Izinkan ASN Poligami, Begini Isi dari Pergub Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 4

izinkan asn poligami, begini isi dari pergub nomor 2 tahun 2025 pasal 4 koranlinggaupos.id - peraturan gubernur (pergub) nomor 2 tahun 2025 yang diterpitkan pemerintah provinsi (pemprov) jakarta masih menjadi perbincangan. pergub nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian untuk asn. di dalam aturan tersebut soal perizinan poligami bagi asn ada pada pasal 4 yakni bagi asn yang berkeinginan poligami, wajib mendapat izin dari atasan. namun jika tidak mendapat izin maka asn akan diberikan sanksi berat yang telah ditentukan. baca juga:redistribusi guru asn di indonesia, begini kebijakan, syarat, dan manfaatnya baca juga:demo asn kemendiktisaintek: kritik tajam terhadap menteri satryo soemantri keluarnya pergub nomor 2 tahun 2025 ini menjadi sorotan masyarakat yang tak hanya di walayah pemprov jakarta melainkan seluruh asn di indonesia. dengan demikian bahwa peraturan yang menyoalkan poligami bagi asn ternyata bukan hal baru. perlu diketahui bahwa pemerintah pusat sudah pernah mengeluarkan aturan izin poligami pada 1983. dalam aturan poligami tersebut, tercantum dalam pp nomor 10 tahun 1983 alalu diubah pp nomor 45 tahun 1990. baca juga:uu asn 2023 jadi ancaman pemberhentian bagi pns dan pppk, simak 2 aturan ini baca juga:oknum pejabat kpu dan asn digerebek, bkpsdm : terancam sanksi berat dan pemprov jakarta sudah memuat aturan yang sama keputusan gubernur (kepgub) nomor 2799 tahun 2004. namun perlu diketahui adapun izi dari pergub nomor 2 tahun 2025 yang baru diterbitkan baru-baru ini sebagai berikut. pergub nomor 2 tahun 2025 pasal 4   yang isi pada pasal 4 mengatur izin bagi asn yang poligami dikutip dari detikcom : baca juga:yang mengabdi 20 tahun kalah dengan 3 tahun, honorer di lubuk linggau tolak pppk paruh waktu baca juga:didakwa korupsi kegiatan fiktif, asn inspektorat ini melawan 1. pegawai asn pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. 2. pegawai asn yang tidak melakukan kewajiban memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. dalam hal ditemukan alasan yang meringankan atau memberatkan bagi pegawai asn sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hukuman disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran. baca juga:pondok dibobol maling, milik asn lubuk linggau alami kerugian jutaan rupiah baca juga:kabar baik bagi honorer! bisa tetap jadi asn meski tidak lolos seleksi p3k 2024 4. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. selanjutnya pada pasal 5, diatur soal syarat untuk mendapatkan izin poligami bagi asn sebagai berikut: a. alasan yang mendasari perkawinan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun perkawinan baca juga: kenapa kita perlu kb? berikut penjelasan dr indra tarigan, sp.og baca juga:kadisnakertrans sumsel diduga lakukan pemerasan sejumlah perusahaan sanksi poligami bisa berujung pemecatan b. mendapat persetujuan istri atau para istri secara tertulis c. mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan para anak d. sanggup berlaku adil terhadap para istri dan para anak e. tidak mengganggu tugas kedinasan baca juga:rekrutmen casn bakal dibuka tiga kali, menarik 3,5 juta peminat, catat jadwalnya baca juga:anggaran tpp asn pemkot lubuk linggau rp 8 miliar dipastikan untuk 12 bulan f. memiliki putusan pengadilan mengenai izin beristri lebih dari seorang. lalu pada pasal 6, ada beberapa poin yang membuat asn tidak mendapatkan izin poligami sebagai berikut:  bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai asn yang bersangkutan  tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau  mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. baca juga:guru madrasah non asn bakal dapat jamsostek, berikut syaratnya menurut kemenag ri baca juga:kabar gembira lagi ! para guru asn dan honorer ada bantuan presiden prabowo subianto sementara itu, aturan poligami asn yang sudah diatur sebelumnya pada pp nomor 45 tahun 1990 pasal 4, berikut isinya: pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), baca juga:jelang pilkada serentak 2024, sekda sebagai barometer asn harus netral baca juga:oknum asn muratara dan perangkat desa diduga berpolitik praktis, bawaslu keluarkan surat rekomendasi harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. itulah isi dari pergub nomor 2 tahun 2025 mengatur soal poligami asn. 

Tag

• # pasal 4 pergub
• # asn poligami
• # pergub nomor 2 tahun 2025
• # poligami
• # asn

Share

• 
• 
• 
• 
•