Wow, Jelang Lebaran Oknum Ketua Komisi II DPRD “Menagih” Jatah Fee Proyek

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 17 Mar 2025 - 21:44

Press conference dilakukan KPK RI terkait OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu-Foto : Dok. Sumatera Ekspres-

Kadis PUPR OKU yang tak lain adalah Tersangka Nop menawarkan 9 proyek tersebut kepada tersangka MFZ (M. Fauzi alias Pablo) dan tersangka ASS (Ahmad Sugeng Santoso) dengan komitmen fee sebesar 22% yaitu 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD.

Tersangka Nop kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CV yang ada di Lampung Tengah, kemudian penyedia dan PPK melakukan penandatanganan kontrak di Lampung Tengah.

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pihak DPRD yang diwakili oleh tersangka FJ (Ferlan Juliansyah) yang merupakan Anggota Komisi III DPRD OKU, tersangka MFR (M. Fahrudin)yang merupakan Ketua Komisi III DPRD OKU, dan tersangka UH (Umi Hartati) yang merupakan Ketua Komisi II DPRD OKU “menagih” jatah fee proyek kepada tersangka N sesuai dengan komitmen.

Tersangka Nop dijanjikan akan diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.

Lalu 11-12 Maret 2025, tersangka MFZ mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek

Lalu sekitar pukul 14.00 tanggal 13 Maret 2025, tersangka MFZ mencairkan uang muka di Bank Sumsel Babel.

Saat itu, Pemda OKU mengalami permasalahan cash flow, karena uang yang ada diprioritaskan untuk membayar THR, TPP dan penghasilan perangkat daerah.

Meski situasinya demikian, uang muka untuk proyek tetap dicairkan.

Kamis 13 Maret 2025 Tersangka MFZ menyerahkan uang sebesar Rp 2,2 milyar kepada Tersangka Nop yang merupakan bagian komitmen fee proyek.

Kemudian 15 Maret 2025 pukul 06.30 WIB Tim Penyelidik KPK mendatangi rumah tersangka N dan menemukan serta mengamankan uang sebesar Rp 2,6 milyar yang merupakan uang komitmen fee untuk DPRD yang diberikan oleh tersangka MFZ dan tersangka ASS.

Kemudian Tim Penyelidik secara simultan juga mengamankan tersangka MFZ dan tersangka ASS di rumahnya, dan serta FJ, MFR, UH di kediaman masing-masing.

Dalam Kegiatan Tertangkap tangan tersebut penyelidik juga mengamankan barang bukti berupa 1 Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, serta BBE lainnya.

wow, jelang lebaran oknum ketua komisi ii dprd “menagih” jatah fee proyek                             koranlinggaupos.id - tessa mahardika selaku juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) membeberkan konstruksi perkara 6 orang tersangka hingga terjaring operasi tangkap tangan (ott) di kabupaten ogan komering ulu (oku).
dilansir dari sumateraekspres.id, minggu 16 maret 2025, sekira bulan januari 2025 dilakukan pembahasan rapbd oku tahun anggaran 2025.
agar rapbd tahun anggaran 2025 dapat disahkan, beberapa perwakilan dari anggota dprd oku menemui pihak pemerintah daerah (pemda) ogan komering ulu.
dalam pembahasan dengan pihak pemda oku,  dprd oku meminta jatah pokir seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
baca juga:ott kpk di oku, tetapkan 3 anggota dprd dan kadis pupr sebagai tersangka suap dan pemotongan anggaran
baca juga:waduh, 3 anggota dprd di sumsel ditangkap kpk
setelah itu disepakati oleh kedua pihak bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di dinas pekerjaan umum sebesar rp 45 miliar. 
dengan jatah pembagian ketua dan wakil ketua dprd oki masing-masing rp 5 miliar sedangkan untuk para anggota dprd  masing-masing minta jatah rp 1 miliar.
dikarenakan keterbatasan anggaran pemda oku, nilai pagu anggaran proyek tersebut kemudian turun menjadi rp 35 miliar dengan fee sebesar 20% untuk jatah anggota dprd.
total fee untuk anggota dprd   oku rp 7 miliar.
baca juga:ott kpk di oku, terungkap ketua dpc hanura dan pejabat daerah ikut diamankan
baca juga:ott kpk di oku: delapan orang ditangkap, termasuk kepala pupr dan anggota dprd
saat apbd tahun anggaran 2025 disetujui, anggaran dinas pupr naik dari pembahasan awal rp 48 miliar menjadi rp 96 miliar.
dilansir dari sumateraekspres.id, diduga sudah menjadi praktik umum di pemda oku adanya praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada pejabat pemda oku dan/atau dprd. 
terkait dengan proyek jatah dprd, tersangka n (nopriansyah) selaku kepala dinas pupr kemudian mengkondisikan fee alias jatah dari dprd itu pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya dengan menggunakan e-katalog.
berikut 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya dengan menggunakan e-katalog sebagaimana pointers yang dibagikan:
baca juga:optimal dalam pengelolaan bmn, lapas lubuk linggau terima penghargaan dari kpknl lahat
baca juga:aset mantan gubernur bengkulu rohidin 4,3 miliar disita, kpk : kemungkinan ada pengalihan aset 
1. rehabilitasi rumah dinas bupati senilai rp 8,397,563,094.14, dengan penyedia cv royal flush.
2. rehabilitasi rumah dinas wakil bupati rp 2,465,230,075.95, dengan penyedia cv rimbun embun.
3. pembangunan kantor dinas pupr kab oku senilai rp 9,888,007,167.69 dengan penyedia cv daneswara satya amerta.
4. pembangunan jembatan desa guna makmur senilai rp 983,812,442.82 dengan penyedia cv gunten rizky.
5. peningkatan jalan poros desa tanjung manggus- desa bandar agung senilai rp 4,928,950,500.00 dengan penyedia cv daneswara satya amerta.
6. peningkatan jalan desa panai makmur – guna makmur senilai rp 4,923,290,484.24 dengan penyedia cv adhya cipta nawasena.
7. peningkatan jalan unit xvi-kedaton timur rp 4,928,113,967.57 dengan penyedia cv mdr coorporation.
8. peningkatan jalan let. muda m. sidi junet rp 4,850,009,358.12 dengan penyedia cv berlian hitam.
9. peningkatan jalan desa makarti tama rp 3,939,829,135.84 dengan penyedia cv mdr coorporation.
baca juga:kpk kembali periksa 25 pejabat pemprov bengkulu soal modal pilkada cagub rohidin mersyah 
baca juga:dugaan kasus csr bi, kpk : 7 anggota dpr ri diduga terlibat ada dari sumsel 
kadis pupr oku yang tak lain adalah tersangka nop  menawarkan 9 proyek tersebut kepada tersangka mfz (m. fauzi alias pablo) dan tersangka ass (ahmad sugeng santoso) dengan komitmen fee sebesar 22% yaitu 2% untuk dinas pupr dan 20% untuk dprd. 
tersangka nop  kemudian mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan ppk untuk menggunakan cv yang ada di lampung tengah, kemudian penyedia dan ppk melakukan penandatanganan kontrak di lampung tengah. 
jelang hari raya idul fitri, pihak dprd yang diwakili oleh tersangka fj (ferlan juliansyah) yang merupakan anggota komisi iii dprd oku, tersangka mfr (m. fahrudin)yang merupakan ketua komisi iii dprd oku, dan tersangka uh (umi hartati) yang merupakan ketua komisi ii dprd oku “menagih” jatah fee proyek kepada tersangka n sesuai dengan komitmen.
tersangka nop  dijanjikan akan diberikan sebelum hari raya idul fitri melalui pencairan uang muka 9 proyek yang sudah direncanakan sebelumnya.
 
lalu 11-12 maret 2025, tersangka mfz mengurus pencairan uang muka atas beberapa proyek
lalu sekitar pukul 14.00 tanggal 13 maret 2025, tersangka  mfz mencairkan uang muka di bank sumsel babel. 
saat itu, pemda oku  mengalami permasalahan cash flow, karena uang yang ada diprioritaskan untuk membayar thr, tpp dan penghasilan perangkat daerah. 
meski situasinya demikian, uang muka untuk proyek tetap dicairkan. 
kamis 13 maret 2025 tersangka mfz menyerahkan uang sebesar rp 2,2 milyar kepada tersangka nop yang merupakan bagian komitmen fee proyek.
baca juga: periksa anggota komisi xi dri ri kpk dalami dugaan penyimpangan dana csr bi 
baca juga:penganiayaan dokter koas berujung ke kpk, kok bisa?
kemudian 15 maret 2025 pukul 06.30 wib tim penyelidik kpk mendatangi rumah tersangka n dan menemukan serta mengamankan uang sebesar rp 2,6 milyar yang merupakan uang komitmen fee untuk dprd yang diberikan oleh tersangka mfz dan tersangka ass. 
kemudian tim penyelidik secara simultan juga mengamankan tersangka mfz dan tersangka ass di rumahnya, dan serta fj, mfr, uh di kediaman masing-masing. 
dalam kegiatan tertangkap tangan tersebut penyelidik juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 4 merk toyota fortuner, dokumen, beberapa alat komunikasi, serta bbe lainnya. 
ketua kpk setyo budiyanto menegaskan, kpk bakal terus mendalami adanya dugaan keterlibatan termasuk aliran dana yang turut diterima pihak lainnya, seperti adanya aliran dana kepada seluruh anggota dprd oku.
mereka juga akan mendalami adanya keterlibatan pihak lainnya seperti penjabat bupati serta bupati yang baru dilantik, karena kewenangan penandatangan pencairan anggaran ad pada pejabat tertinggi di sana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 18 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan