Kabar Gembira, Pemkot Lubuk Linggau Anggarkan Rp 23 Miliar untuk Gaji Pegawai Non ASN

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Kamis , 06 Feb 2025 - 23:18

Sekda Kota Lubuk Linggau, Ir H Trisko Defriyansah, S.T, M.Si, Asean. Eng memimpin rapat tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Nomor 890/0314/BKPSDM/2025 tentang penganggaran gaji pegawai non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau di ruang ra-Foto: Dokumen-Diskominfotkisan Kota Lubuk Linggau

Contohnya petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Petugas kebersihan ini bagaimana dia mau daftar ijazah tidak ada, mengoperasikan komputer tidak bisa, bagaimana mau ikut tes.

"Ada hal-hal klasifikasi tersenidiri yang akan kami konsultasikan kepada pihak BPKP," paparnya.

Sekda menjelaskan Pemkot Lubuk Linggau pedomani dulu aturan yang resmi yakni PPPK baik yang penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.

Ada lagi tenaga kesehatan yang digaji oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

Tenaga kesehatan yang digaji melalui BLUD itu pendanaan gajinya beda tidak dianggarkan dalam APBD.

Ada juga tenaga pendidik yang digaji melalui dana BOS apakah ini dibolehkan ketentuannya atau tidak.

Kalaupun tidak bisa mana yang bisa itu dulu yang dipatahkan.

Untuk mengatasi pegawai yang tidak masuk dalam kategori dapat diatasi melalui outsourcing.

Ada 4 kategori jabatan outsourcing diantaranya pramubakti (membantu administrasi atau membantu merapikan berkas), penjaga kantor, petugas kebersihan dan sopir.

kabar gembira, pemkot lubuk linggau anggarkan rp 23 miliar untuk gaji pegawai non asn                            koranlinggaupos.id - sekda kota lubuk linggau, ir h trisko defriyansah, s.t, m.si, asean. eng menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah (opd) sebelum melakukan pembayaran gaji pegawai non asn harus melalui verifikasi, validasi dari badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm).
pasalnya menurut sekda hal itu terkait aturan dari pemerintah pusat.
penegasan tersebut disampaikan sekda saat memimpin rapat tindak lanjut dari surat edaran wali kota nomor 890/0314/bkpsdm/2025 tentang penganggaran gaji bagi pegawai non asn di lingkungan pemerintah kota lubuk linggau di ruang rapat lantai 3 kantor wali kota lubuk linggau, kamis 6 februari 2025.
sekda menjelaskan bahwa pemkot lubuk linggau menganggarkan gaji pegawai non asn rp 23 miliar. pegawai non asn ini menyebar di beberapa opd. 
baca juga:kesejahteraan tenaga honorer jadi prioritas, gaji sudah cair
baca juga:lulusan sma ingin jadi pns? ini 5 sekolah kedinasan 2025 segera buka, intip gaji dan tunjangannya
"teknis pembayarannya gaji non asn harus melalui verifikasi, validasi dari bkpsdm karena aturan dari pemerintah pusat," tegasnya kepada linggaupos.id setelah meminpin rapat.
pasalnya tambah sekda berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat yang dikategorikan penyebutan diluar dari pns maupun pppk, baik pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu, apabila mengajukan gaji harus melalui verifikasi dan validasi melalui bkpsdm.
sekda menjelaskan saat ini pemkot lubuk linggau sedang mendata pegawai non asn yang tidak masuk dalam kategori pppk.
sekda menyebut jumlah pegawai non asn yang masuk data base 1.800 orang, kemudian ada juga lebih kurang 800-an yang masuk kategori paruh waktu.
baca juga:asn dan pns thr dan gaji ke-13 sudah dipersiapkan, cek segini besaran dan pencairannya
baca juga:heboh! gaji ke-13 dan ke-14 asn 2025, benarkah ditiadakan?
selain itu ada kategori sudah daftar cpns tapi tidak lulus sehingga terkunci.
tidak itu saja ada yang memang sama sekali tidak masuk kategori ini maka dari itu dipatahkan lagi.
contohnya petugas kebersihan di dinas lingkungan hidup (dlh).
petugas kebersihan ini bagaimana dia mau daftar ijazah tidak ada, mengoperasikan komputer tidak bisa, bagaimana mau ikut tes.  
baca juga:pendaftaran sekolah kedinasan 2025 segera dibuka! ini 6 sekdin dengan gaji tertinggi 
baca juga:gaji pns malaysia naik 13 persen, bagaimana perbandingannya dengan indonesia?
"ada hal-hal klasifikasi tersenidiri yang akan kami konsultasikan kepada pihak bpkp," paparnya.  
sekda menjelaskan pemkot lubuk linggau pedomani dulu aturan yang resmi yakni pppk baik yang penuh waktu maupun pppk paruh waktu.
ada lagi tenaga kesehatan yang digaji oleh blud (badan layanan umum daerah).
tenaga kesehatan yang digaji melalui blud itu pendanaan gajinya beda tidak dianggarkan dalam apbd.
baca juga:anggota polsek muara lakitan musi rawas kawal dan amankan pengajian akbar serta isra' mi'raj 
baca juga:gaji dprd kabupaten dan kota, segini besaran penghasilan dan tunjangan yang diterima
ada juga tenaga pendidik yang digaji melalui dana bos apakah ini dibolehkan ketentuannya atau tidak.
kalaupun tidak bisa mana yang bisa itu dulu yang dipatahkan.
untuk mengatasi pegawai yang tidak masuk dalam kategori dapat diatasi melalui outsourcing.
ada 4 kategori jabatan outsourcing diantaranya pramubakti (membantu administrasi atau membantu merapikan berkas), penjaga kantor, petugas kebersihan dan sopir.
baca juga:karyawan pt timah viral hina honorer pengguna bpjs, ini respons perusahaan dan rincian gajinya
baca juga: guru honorer bakal naik gaji, ketua pgri lubuk linggau bocorkan syarat yang harus dipenuhi
"skema outsourcing diperbolehkan tapi untuk 4 kategori jabatan pramu bakti, penjaga kantor, petugas kebersihan dan sopir," paparnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 7 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan