Ternyata Begini Skema Pengangkatan Honorer jadi PPPK 2024

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Jumat , 26 Jan 2024 - 20:43

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Peringkat PISA secara virtual, di Jakarta, Kamis 25 Januari 2024.-Foto : Dokumen-Kemenpan RB

Hal ini selaras dengan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2023 tentang ASN, yang menetapkan tenaga non-ASN wajib diselesaikan hingga Desember 2024.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan honorer ini paling banyak muncul di lingkungan pemerintah daerah.

Bahkan, hampir di setiap momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), jumlah honorer terus bertambah.

“Kita ini sampai pecah kepala urus honorer. Karena hampir setiap Pilkada, muncul honorer baru,” kata Anas.

Meski masalah honorer ini kebanyakan datang dari level pemerintah daerah, namun masalah ini akan selalu dibahas dalam rapat bersama Komisi II DPR RI.

Apalagi, menyangkut membludaknya jumlah tenaga honorer.

“Urusannya di Pemda, pecahnya di Komisi II, urusannya ke kita. 2018 honorer kita tinggal 200 ribu. Dan PP-nya tidak boleh ada rekrutmen baru, itu terakhir. Begitu kita masuk, kami data, ternyata bukan terakhir. Mestinya kan tinggal 200 ribu begitu kami data 2,3 juta. Sakit kepala kita sekarang,” ujarnya.

Di samping itu, meski pelarangan rekrutmen honorer telah digemakan sejak lama, belum bisa menghentikan praktik tersebut secara tuntas.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB juga menyiapkan skema pengangkatan otomatis bagi para tenaga honorer ini menjadi ASN dan ASN paruh waktu.

“Kepala Daerah ini semakin dibikin pagar tinggi, semakin dilompati. Oleh karena itu, boleh (ada honorer) tetapi mereka nanti, yang meninggal, kemudian yamg seterusnya yang pensiun diganti. Tapi nanti tetap harus lewat tes CAT (Computer Assisted Test) juga sehingga nanti terawasi. Mudah-mudahan nanti ini bisa selesai,” tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk tenaga non-ASN 2022 ada 2.355.092.

Dari jumlah tersebut, sejak 2021 sampai 2023 570.504 yang telah lulus CPNS maupun seleksi PPPK. Dengan demikian, kini tinggal tersisa 1.784.584 honorer.

ternyata begini skema pengangkatan honorer jadi pppk 2024                            menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas menyebut, indonesia masih punya pekerjaan rumah (pr) besar dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih lincah dan efisien. namun untuk mewujudkannya, salah satu tantangan besarnya adalah sumber daya manusia (sdm).
koranlinggaupos.id - untuk menyediakan sdm yang berkualitas, salah satu kuncinya melalui seleksi calon aparatur sipil negara (casn), termasuk cpns dan pppk.
dalam gelaran seleksi tersebut, selama bertahun-tahun kerap terjadi kecurangan. bahkan menurut anas, sebelum seleksi digelar, daftar nama peserta yang lolos sudah tersedia.
“sdm ini sangat tidak mudah. karena pns dulu ini, mungkin 10 tahun lalu, sebelum tes yang diterima sudah ketahuan duluan,” kata anas dalam sambutannya pada peluncuran hasil survei penilaian integritas (spi) 2023 di gedung juang kpk, jakarta selatan, jumat 25 januari 2024.
baca juga:seleksi casn dan pppk 2024 dilakukan 3 kali dimulai maret, ini info terbaru dari bkpsdm lubuklinggau dan mura
praktik kecurangan ini beragam bentuknya, namun menurutnya, salah satu yang marak adalah penitipan kenalan dekat, terutama ponakan dan anak menantu alias ‘pdam’.
kondisi banyak orang titipan ini juga yang menjadi penyebab peningkatan tenaga honorer.
“mungkin kalau dulu pns itu isinya ‘pdam’, ponakan dan anak menantu. ponakannya sekda (misalnya), ini semua, sekarang sudah nggak bisa (masuk lewat cpns) makanya yang numpuk di honorer,” ujarnya.
namun demikian, ia menekankan saat ini sudah tidak ada celah untuk praktik-praktik kecurangan dalam seleksi casn. 
baca juga:cari solusi polemik pppk muratara, dprd sudah bertemu bkn 
ia juga memastikan, seleksi casn kini akan berjalan dengan sangat transparan.
“sekarang tidak bisa, sekarang tidak ada satupun yang bisa membantu, teman, saudara, keluarga, untuk lulus dari tes cpns,” kata anas.
“sekarang putranya diplomat, belum tentu jadi diplomat karena seleksinya sangat ketat, sehingga, dengan demikian, insyaallah seleksi formasi asn hari ini ke depan akan sangat transparan sehingga akan melahirkan sdm-sdm hebat,” jelasnya
kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) punya tanggung jawab besar dalam menata 2,3 juta tenaga non-asn alias honorer di tanah air.
baca juga:tahun 2024 pemerintah buka peluang alumni sd jadi pppk, simak 7 perbedaan pppk dan pns
hal ini selaras dengan undang-undang (uu) no. 20 tahun 2023 tentang asn, yang menetapkan tenaga non-asn wajib diselesaikan hingga desember 2024.
menteri panrb, abdullah azwar anas, mengatakan honorer ini paling banyak muncul di lingkungan pemerintah daerah.
bahkan, hampir di setiap momentum pemilihan kepala daerah (pilkada), jumlah honorer terus bertambah.
“kita ini sampai pecah kepala urus honorer. karena hampir setiap pilkada, muncul honorer baru,” kata anas.
baca juga:pensiunan, pns, tni, polri naik gaji 2024, bagi pppk ini besaran gajinya capai rp5,2 juta
meski masalah honorer ini kebanyakan datang dari level pemerintah daerah, namun masalah ini akan selalu dibahas dalam rapat bersama komisi ii dpr ri.
apalagi, menyangkut membludaknya jumlah tenaga honorer.
“urusannya di pemda, pecahnya di komisi ii, urusannya ke kita. 2018 honorer kita tinggal 200 ribu. dan pp-nya tidak boleh ada rekrutmen baru, itu terakhir. begitu kita masuk, kami data, ternyata bukan terakhir. mestinya kan tinggal 200 ribu begitu kami data 2,3 juta. sakit kepala kita sekarang,” ujarnya.
di samping itu, meski pelarangan rekrutmen honorer telah digemakan sejak lama, belum bisa menghentikan praktik tersebut secara tuntas.
baca juga:bahas polemik pppk muratara, dprd pertemuan dengan panselnas
oleh karena itu, kementerian panrb juga menyiapkan skema pengangkatan otomatis bagi para tenaga honorer ini menjadi asn dan asn paruh waktu.
“kepala daerah ini semakin dibikin pagar tinggi, semakin dilompati. oleh karena itu, boleh (ada honorer) tetapi mereka nanti, yang meninggal, kemudian yamg seterusnya yang pensiun diganti. tapi nanti tetap harus lewat tes cat (computer assisted test) juga sehingga nanti terawasi. mudah-mudahan nanti ini bisa selesai,” tegasnya.
sebagai tambahan informasi, berdasarkan hasil pendataan badan kepegawaian negara (bkn) untuk tenaga non-asn 2022 ada 2.355.092.
dari jumlah tersebut, sejak 2021 sampai 2023 570.504 yang telah lulus cpns maupun seleksi pppk. dengan demikian, kini tinggal tersisa 1.784.584 honorer.
baca juga:oknum perawat musi rawas yang positif narkoba ternyata lulus seleksi pppk
anas sebelumnya sempat menyampaikan, pegawai non-asn yang telah mengikuti seleksi 2024 namun belum lulus untuk menempati formasi, akan otomatis diangkat jadi pppk paruh waktu.
sementara bagi pegawai non-asn yang telah lulus seleksi dan memenuhi lowongan formasi dapat diangkat menjadi pppk penuh waktu ataupun pns.
“ada pppk paruh waktu dan penuh waktu. kalau mereka tidak diangkat otomatis ke pppk paruh waktu, mereka harus di-phk semua, karena aturannya kan harus pppk,” kata anas.
namun anas menekankan, untuk menjalankan skema pengangkatan honorer menjadi pppk, pegawai terkait harus tetap mengikuti seleksi walaupun pada akhirnya mereka akan otomatis diangkat.
baca juga:pelamar pppk merasa dicurangi, ini 10 jawaban kepala disdik dan bkpsdm muratara
hal ini diperlukan untuk keperluan perangkingan.
“kenapa diranking? kan daerah nggak punya uang semuanya. oh, ada honorer misalnya 1.500 orang, pemda punya duit berapa ini? kan nggak semua punya uang. tapi status mereka otomatis sudah pppk nanti. karena kalau nggak harus diberhentikan. karena mereka akan punya nomor induk kepegawaian,” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 27 JANUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan