DPRD dan Pemkab Musi Rawas Perjuangkan Pegawai Non ASN Non Database Jadi PPPK Paruh Waktu

dprd dan pemkab musi rawas perjuangkan pegawai non asn non database jadi pppk paruh waktu koranlinggaupos.id-dprd kabupaten musi rawas bersama pemerintah kabupaten (pemkab) musi rawas menunjukkan kepedulian dan komitmennya terhadap nasib tenaga honorer non-asn non-database. upaya itu diwujudkan dengan mendampingi perwakilan honorer honorer non-asn non-database  untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) di jakarta. ketua dprd kabupaten musi rawas, firdaus cik olah, turut hadir mendampingi empat perwakilan honorer dalam pertemuan tersebut. turut serta pula staf ahli bupati supardiono, sekretaris dinas pendidikan supriyadi, sekretaris bkpsdm dicky zulkarnain, serta sekretaris bpkad. baca juga:dprd musi rawas desak bbpjn sumsel segera perbaiki jalan rusak baca juga:ridwan mukti cs dituntut 3 tahun penjara, bahtiyar mantan anggota dprd musi rawas lebih berat adapun empat perwakilan honorer yang hadir yakni al hairin tanzira dan ratnawati dari rsud dr. sobirin pangeran moehamad amin, miftah thuzzuhro cinlai dari sekretariat dprd, serta bladina neza dari dinas pendidikan. ketua dprd musi rawas, firdaus cik olah, mengatakan bahwa kehadirannya bersama pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan moral sekaligus fasilitasi agar aspirasi tenaga honorer non-database dapat tersampaikan ke pemerintah pusat. “saya sebagai ketua dprd kabupaten musi rawas memfasilitasi dan mendampingi empat perwakilan pegawai non-asn non-database untuk menyampaikan aspirasi serta menyerahkan data pegawai tersebut ke kemenpan-rb. harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan agar mereka bisa diangkat minimal sebagai pppk paruh waktu,” ujar firdaus. sementara itu, sekretaris daerah kabupaten musi rawas, drs. ali sadikin, m.si, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat serius membantu perjuangan tenaga honorer tersebut. baca juga:jumlah anggota dprd musi rawas 40 orang utusan dari 5 dapil baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis “kita serius untuk membantu kawan-kawan yang berjuang di kemenpan-rb ini. pemerintah kabupaten ikut mendampingi dan memfasilitasi mereka. bahkan, bupati musi rawas sudah tiga kali bersurat ke kemenpan-rb terkait permasalahan yang dihadapi para honorer non-database ini,” tegas ali sadikin. sementara itu, al hairin tanzira, salah satu perwakilan tenaga honorer dari rsud dr. sobirin, mengungkapkan rasa syukur karena rombongan diterima dengan baik oleh pihak kemenpan-rb. “alhamdulillah, kami sudah diterima dengan baik oleh pihak kemenpan-rb pada rabu sekitar pukul 10. data honorer non-database dari musi rawas yang sebelumnya dientri secara manual sudah kami serahkan. jumlahnya ada sekitar 382 orang, dan kami mengusulkan agar kita dapat diangkat menjadi pppk paruh waktu,” jelasnya. ia menambahkan, perjuangan ini dilakukan agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi, bahkan hingga belasan tahun, mendapatkan kejelasan status kepegawaian. baca juga:massa kader hmi datangi dprd musi rawas sampaikan 10 tuntutan, begini jawaban firdaus cik olah baca juga:tegas atur pesta malam, dprd musi rawas bakal buat raperda inisiatif tentang adat “kami berharap aspirasi ini benar-benar didengar dan kami bisa disamaratakan menjadi pppk paruh waktu. banyak kawan-kawan yang sudah bekerja sampai 13 tahun, tapi belum masuk ke database. saya sendiri sudah 9 tahun mengabdi,” ungkap al hairin. rombongan dari dprd dan pemkab musi rawas dijadwalkan kembali ke daerah pada sabtu mendatang setelah menyelesaikan sejumlah agenda koordinasi dan pengumpulan informasi lanjutan terkait regulasi yang sedang disiapkan pemerintah pusat.

Tag

• # pegawai non database
• # non database
• # pegawai non asn
• # pppk paruh waktu
• # paruh waktu
• # perjuangkan
• # pegawai
• # pemkab
• # non asn
• # dprd musi rawas
• # pppk
• # pemkab musi rawas
• # musi rawas
• # dprd

Share

• 
• 
• 
• 
•