Tuntaskan Polemik PPPK Muratara, DPRD Desak Bupati Surati BKN

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Sabtu , 30 Dec 2023 - 21:19

Suasana rapat antara para guru pelamar PPPK yang merasa terdzolimi dengan Anggota DPRD Muratara di ruangan Banggar DPRD Kabupaten Muratara, Sabtu 30 Desember 2023.-FOTO: DOKUMEN-LINGGAU POS

Status yang dimention ke Dinas Pendidikan Muratara dan Devi Suhartoni yang merupakan Bupati Muratara itu dibuat 22 Desember 2023.

Dalam statusnya, pemilik akun Marpida Nuh menuliskan bahwa hasil rekap manual CAT nilai guru IPS, dia mendapat peringkat 6 dengan jumlah nilai 562. Kuota yang akan diambil tujuh orang.

Ia mengaku benar-benar sudah yakin akan lulus. Karena secara pengabdian pemilik akun ini telah menjadi honorer guru selama 17 tahun.

Tapi setelah pengumuman, tulisnya, dia mengaku dikalahkan dengan orang peringkat 21. Sedangkan pembuat status ini tahu bahwa peringkat 21 sama-sama belum memiliki sertifikat pendidikan (Serdik). Dia menyebut bahwa dia yakin pengabdiannya jauh lebih lama dibanding peringkat 21.

“Yang jadi pertanyaan, bagaimana sistem penilaian para petinggi di Muratara ku yang malang ko?” tanyanya.

Cuitannya ini langsung dikomentari lebih kurang 80 orang dan 15 kali dibagikan.

Setelah itu, beberapa jam kemudian pemilik akun Marpida Nuh kembali membuat status yang cukup mengejutkan.

“Saya peringkat 6 digeser oleh manusia peringkat 21. Oh ternyata usu punya usut si manusia peringkat 21 ini anak kandung...” tulis Marpida Nuh menyebut salah satu kepala OPD di Kabupaten Muratara.

Ia menulis,” Sudah sepantasnya saya digeser, karena apalah daya saya anak yatim dari seorang buruh tani,” tulisnya.

Pemilik akun Cikdah Cikdah berkomentar “Samo buk, kok nilainya pacak berubah nilai CAT-nya 557 pas pengumuman jadi nilainya 462. Bagaimana sistem penilaiannya pemerintah Muratara kalau pengabdian saya juga 17 tahun umur sudah 42. Tolong Pak Bupati kejelasan sistem penilaiannya bagaimana,” komen akun Cikdah Cikdah.(*)

tuntaskan polemik pppk muratara, dprd desak bupati surati bkn                            muratara, koranlinggaupos.id – dprd kabupaten musi rawas utara (muratara) meminta bupati muratara menyurati panitia seleksi nasional (panselnas) penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) badan kepegawaian negara (bkn) republik indonesia.
tujuan surat itu agar bkn ri membatalkan pengumuman seleksi penerimaan pppk muratara tahun 2023 dengan seleksi kompetensi teknis tambahan (sktt) dan diumumkan kembali berdasarkan hasil nilai computer assited test (cat) bkn.
hal ini diungkapkan ketua komisi 1 dprd kabupaten muratara hermansyah syamsiar saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id, sabtu 30 desember 2023. 
“ya, kami sudah menyampaikan surat nomor 170/1021/dprd perihal ‘penyampaian rekomendasi dprd’ kepada bupati muratara 28 desember 2023. surat yang ditandatangani ketua dprd kabupaten muratara bapak efriyansyah ini isinya rekomendasi dprd kabupaten muratara, sesuai hasil rapat gabungan komisi i, ii, dan iii dprd kabupaten muratara dalam rangka menindaklanjuti polemik pengumuman hasil ujian pppk muratara yang dilaksanakan kamis 28 desember 2023 di ruangan banggar dprd kabupaten muratara,” ungkapnya.
baca juga:suara guru muratara : rekrutmen pppk berdasarkan cat atau batalkan saja semua
surat rekomendasi dprd kabupaten muratara itu juga ditembuskan ke kementerian pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (kemenparb) ri di jakarta, kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) ri di jakarta, kepala bkn ri di jakarta dan ketua ombudsman ri di jakarta.
intinya, hata hermansyah syamsiar, dprd muratara akan mengawal polemik rekrutmen pppk muratara ini sampai tuntas.
“mengingat berdasarkan yang disampaikan ke kami, guru-guru yang merasa dicurangi ini bukan baru kemarin mengabdi. ada yang sudah 18 tahun jadi honorer. mereka tidak lulus pppk. sementara yang baru 2-3 tahun jadi guru lulus pppk. apalagi ada indikasi yang tidak punya sertifikasi pendidik malah dapat nilai sempurna. ada ketimpangan-ketimpangan. dan perlu kami kawal sampai tuntas masalah ini,” terangnya. 
sebelumnya diberitakan, ratusan guru pelamar pppk kabupaten muratara merasa dicurangi dan dizholimi.
baca juga:pelamar pppk merasa dicurangi, ini 10 jawaban kepala disdik dan bkpsdm muratara
hal tersebut karena nilai cat yang mereka ikuti tiba-tiba berkurang ketika sudah digabungkan dengan nilai sktt. 
maka, saat rapat bersama ketua dprd kabupaten muratara efriansyah, ketua komisi i, ii, dan iii dprd kabupaten muratara, sekda kabupaten muratara, kepala disdik kabupaten muratara dan kepala bkpsdm muratara, ratusan guru ini menyuarakan empat hal.

pertama, menolak sktt 30%.
kedua, akan mengusut masalah ini hingga menghasilkan keputusan yang paling baik pada semua pihak khususnya peserta pppk yang dirugikan saat penilaian.
ketiga, mencari, mendata temuan – temuan yang janggal serta merugikan peserta tes pppk muratara.
keempat, meminta pihak dinas pendidikan kabupaten muratara dan bkpsdm kabupaten muratara menunjukkan serta memaparkan secara terang tentang petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan mekanisme penilaian sktt bukan asal klik.

polemik pengumuman pppk muratara terungkap ke permukaan, pasca seorang pelamar formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) kabupaten musi rawas utara (muratara) membuat status dalam akun facebook marpida nuh.
baca juga:bupati, bkpsdm, dan disdik mediasi, pelamar pppk muratara: kami butuh solusi
status yang dimention ke dinas pendidikan muratara dan devi suhartoni yang merupakan bupati muratara itu dibuat 22 desember 2023. 
dalam statusnya, pemilik akun marpida nuh menuliskan bahwa hasil rekap manual cat nilai guru ips, dia mendapat peringkat 6 dengan jumlah nilai 562. kuota yang akan diambil tujuh orang.
ia mengaku benar-benar sudah yakin akan lulus. karena secara pengabdian pemilik akun ini telah menjadi honorer guru selama 17 tahun.
tapi setelah pengumuman, tulisnya, dia mengaku dikalahkan dengan orang peringkat 21. sedangkan pembuat status ini tahu bahwa peringkat 21 sama-sama belum memiliki sertifikat pendidikan (serdik). dia menyebut bahwa dia yakin pengabdiannya jauh lebih lama dibanding peringkat 21.
baca juga:bupati muratara tanggapi nilai cat pppk guru berubah, tidak disini saja daerah lain juga
“yang jadi pertanyaan, bagaimana sistem penilaian para petinggi di muratara ku yang malang ko?” tanyanya.
cuitannya ini langsung dikomentari lebih kurang 80 orang dan 15 kali dibagikan.
setelah itu, beberapa jam kemudian pemilik akun marpida nuh kembali membuat status yang cukup mengejutkan.
“saya peringkat 6 digeser oleh manusia peringkat 21. oh ternyata usu punya usut si manusia peringkat 21 ini anak kandung...” tulis marpida nuh menyebut salah satu kepala opd di kabupaten muratara.
baca juga:pelamar pppk guru heran nilai cat berubah, ini tanggapan ketua komisi 1 dprd muratara
ia menulis,” sudah sepantasnya saya digeser, karena apalah daya saya anak yatim dari seorang buruh tani,” tulisnya.
pemilik akun cikdah cikdah berkomentar “samo buk, kok nilainya pacak berubah nilai cat-nya 557 pas pengumuman jadi nilainya 462. bagaimana sistem penilaiannya pemerintah muratara kalau pengabdian saya juga 17 tahun umur sudah 42. tolong pak bupati kejelasan sistem penilaiannya bagaimana,” komen akun cikdah cikdah.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 31 DESEMBER 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan