Nihil Laporan Pelanggaran Masuk Bawaslu Lubuklinggau, Kok Bisa?

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Senin , 26 Feb 2024 - 21:28

Dedy Kariema Jaya – Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau-Foto : Dokumen -Linggau Pos

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Lubuklinggau Dedy Kariema Jaya menyebut, sejak pemungutan suara 14 Februari 2024 hingga 26 Februari 2024, pihaknya belum menerima Laporan Pelanggaran Pemilu 2024.

“Hingga saat ini Alhamdulillah semua pleno PPK sudah selesai dan terakhir semoga bisa rampung hari ini di Kecamatan Lubuklinggau Barat. Selama pleno, keberatan dan sanggahan itu ada, saat ditelusuri, itu juga murni kelalaian,” ungkap Dedy, saat diwawancara KORANLINGGAUPOS.ID kemarin.

Ia menjelaskan, saat pleno PPK ada keberatan di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1, tepatnya Kelurahan Taba Jemekeh ada kesalahan di tingkat PPS dan keberatan diajukan saat PLeno PPK.

Keberatan itu karena ada warga tanpa ada surat undangan untuk pencoblosan dan anggota KPPS lupa mengabsennya saja. Karena ada keberatan dari partai sehingga pihaknya menyuruh mencoblos dengan membawa KTP.

Lalu sanggahan juga ada di Kelurahan Watervang ada pemilih mencoblos di TPS berbeda.

“ Takutnya mereka mencoblos semua TPS , dan setelah telusuri kebenarannya peserta ini hanya mencoblos di 1 TPS. Begitu juga kasus yang sama di Kecamatan Lubuklinggau Barat 1, namun semua telah selesai,” terang Dedy.

Sementara di Muratara, hingga saat ini ada 23 laporan masuk ke Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), terkait pelanggaran Pemilu 2024. Sejumlah laporan mayoritas dianggap tidak memenuhi syarat materil dan formil.

Hingga Senin siang 26 Februari 2024 Kantor Bawaslu Kabupaten Muratara, masih banyak d datangi sejumlah warga untuk melaporkan sejumlah pelanggaran Pemilu 2024.

Sementara Ketua Tim Gakkumdu Bawaslu Muratara, Iptu Indapit mengungkapkan, hingga Jumat 23 Februari 2024 ada 23 laporan yang masuk ke Bawaslu Muratara.

Dari 23 laporan ada 13 laporan yang sudah dikeluarkan hasil pemeriksaan, 12 laporan tidak diregister karena alasan tidak memenuhi syarat materil maupun formil.

Sedangkan baru satu laporan diregister, laporan terhadap pegawas Pemilu di TPS 06, 04 atas nama Sadad dan akbar di Desa Noman Baru.

“Sisanya ada yang sudah kita putuskan dan ada yang proses, putusan yang dikeluarkan seperti PSU kemarin di Desa Lubuk Kemang, Rawas Ulu,” katanya.

nihil laporan pelanggaran masuk bawaslu lubuklinggau, kok bisa?                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) kota lubuklinggau dedy kariema jaya menyebut, sejak pemungutan suara 14 februari 2024 hingga 26 februari 2024, pihaknya belum menerima laporan pelanggaran pemilu 2024.
“hingga saat ini alhamdulillah semua pleno ppk sudah selesai dan terakhir semoga bisa rampung hari ini di kecamatan lubuklinggau barat. selama pleno, keberatan dan sanggahan itu ada, saat ditelusuri, itu juga murni kelalaian,” ungkap dedy, saat diwawancara koranlinggaupos.id kemarin.
ia menjelaskan, saat pleno ppk ada keberatan di kecamatan lubuklinggau timur 1, tepatnya kelurahan taba jemekeh ada kesalahan di tingkat pps dan keberatan diajukan saat pleno ppk.
keberatan itu karena ada warga tanpa ada surat undangan untuk pencoblosan dan anggota kpps lupa mengabsennya saja. karena ada keberatan dari partai sehingga pihaknya menyuruh mencoblos dengan membawa ktp.
baca juga:banyak caleg ngeluh suara hilang, begini jawaban bawaslu 
lalu sanggahan juga ada di kelurahan watervang ada pemilih mencoblos di tps berbeda.
“ takutnya mereka mencoblos semua tps , dan setelah telusuri kebenarannya peserta ini hanya mencoblos di 1 tps. begitu juga kasus yang sama di kecamatan lubuklinggau barat 1, namun semua telah selesai,” terang dedy.
sementara di muratara, hingga saat ini ada 23 laporan masuk ke bawaslu kabupaten musi rawas utara (muratara), terkait pelanggaran pemilu 2024. sejumlah laporan mayoritas dianggap tidak memenuhi syarat materil dan formil.
hingga senin siang 26 februari 2024 kantor bawaslu kabupaten muratara, masih banyak d datangi sejumlah warga untuk melaporkan sejumlah pelanggaran pemilu 2024.
baca juga:geruduk bawaslu, massa sebut petugas pps, kpps, kepala desa tidak netral 
sementara  ketua tim gakkumdu bawaslu muratara, iptu indapit mengungkapkan, hingga jumat 23 februari 2024 ada 23 laporan yang masuk ke bawaslu muratara.
dari 23 laporan ada 13 laporan yang sudah dikeluarkan hasil pemeriksaan, 12 laporan tidak diregister karena alasan tidak memenuhi syarat materil maupun formil.
sedangkan baru satu laporan diregister, laporan terhadap pegawas pemilu di tps 06, 04 atas nama sadad dan akbar di desa noman baru.
“sisanya ada yang sudah kita putuskan dan ada yang proses, putusan yang dikeluarkan seperti psu kemarin di desa lubuk kemang, rawas ulu,” katanya.
baca juga:ini penyebab bawaslu muratara belum bisa lakukan hitung ulang surat suara
menurutnya, seluruh laporan masuk ke bawaslu akan direkomendasikan ke gakkumdu. dari gakkumdu akan yang terdiri dari penyidik kepolisian, kejaksaan dan bawaslu akan dikaji lalu dikeluarkan hasil putusan.
“seluruh laporan akan kami proses, jika memenuhi unsur materil dan formil akan dikeluarkan putusan. apakah pelanggaran etik atau pelanggaran pidana,” ujarnya.
iptu indapit meminta seluruh masyarakat maupun kontestan yang berkompetisi di pemilu serentak 2024, menempuh jalur yang sudah disedikan jika mereka menemukan pelanggaran pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. 
“jangan sampai demo portala jalan dan lainnya, katena sudah ada jalurnya untuk laporan pemilu bisa melaporkan ke gakkumdu,” jelasnya. saat ini tahapan pesta demokrasi pleno tingkat ppk di kabupaten muratara masih berjalan.
baca juga:bawaslu sumsel tangani masalah pemungutan dan penghitungan suara ulang di muratara 
dari 7 kecamatan, 6 kecamatan sudah rampung pleno dan tinggal kecamatan karang jaya yang masih melakukan pleno karena ada putusan hitung ulang surat suara di satu kecamatan.
sebelumnya, m naafi komisioner bawaslu provinsi sumsel, saat menyambangi muratara mengatakan kalau ada selisih atau keberatan, diharapkan untuk menyalurkan permasalahan itu secara konstitusional.
“masukan laporan ke bawaslu, nanti bawaslu akan menguji kelengkapan syarat formil dan materil. jika syaratnya kurang maka diberikan waktu untuk melengkapi, jika tidak dilengkapi akan di tetapkan tidak diregister atau tidak memenuhi syarat,” tegasnya.(*)