Sampaikan 4 Tuntutan, Honorer Non Database Tagih Janji Pemerintah

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Senin , 17 Nov 2025 - 22:49

Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia melakukan Aksi Damai Jilid 2 Nasional di kawasan KemenPAN-RB, Senin sore 17 November 2025.-Foto: Sumeks-

KORANLINGGAUPOS.ID-Ribuan massa dari Aliansi Honorer Non Database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Gagal CPNS Indonesia kembali memenuhi kawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin sore 17 November 2025.

Aksi yang dikemas sebagai Aksi Damai Jilid 2 Nasional ini dilakukan untuk menagih janji pemerintah terkait penerbitan regulasi khusus bagi tenaga honorer non database yang dinilai belum mendapatkan kepastian nasib.

Para peserta aksi melakukan blokade jalan menuju kantor KemenPAN-RB sebagai bentuk desakan agar regulasi yang dijanjikan segera dikeluarkan.

Mereka menyatakan tidak akan membubarkan diri hingga pemerintah memberikan keputusan resmi.

Dilansir dari sumateraekspres.id, Ketua Korlapnas Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Indonesia, Ariz Gunanza, menegaskan bahwa perjuangan ribuan honorer akan terus berlanjut sampai ada kepastian hukum bagi mereka.

“Kami tidak akan mundur sebelum regulasi itu terbit. Sebanyak 18.000 honorer Indonesia menunggu keadilan. Selama napas ini masih ada, perjuangan kami tidak akan surut. Tolong peduli kami yang terpinggirkan,” jelas Ariz.

Dalam aksi tersebut, massa juga mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol ketidakadilan yang mereka rasakan.

Mereka berharap Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan memberikan solusi.

“Bendera setengah tiang adalah tanda penindasan terhadap masa depan kami. Tolong Pak Presiden,” seru Ariz di tengah orasi.

Aksi tersebut membawa empat tuntutan resmi yang didasari prinsip keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, dan penghargaan atas dedikasi honorer non database yang telah mengabdi bertahun-tahun demi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

sampaikan 4 tuntutan, honorer non database tagih janji pemerintah                            koranlinggaupos.id-ribuan massa dari aliansi honorer non database badan kepegawaian nasional (bkn) gagal cpns indonesia kembali memenuhi kawasan kementerian pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb), senin sore 17 november 2025.
aksi yang dikemas sebagai aksi damai jilid 2 nasional ini dilakukan untuk menagih janji pemerintah terkait penerbitan regulasi khusus bagi tenaga honorer non database yang dinilai belum mendapatkan kepastian nasib.
para peserta aksi melakukan blokade jalan menuju kantor kemenpan-rb sebagai bentuk desakan agar regulasi yang dijanjikan segera dikeluarkan.
mereka menyatakan tidak akan membubarkan diri hingga pemerintah memberikan keputusan resmi.
baca juga:mendikdasmen umumkan insentif guru honorer naik rp 400 ribu 
baca juga:honorer non-database dan gagal cpns 2024 peluang masuk pppk paruh waktu
dilansir dari sumateraekspres.id, ketua korlapnas aliansi honorer non database bkn gagal cpns indonesia, ariz gunanza, menegaskan bahwa perjuangan ribuan honorer akan terus berlanjut sampai ada kepastian hukum bagi mereka.
“kami tidak akan mundur sebelum regulasi itu terbit. sebanyak 18.000 honorer indonesia menunggu keadilan. selama napas ini masih ada, perjuangan kami tidak akan surut. tolong peduli kami yang terpinggirkan,” jelas ariz.
dalam aksi tersebut, massa juga mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol ketidakadilan yang mereka rasakan.
mereka berharap presiden ri prabowo subianto turun tangan memberikan solusi.
baca juga:pemkab musi rawas perjuangkan nasib honorer non-database ke pemerintah pusat
baca juga:usulkan honorer non data base musi rawas tetap masuk formasi pppk paruh waktu, begini penjelasan bkpsdm
“bendera setengah tiang adalah tanda penindasan terhadap masa depan kami. tolong pak presiden,” seru ariz di tengah orasi.
aksi tersebut membawa empat tuntutan resmi yang didasari prinsip keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, dan penghargaan atas dedikasi honorer non database yang telah mengabdi bertahun-tahun demi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
adapun tuntutan resmi aliansi honorer non database bkn gagal cpns indonesia sebagai berikut:

meminta presiden prabowo subianto memerintahkan menpan-rb untuk segera menerbitkan surat edaran atau surat keputusan menteri terkait penataan honorer non database (gagal cpns skd/skb, tms pppk, tidak dapat mengikuti casn 2024 karena ketiadaan formasi namun telah mengabdi minimal dua tahun per desember 2024) ke dalam skema pengangkatan pppk paruh waktu secara afirmatif.
meminta menpan-rb segera menerbitkan pedoman resmi berupa se atau sk bagi pejabat pembina kepegawaian (ppk) di pusat maupun daerah agar dapat mengusulkan penambahan kuota pppk paruh waktu secara afirmatif bagi honorer non database, terutama bagi instansi yang membutuhkan dan memiliki kemampuan fiskal.
mengacu pada instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja, aliansi meminta agar seluruh kepala daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan tidak ada honorer non database yang dirumahkan atau di-phk, serta menjamin keberlangsungan karier dan kesejahteraan mereka.
meminta pemerintah mengambil langkah diskresi untuk memastikan adanya perlindungan hukum, kepastian status, dan kesejahteraan bagi tenaga honorer non database tanpa diskriminasi.

baca juga:ratusan honorer non data base bkn datangi dprd musi rawas, ketua dprd menangis
baca juga:kabar terkini tentang 118 honorer yang sempat tercecer, begini hasil perjuangan bkpsdm lubuk linggau 
ribuan peserta aksi menyatakan siap melanjutkan demonstrasi hingga pemerintah memberikan jawaban pasti.
mereka juga mengajak seluruh honorer se-indonesia untuk bersatu memperjuangkan regulasi yang dianggap dapat menentukan masa depan mereka sebagai bagian dari pelayanan publik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 18 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan