleksi pppk tidak berhak menerima gaji dari anggaran negara.
hal mengenai honorer ini merupakan bagian dari implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (asn) yang telah diberlakukan sejak oktober 2023.
melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa hanya pegawai honorer yang memenuhi kriteria dan terdaftar dalam database bkn yang berhak dibayar.
baca juga:mengabdi puluhan tahun hingga lansia, ratusan honorer akan ke kemenpan rb agar jadi pppk penuh waktu
seleksi pppk berikut syarat dan kriteria pelamar honorer
seleksi pppk tahap ii untuk tahun 2025 memasuki masa pendaftaran yang hanya tersisa satu hari lagi hingga 15 januari 2025.
pemerintah melalui panselnas bkn telah mengumumkan bahwa hanya honorer yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti seleksi pppk.
berdasarkan keputusan menpanrb nomor 634 tahun 2024, ada tiga kategori honorer yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi pppk:
baca juga:skema pppk paruh waktu jadi solusi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi 2024, segini kisaran gajinya
1. honorer yang tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi pppk tahap i
2. honorer yang tidak memenuhi syarat (tms) pada seleksi administrasi cpns 2024
3. honorer yang belum mengikuti pendaftaran cpns atau pppk sebelumnya
selain itu, honorer yang telah bekerja aktif minimal dua tahun berturut-turut di instansi pemerintah, serta eks tenaga honorer kategori ii (thk-ii), akan menjadi pelamar prioritas.
baca juga:pppk paruh waktu 2025, solusi atau jalan buntu bagi honorer?
penting untuk dicatat bahwa batas cut-off database bkn adalah pada oktober 2022.
artinya, honorer yang bekerja setelah oktober 2022 tidak akan terdaftar dalam database bkn dan berpotensi tidak dapat ikut dalam seleksi pppk.
menpanrb menegaskan bahwa status kepegawaian honorer yang tidak terdaftar dalam database bkn atau yang tidak memenuhi kriteria seleksi pppk akan berdampak langsung pada pembayaran gaji.
gaji mereka tidak bisa dibayar oleh apbn maupun apbd karena tidak memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi asn.
baca juga:guru honorer yang tidak lolos pppk jangan sedih, ada tambahan penghasilan rp2 juta
undang-undang asn 2023 mengamanatkan bahwa mulai oktober 2023, tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru.
hal ini berarti bahwa pegawai yang direkrut setelah batas tersebut akan dianggap ilegal dan tidak berhak atas pembayaran gaji dari negara.
menteri dalam negeri tito karnavian juga menegaskan bahwa pejabat pembina kepegawaian (ppk) dilarang merekrut pegawai honorer baru, karena hal ini melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku.
oleh karena itu, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya diingatkan untuk tidak lagi menganggarkan gaji bagi honorer yang tidak memenuhi kriteria.
baca juga:kabar baik! tenaga honorer tidak lulus pppk, masih dapat gaji dan tunjangannya di 2025 segini nominalnya
honorer yang direkrut setelah oktober 2023 berisiko besar untuk diberhentikan.
mereka yang tidak lolos seleksi pppk akan diminta untuk mengakhiri tugas mereka di instansi pemerintah.
hal ini diperkuat oleh pernyataan joko hartono, kepala bkpp kota semarang, yang menegaskan bahwa honorer yang tidak memenuhi kriteria harus berhenti dan tidak dapat melanjutkan pengabdiannya.
jika honorer terpaksa tetap dipertahankan setelah batas tersebut, skema outsourcing menjadi pilihan terakhir yang dapat diterapkan oleh instansi pemerintah.
baca juga:mantap! guru honorer akan dapat bantuan cash transfer, apakah setara tpg?
namun, menpanrb memperingatkan bahwa penerapan outsourcing harus dilakukan dengan hati-hati, karena dapat menimbulkan masalah besar bagi instansi terkait, terutama terkait dengan temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) mengenai legalitas penganggaran dan pembayaran gaji.
1. hanya honorer yang memenuhi kriteria pppk yang dapat dibayar gajinya oleh negara.
2. honorer yang direkrut setelah oktober 2023 berisiko diberhentikan dan tidak dapat melanjutkan tugas mereka di instansi pemerintah.
3. skema outsourcing hanya dapat diterapkan sebagai pilihan terakhir, dengan risiko besar terkait keuangan negara.
baca juga:mantap! inilah 3 keuntungan tenaga honorer jika diangkat menjadi pppk paruh waktu
pemerintah telah menegaskan bahwa penataan tenaga honorer adalah langkah yang tidak dapat dihindari untuk memastikan sistem administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.
oleh karena itu, honorer yang ingin melanjutkan pengabdiannya di sektor pemerintahan harus segera mengikuti seleksi pppk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan
pastikan untuk terdaftar dalam database bkn agar dapat menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, RABU, 15 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan