Ini Penyebab Bawaslu Muratara Belum Bisa Lakukan Hitung Ulang Surat Suara

Reporter: M. YASIN |

Editor: SULIS |

Selasa , 20 Feb 2024 - 22:05

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Farlin Adiyan monitoring pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024.-Foto : Dokumen -Bawaslu Muratara

“Sedangkan untuk rekomendasi hitung ulang tidak bisa langsung harus berdasarkan kajian dari bukti-bukti yang ada,” jelasnya.

Dalam berita sebelumnya massa masih terus mengawal tuntutan mereka agar dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang di sejumlah TPS Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara. Massa menyebut mereka ‘mencium aroma’ dugaan kecurangan dalam pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Muratara di Dapil 2 Karang Jaya.

Menurut mereka, dugaan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dugaan kecurangan itu khususnya berada di tiga desa, yakni Desa Embacang, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir.

Mereka menuntut agar kotak suara dibuka dan dihitung ulang khusus pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muratara.

“Kami menuntut agar membuka kotak suara untuk dihitung ulang, khususnya di Embacang Raya, kami hanya mempersoalkan pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Muratara,” kata koordinator lapangan, Arimansa Eko Putra.

“Kami tidak menuntut buka kotak suara presiden, anggota DPR RI, DPD, atau DPRD provinsi, kami hanya meminta buka kotak DPRD Kabupaten Muratara,” tambahnya.

Alhasil, Panwaslu Kecamatan Karang Jaya mengeluarkan surat rekomendasi kepada PPK Kecamatan Karang Jaya.

BACA JUGA:Bawaslu Kewalahan Tertibkan APK

“Kami merekomendasikan kepada PPK Karang Jaya untuk melakukan penghitungan suara ulang pemilihan DPRD kabupaten,” bunyi dalam surat rekomendasi dilihat, Sabtu 17 Februari 2024 malam.

Penghitungan suara ulang tersebut khusus untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Muratara di 17 TPS dalam 3 desa di Kecamatan Karang Jaya.

Tiga desa itu yakni Desa Embacang, Embacang Baru, dan Embacang Baru Ilir, atau dikenal dengan sebutan Embacang Raya. Adapun rinciannya, Desa Embacang Lama sebanyak 4 TPS, Embacang Baru sebanyak 7 TPS, dan Embacang Baru Ilir sebanyak 6 TPS.

ini penyebab bawaslu muratara belum bisa lakukan hitung ulang surat suara                            muratara, koranlinggaupos.id – masih ingat dengan aksi massa blokir jalan lintas sumatera (jalinsum) depan kantor camat karang jaya kabupaten muratara sabtu 17 februari 2024 malam? mereka menuntut adanya hitung ulang surat suara di 12 tps kecamatan karang jaya. 
bagaimana perkembangannya hingga selasa 20 februari 2024?
divisi penanganan pelanggaran badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten musi rawas utara (muratara) farlin adiyan saat diwawancara koranlinggaupos.id kemarin mengatakan jumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu yang sudah masuk ke bawaslu muratara sebanyak 18 laporan. 
laporan tersebut saat ini sedang dalam kajian bawaslu. namun demikian menurut farlin berdasarkan hasil kajian dari beberapa laporan yang mereka terima tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil. 
baca juga:bawaslu sumsel tangani masalah pemungutan dan penghitungan suara ulang di muratara 
“laporan yang disampaikan tidak sesuai bukti yang dilampirkan. misalnya ada laporan soal hasil c1 tapi video yang dilampirkan video lain tidak sesuai dengan yang dilaporkan,” jelasnya.  
ditambahkannya ada juga yang melaporkan petugas kpps tapi tidak menyebutkan siapa namanya dan tugasnya di tps berapa desa apa, tidak disebutkan sehingga pihak bawaslu tidak tahu siapa yang dilaporkan. 
“pelapor dan terlapor juga kita undang untuk meminta klarifikasi kepada yang dilaporkan. kalau tidak tahu siapa yang dilaporkan maka bawaslu tidak bisa melakukan pemeriksaan,” jelasnya. 
untuk menyikapi kondisi tersebut ia meminta kepada pelapor untuk melengkapi sarat materiil dan syarat formil. 
baca juga:kecewa dengan bawaslu, massa blokir jalinsum muratara hingga minta hitung ulang surat suara
“kita minta mereka lengkapi dulu syarat formil dan materiil,” paparnya. 
jika syaratnya sudah lengkap, terang farlin, bawaslu kabupaten muratara akan menindaklanjuti apakah pelanggaran administrasi atau pidana. 
“kalau memenuhi unsur pidana maka akan direkomendasikan ke gakkumdu. dan jika pelanggaran administrasi rekomendasi ke kpu. termasuk juga jika terindikasi pelanggaran kode etik juga rekomendasi ke kpu. dengan belum terpenihinya syarat formil dan materiil tersebut sehingga tuntutan untuk menghitung ulang beberapa tps belum bisa dilakukan. kita belum bisa merekomendasikan untuk hitung ulang,” tegasnya. 
diakuinya bahwa sebelumnya ada rekomendasi hitung ulang dilakukan panwascam dalam kondisi terpaksa tanpa melalui kajian. karena kondisi saat itu sangat terdesak. 
baca juga:bawaslu temukan 19 permasalahan pemilu 2024, ada intimidasi terhadap pemilih 
“sedangkan untuk rekomendasi hitung ulang tidak bisa langsung harus berdasarkan kajian dari bukti-bukti yang ada,” jelasnya.
dalam berita sebelumnya massa masih terus mengawal tuntutan mereka agar dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang di sejumlah tps kecamatan karang jaya kabupaten muratara. massa menyebut mereka ‘mencium aroma’ dugaan kecurangan dalam pemilihan anggota dprd kabupaten muratara di dapil 2 karang jaya. 
menurut mereka, dugaan kecurangan tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
dugaan kecurangan itu khususnya berada di tiga desa, yakni desa embacang, embacang baru, dan embacang baru ilir.
baca juga:tunjangan kinerja bawaslu resmi naik, tpn ganjar-mahfud : momennya kurang tepat
mereka menuntut agar kotak suara dibuka dan dihitung ulang khusus pemilihan anggota dprd kabupaten muratara.
“kami menuntut agar membuka kotak suara untuk dihitung ulang, khususnya di embacang raya, kami hanya mempersoalkan pemilihan legislatif dprd kabupaten muratara,” kata koordinator lapangan, arimansa eko putra.
“kami tidak menuntut buka kotak suara presiden, anggota dpr ri, dpd, atau dprd provinsi, kami hanya meminta buka kotak dprd kabupaten muratara,” tambahnya.
alhasil, panwaslu kecamatan karang jaya mengeluarkan surat rekomendasi kepada ppk kecamatan karang jaya. 
baca juga:bawaslu kewalahan tertibkan apk
“kami merekomendasikan kepada ppk karang jaya untuk melakukan penghitungan suara ulang pemilihan dprd kabupaten,” bunyi dalam surat rekomendasi dilihat, sabtu 17 februari 2024 malam. 
penghitungan suara ulang tersebut khusus untuk pemilihan dprd kabupaten muratara di 17 tps dalam 3 desa di kecamatan karang jaya. 
penghitungan suara ulang tersebut khusus untuk pemilihan dprd kabupaten muratara di 17 tps dalam 3 desa di kecamatan karang jaya. 
tiga desa itu yakni desa embacang, embacang baru, dan embacang baru ilir, atau dikenal dengan sebutan embacang raya. adapun rinciannya, desa embacang lama sebanyak 4 tps, embacang baru sebanyak 7 tps, dan embacang baru ilir sebanyak 6 tps.
baca juga:besok nyoblos pemilu 2024, gaji pegawai bawaslu naik disahkan jokowi, segini besarannya
penghitungan suara ulang tersebut dilakukan pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.
dalam surat rekomendasi panwaslu karang jaya itu juga disebutkan bahwa proses penghitungan suara di 17 tps tersebut pada tanggal 14 februari 2024 lalu ditemukan adanya kpps tidak menyampaikan form c hasil salinan kepada pengawas tps dan saksi peserta pemilu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 21 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan