514 Tenaga Honorer yang Tidak Diterima Menjadi PPPK Ini Solusinya

LUBUK LINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) yang tidak lulus seleksi menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu disikapi menjadi pekerja dengan sistem outsourcing.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuk Linggau, jumlah pegawai yang tidak masuk PPPK dan PPPK parah waktu sebanyak 514. 

Sekda Kota Lubuk Linggau, Ir H Trisko Defriyansa, S.T, M.Si, Asean. Eng menjelaskan untuk menyikapi pegawai honorer yang tidak diterima menjadi PPPK dan juga PPPK paruh waktu akan diberdayakan dengan menjadi pekerja sistem outsourcing, jumlahnya 514 orang. 

Menurutnya keputusan sudah final dan kebijakan yang diambil tidak melanggar aturan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

 

"Sudah selesai, yang penting tidak melanggar aturan dari Kemenpan RB,"  katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

Namun untuk membayar gaji mereka dengan telah berubahnya sistem maka akan merubah akun belanja.

"Yang jelas untuk penggaji mereka harus merubah akun belanjanya," jelasnya.

Selanjutnya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan melakukan kontraktual  menjadi pegawai outsourcing. Perjanjian bisa dilakukan secara perorangan maupun secara kelembagaan.

 

"Outsourcing bisa secara individual dan outsourcing secara kelembagaan," paparnya.

 Sekda menjelaskan pekerjaan yang dilaksanakan pegawai outsourcing yang tidak bisa dilakukan ASN diantaranya seperti petugas kebersihan atau cleaning service, sopir, penjaga malam dan pramubakti atau petugas yang membantu operasional administrasi.

 "Pada intinya outsourcing ini untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan. oleh ASN," tegasnya.

Sekda mengungkapkan mengenai penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu jumlahnya 2 ribu lebih tidak ada masalah lagi. "Soal PPPK jumlahnya 2 ribu lebih tidak ada masalah, sudah selesai," tugasnya.