Ramai Dibahas Selidiki Kecurangan Pemilu 2024, Lalu Apa Hak Angket? Ini Cara Pengajuan dan Penjelasannya

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Senin , 26 Feb 2024 - 12:11

Hak Angket, Apa itu Hak Angket?--Tangkapan Layar

Usul tersebut baru bisa menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Apabila usul hak angket diterima oleh DPR, maka DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang beranggotakan semua unsur fraksi DPR.

Jika usul hak angket ditolak, maka usul tidak dapat diajukan kembali.

Panitia khusus tersebut dapat memanggil warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, serta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

Panggilan tersebut wajib dipenuhi dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka DPR dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian.

Kemudian, dalam rapat paripurna DPR, akan diputuskan mengenai hasil dari hak angket yang telah dilakukan oleh DPR.

Apabila diputuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.

Namun, jika diputuskan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tidak bisa diajukan kembali pada periode masa keanggotaan DPR yang sama.

Mengenai keputusan DPR untuk menerima atau menolak hak angket, maka harus dengan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir.

Tata Cara Pelaksanaannya

Dari undang-undang yang sama pada pasal 200-201 tertulis aturan pelaksanaan hak angket DPR sebagai berikut:

1. Usulan hak disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

ramai dibahas selidiki kecurangan pemilu 2024, lalu apa hak angket? ini cara pengajuan dan penjelasannya                             koranlinggaupos.id - pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024 telah selesai dilaksanakan pada 14 februari 2024, namun ada berbagai polemik hak angket ada yang menolak ada juga yang setuju dengan hak angket.
wacana penggunaaan hak angket tersebut telah bermunculan dari pakar politik hingga calon presiden maupun pertai pendukung.
lalu apa itu hak angket yang menjadi perbincangan para politisi kalangan atas ini?
perlu diketahui angket berasal dari kata prancis berarti penyelidikan atau teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
baca juga:pdi-p diminta usulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 
lalu hak angket merupakan salah satu bagian dari hak yang dimiliki oelh dewan perwakilan rakyat (dpr) yang merupakan hak diberikan kepada seseorang berdasarkan hukum atau norma.
apa definisi hak angket?
hak angket adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
adapun yang dimaksud dengan “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima tni, kapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.
hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota dpr dan lebih dari satu fraksi.
baca juga:surya paloh dukung usulan hak angket kecurangan pemilu 2024
pengusulan hak angket disertai dokumen yang memuat paling sedikit:
- materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
- alasan penyelidikan.
usul tersebut baru bisa menjadi hak angket dpr apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna dpr yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota dpr dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota dpr yang hadir.
baca juga:wow dari sini dananya, program makan siang dan susu gratis butuh rp460 triliun masuk 2025 
apabila usul hak angket diterima oleh dpr, maka dpr membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang beranggotakan semua unsur fraksi dpr.
jika usul hak angket ditolak, maka usul tidak dapat diajukan kembali.
panitia khusus tersebut dapat memanggil warga negara indonesia dan/atau warga negara asing yang bertempat tinggal di indonesia, serta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
panggilan tersebut wajib dipenuhi dan jika panggilan tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dpr dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian.
baca juga:bentuk kementerian khusus makan siang dan susu gratis dinilai berlebihan
kemudian, dalam rapat paripurna dpr, akan diputuskan mengenai hasil dari hak angket yang telah dilakukan oleh dpr.
apabila diputuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dpr dapat menggunakan hak menyatakan pendapat.
namun, jika diputuskan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka usul hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tidak bisa diajukan kembali pada periode masa keanggotaan dpr yang sama.
mengenai keputusan dpr untuk menerima atau menolak hak angket, maka harus dengan persetujuan dari rapat paripurna dpr yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota dpr dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota dpr yang hadir.
baca juga:petugas dinkes berikan pelayanan kesehatan gratis kepada petugas penyelenggara pemilu 
tata cara pelaksanaannya
dari undang-undang yang sama pada pasal 200-201 tertulis aturan pelaksanaan hak angket dpr sebagai berikut:
1. usulan hak disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan dpr.
2. usul diumumkan oleh pimpinan dpr dalam rapat paripurna dpr dan dibagikan kepada semua anggota.
baca juga:rapat pleno terbuka masuki hari ketiga petugas polres musi rawas tetap siaga
3. badan musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna dpr atas usul hak angket dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul hak angket secara ringkas.
4. selama usulan hak belum disetujui oleh rapat paripurna dpr, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
5. perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan dpr secara tertulis dan pimpinan dpr membagikannya kepada semua anggota.
6. dalam hal jumlah penandatangan usul hak angket yang belum memasuki pembicaraan tingkat i menjadi kurang dari jumlah, harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlahnya mencukupi.
baca juga:hrw menuju linggau 1, rodi : kader golkar siap bekerja! 
7. dalam hal terjadi pengunduran diri penandatangan usulan hak sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah dijadwalkan oleh badan musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penandatangan tidak mencukupi, ketua rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penandatangan mencukupi.
8. apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna dpr terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna dpr tetap dapat dilanjutkan.
9. apabila sampai 2 kali masa persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
10. dpr memutuskan menerima atau menolak usulan hak tersebut
baca juga:baru 5 kecamatan tuntas pleno ppk, ketua kpu lubuklinggau sebut kendalanya kelelahan
11. dalam hal dpr menerima usulan hak harus membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi dpr.
12. dalam hal dpr menolak usulan hak angket, maka usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
terus simak koranlinggaupos.id yang akan menyajikan informasi-informasi bagi pembaca setia.
atau bisa ikuti melalui disaluran whatsapp koranlinggaupos.id dan pesan siar whatapp di koranlinggaupos.id.
baca juga:waktu berakhir, berikut jumlah jemaah musi rawas dan muratara yang berangkat haji 2024 
lalu bisa juga ikuti telegram di koranlinggaupos.id
 
semoga apa yang telah disampaikan baik berita maupun artiket ini bisa bermanfaat.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 23 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan