Ini Jadwal Pelantikan 9 Kepala Daerah Terpilih di Sumsel yang Masuk Proses Sengketa PHP MK

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 28 Jan 2025 - 21:02

Ini Jadwal Pelantikan 9 Kepala Daerah Terpilih di Sumsel yang Masuk Proses Sengketa PHP MK-KORANLINGGAUPOS.ID-Instagram

ini jadwal pelantikan 9 kepala daerah terpilih di sumsel yang masuk proses sengketa php mk                            koranlinggaupos.id - diperkirakan pelantikan kepala daerah terpilih akan dilantik pada 6 februari 2025, namun itu hanya diperkenan bagi yang tidak sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (php).
kepala daerah yang masih dalam proses sengketa php akan menunggu hasil yang telah mendapat putusan dari mahkamah konstitusi (mk).
seperti disampaikan ketua komisi ii dpr rifqinizamy karsayuda, di ruang rapat komisi ii dpr, kompleks parlemen, senayan, jakarta, rabu 22 januari 2025.
ia menyampaikan pelantikan kepala daerah yang mengajukan sengketa php menunggu hasil di mahkamah konstitusi (mk).
baca juga:kepala daerah yang baru usai dilantik presiden ri, bisa langsung mutasi pejabat daerah
baca juga:18 daftar kepala daerah terpilih di sumsel pada pilkada 2024, kapan pelantikannya?
berdasarkan hasil mk nannti kemungkinan kepala daerah yang terpilih dan telah mendapat putusan mk digelar pada pertengahan maret 2025.
tetapi, ia juga menympaikan jadwal resmi belum ditetapkan dpr dan pemerintah, secara teknis mungkin mereka akan bisa dilantik di pertengahan maret tahun 2025.
"dan itu sudah paling cepat pertengahan maret 2025," katanya
ia juga menyatakan, pihaknya menghormati proses phpu di mk termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
baca juga:kepala daerah baru diharapkan dapat mewujudkan pemekaran sumselbar
baca juga:penetapan calon kepala daerah terpilih di sumsel, ini penjelasan kpu
"ya kita tunggu hasil putusan mk, karena amar putusannya tentu nanti berbeda-beda," ungkapnya.
pertama dijelasknnya ada yang ditolak berdasarkan dismissal proses di mk.
para kepala dan wakil kepala daerah yang akan dilantik pada tahap 1 di provinsi sumsel oleh presiden prabowo yakni gubernur dan wakil gubernur sumsel terpilih,  bupati dan wakil bupati oki terpilih, bupati dan wakil bupati musi banyuasin terpilih, bupati dan wakil bupati pali terpilih, bupati dan wakil bupati musi rawas terpilih, dan bupati dan wakil bupati muratara terpilih.
namun ada juga 9 kepala daerah yang belum dilantik dan 9 yang akan dilantik. berikut 9 pasangan kepala daerah di sumsel yang tidak ada gugatan di mk yakni :
baca juga:dibawah komando pj wali kota lubuk linggau, pelantikan wali kota terpilih sudah dipersiapkan
baca juga:kadisdikbud lubuk linggau siap dukung program wali kota terpilih
9 pasangan kepala daerah di sumsel yang tidak ada gugatan di mk
1. gubernur dan wakil gubernur sumsel terpilih, h herman deru dan h cik ujang
2. bupati dan wakil bupati oki terpilih, h muchendi mahzareki dan supriyanto
3. bupati dan wakil bupati musi banyuasin terpilih, h toha tohet dan rohman
4.  wali kota dan wakil wali kota lubuklinggau terpilih, rachmat hidayat dan rustam effendi
5.  wali kota dan wakil wali kota prabumulih terpilih, h arlan dan franky nasril 
6. bupati dan wakil bupati pali terpilih, asgianto dan iwan tuaji
7. bupati dan wakil bupati musi rawas terpilih, hj ratna machmud dan h suprayitno
8. bupati dan wakil bupati muratara terpilih, devi suhartoni dan junius wahyudi
9. bupati dan wakil bupati oku timur terpilih, h lanosin dan adi nugraha purna yudha 
baca juga:kepala daerah yang baru usai dilantik presiden ri, bisa langsung mutasi pejabat daerah
baca juga:soal pelantikan wali kota lubuk linggau terpilih, sekda: kami sudah mempersiapkan, teknisnya menunggu arahan
9 pasangan kepala daerah di sumsel masih proses gugatan di mk
1. bupati dan wakil bupati kabupaten empat lawang joncik muhammad - arifai
2. wali kota dan wakil wali kota pagar alam ludi oliansyah - bertha
3. bupati dan wakil bupati kabupaten ogan komering ulu (oku) teddy meilwansyah - marjito bachri
4. wali kota dan wakil wali kota palembang ratu dewa - prima salam
5. bupati dan wakil bupati kabupaten banyuasin askolani - netta indian
6. bupati dan wakil bupati kabupaten muara enim edison - sumarni
7. bupati dan wakil bupati kabupaten ogan ilir (oi) panca wijaya akbar - ardani
8. bupati dan wakil bupati kabupaten oku selatan abusama - misnadi
9. bupati dan wakil bupati kabupaten lahat bursah zarnubi - widia ningsih.
baca juga:koimudin berharap wali kota-wakil wali kota terpilih wujudkan janji politik
baca juga:dprd oki gerak cepat usulkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih
dalam surat yang diterima koranlinggaupos.id,  kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat komisi 2 dpr ri dengan kemendagri, kpu ri, bawaslu ri  dan dkpp rabu 22 januari 2025, komisi 2 dpr ri, mendagri, kpu ri, bawaslu ri dan dkpp ri menyetujui 3 hal:
pertama, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi republik indonesia dan telah ditetapkan oleh kpu daerah serta sudah diusulkan oleh dprd provinsi/ kabupaten/kota kepada presiden republik indonesia atau mendagri untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 februari 2025 oleh presiden republik indonesia di ibu kota negara kecuali provinsi daerah istimewa yogyakarta dan provinsi aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kedua, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi republik indonesia akan dilaksanakan setelah putusan mahkamah konstitusi berkekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ketiga, komisi ii dpr ri meminta kepada mendagri untuk mengusulkan kepada presiden republik indonesia agar melakukan revisi peraturan presiden nomor 80 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 16 tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 3 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan