Bupati Muratara Dorong Proses Administrasi dan Perizinan di Sektor Tambang Dipermudah

MURATARA, KORANLINGGAUPOS.ID - Menurut Bupati Muratara, H Devi Suhartoni, proses administrasi dan perizinan di sektor tambang saat ini dinilai terlalu rumit. Hal ini yang menghambat produktivitas dan berdampak pada pendapatan negara maupun kesejahteraan tenaga kerja.

Untuk itu dikutip dari laman Diskominfotiksan Muratara, Bupati  mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan. 

“Bukan untuk mengabaikan aturan, tapi agar proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ungkap Bupati. 

Saat ini di Indonesia, sektor pertambangan sudah lama beroperasi, namun sistem perizinan khususnya pengesahan RKAB justru semakin berbelit. Dampaknya, banyak perusahaan tambang terpaksa menghentikan sementara kegiatan operasional akibat lambatnya proses persetujuan,.

BACA JUGA:Bupati Muratara Minta Legalisasi Tambang Rakyat Melalui Wilayah Pertambangan Rakyat Dipermudah

BACA JUGA:Bupati Muratara Ingatkan Warga Hati-hati saat Membuka atau Membeli Lahan, Ini Pesannya

Dampak luasnya tegas Bupati, tentu ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

“Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” jelasnya. 

Belum lagi tegasnyam potensi kehilangan pendapatan negara dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tambang, yang diakibat sistem yang tidak efisien.

“Untuk itu, Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

BACA JUGA:Transfer Pusat Dikurangan Rp 300 Miliar Ini Langkah yang Diambil Bupati Muratara

BACA JUGA:Bupati Muratara Minta Puskesmas Rutin Koordinasi ke Pustu dan Polindes

Bupati bahkan mengkritik pelayanan publik di sektor ESDM yang menurutnya mengalami kemunduran.

“Saya jujur kaget dan mengkritik, di mana reformasi di ESDM malah seperti mundur. Dulu, waktu saya masih bekerja di tambang, saat Menteri Purnomo, layanan ESDM itu cepat dan pasti,” tegasnya.