Pasca Massa Blokade Jalinsum, Kapolda Beri Pesan Khusus untuk Warga Muratara

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:55

Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo ketika meninjau langsung Kantor Camat Karang Jaya lokasi pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Kecamatan Karang Jaya, Ahad 18 Februari 2024.-Foto : Dokumen -Polres Muratara

Kapolda melanjutkan, terkait laporan itu nantinya pengawas akan merekomendasikan kepada KPU untuk langkah-langkah lanjutnya.

“Jadi jangan turun ke jalan, jalan ini jalan lintas umum banyak digunakan warga untuk aktivitas seperti ada yang hamil, angkut logistik dan lain-lain. Kami dari TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Muratara siap membantu bila ada kesalahan ditingkat perhitungan dan pencoblosan,” jelas Kapolda.

Sementara terkait kawat berduri di Kantor Camat Karang Jaya Kapolres Muratara, AKBP Koko Arianto Wardhani, SIK mengatakan, pemasangan kawat berduri sudah merupakan protap atau standar operasional prosedur (SOP). Pemasangan kawat berduri dan ploting personel Brimob tersebut untuk pengamanan rapat pleno rekapitulasi.

“Intinya untuk pengamanan saja dan SOP-nya memang seperti itu,” katanya.

Seperti berita sebelumnya massa tampaknya terus mengawal tuntutan mereka kemarin agar dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang.

Mereka mencium aroma dugaan kecurangan dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Muratara di Dapil 2 Karang Jaya.

Menurut mereka, dugaan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dugaan kecurangan itu khususnya berada di tiga desa, yakni Desa Embacang, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir.

Mereka menuntut agar kotak suara dibuka dan dihitung ulang khusus pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muratara.

“Kami menuntut agar membuka kotak suara untuk dihitung ulang, khususnya di Embacang Raya, kami hanya mempersoalkan pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Muratara,” kata koordinator lapangan, Arimansa Eko Putra.

“Kami tidak menuntut buka kotak suara presiden, anggota DPR RI, DPD, atau DPRD provinsi, kami hanya meminta buka kotak DPRD Kabupaten Muratara,” tambahnya.

Alhasil, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Kecamatan Karang Jaya.

pasca massa blokade jalinsum, kapolda beri pesan khusus untuk warga muratara                            muratara, koranlinggaupos.id - kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo memberikan perhatian khusus terkait aksi blokade jalan lintas sumatera (jalinsum) kabupaten musi rawas utara (muratara) sabtu petang 17 februari 2024.
apalagi jalinsum tersebut merupakan penghubung provinsi sumsel dan provinsi jambi.
sehingga ahad 18 februari 2024 kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo datang langsung ke kabupaten musi rawas utara (muratara). kedatangan jenderal bintang dua ini untuk melihat langsung situasi di kabupaten muratara pasca pencoblosan dan proses penghitungan suara pemilu 2024. 
tiba di kabupaten muratara, kapolda langsung menuju kantor camat karang jaya disambut bupati muratara h devi suhartoni. 
baca juga:kecewa dengan bawaslu, massa blokir jalinsum muratara hingga minta hitung ulang surat suara
di sana tengah berlangsung rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan karang jaya oleh ppk.
di lingkungan kantor camat karang jaya juga terlihat sudah dipagari kawat berduri (barrier) serta dijaga ketat oleh brimob.
sementara itu, sejumlah massa yang kemarin melakukan blokade jalinsum masih berkumpul berada di sekitar kantor camat karang jaya.
dalam press rilisnya kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo, didampingi bupati muratara devi suhartono, dan kapolres muratara akbp koko arianto wardhani, sik, minggu 17 februari 2024, menyampaikan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan peserta pemilu atau caleg dari dapil karang jaya tersebut dan tidak ada permasalahan lagi.
baca juga:hujan deras, tanah longsor timbun jalinsum 
dengan itu ia menghimbau kita harus mengamati, menjaga kondisi di muratara agar kondusif. 
setelah ini ia akan ke kecamatan ulu rawas bahwa disana ada juga perbedaan pendapat dalam proses pemilu 2024 dalam pemungutan dan perhitungan suara. 
ia berpesan bahwa di muratara ini ada dandim, kapolres muratara, kpu muratara, bupati muratara, dan bawaslu muratara.
“bilamana tidak ada kesesuaian angka perolehan suara, proses perhitungan dan lain-lain tanyakan kepada yang terkait diatas, semua sudah ada mekanismenya. jadi tidak usah turun ke jalan dan pemblokiran jalan. karena itu tidak bisa merubah suara, yang bisa dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dan keberatan kepada pengawas, bilamana bukti itu ada dan sah masuk akal,” saran kapolda.
baca juga:usai dibuka, malam kembali massa blokir jalan lintas sumatera di desa maur muratara 
kapolda melanjutkan, terkait laporan itu nantinya pengawas akan merekomendasikan kepada kpu untuk langkah-langkah lanjutnya. 
“jadi jangan turun ke jalan, jalan ini jalan lintas umum banyak digunakan warga untuk aktivitas seperti ada yang hamil, angkut logistik dan lain-lain. kami dari tni, polri dan pemerintah kabupaten muratara siap membantu bila ada kesalahan ditingkat perhitungan dan pencoblosan,” jelas kapolda.
sementara terkait kawat berduri di kantor camat karang jaya kapolres muratara, akbp koko arianto wardhani, sik mengatakan, pemasangan kawat berduri sudah merupakan protap atau standar operasional prosedur (sop). pemasangan kawat berduri dan ploting personel brimob tersebut untuk pengamanan rapat pleno rekapitulasi. 
“intinya untuk pengamanan saja dan sop-nya memang seperti itu,” katanya.
baca juga:24 tps di muratara terpaksa dipindahkan
seperti berita sebelumnya massa tampaknya terus mengawal tuntutan mereka kemarin agar dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang.
mereka mencium aroma dugaan kecurangan dalam pemilihan anggota dprd kabupaten muratara di dapil 2 karang jaya. 
menurut mereka, dugaan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
dugaan kecurangan itu khususnya berada di tiga desa, yakni desa embacang, embacang baru, dan embacang baru ilir.
baca juga:logistik pemilu mulai didistribusikan ke wilayah terpencil di musi rawas dan muratara
mereka menuntut agar kotak suara dibuka dan dihitung ulang khusus pemilihan anggota dprd kabupaten muratara.
“kami menuntut agar membuka kotak suara untuk dihitung ulang, khususnya di embacang raya, kami hanya mempersoalkan pemilihan legislatif dprd kabupaten muratara,” kata koordinator lapangan, arimansa eko putra.
“kami tidak menuntut buka kotak suara presiden, anggota dpr ri, dpd, atau dprd provinsi, kami hanya meminta buka kotak dprd kabupaten muratara,” tambahnya.
alhasil, panwaslu kecamatan karang jaya mengeluarkan surat rekomendasi kepada ppk kecamatan karang jaya. 
baca juga:259 tps rawan banjir, kpu muratara siapkan strategi khusus
“kami merekomendasikan kepada ppk karang jaya untuk melakukan penghitungan suara ulang pemilihan dprd kabupaten,” bunyi dalam surat rekomendasi dilihat, sabtu 17 februari 2024 malam. 
penghitungan suara ulang tersebut khusus untuk pemilihan dprd kabupaten muratara di 17 tps dalam 3 desa di kecamatan karang jaya. 
penghitungan suara ulang tersebut khusus untuk pemilihan dprd kabupaten muratara di 17 tps dalam 3 desa di kecamatan karang jaya. 
tiga desa itu yakni desa embacang, embacang baru, dan embacang baru ilir, atau dikenal dengan sebutan embacang raya. adapun rinciannya, desa embacang lama sebanyak 4 tps, embacang baru sebanyak 7 tps, dan embacang baru ilir sebanyak 6 tps.
baca juga:78.183 keluarga di lubuklinggau, musi rawas dan muratara dapat bantuan pangan, catat jadwal penyerahannya
penghitungan suara ulang tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
dalam surat rekomendasi panwaslu karang jaya itu juga disebutkan bahwa proses penghitungan suara di 17 tps tersebut pada tanggal 14 februari 2024 lalu ditemukan adanya kpps tidak menyampaikan form c hasil salinan kepada pengawas tps dan saksi peserta pemilu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 19 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan