Ini Alasan Jokowi Berikan Jenderal Bintang 4 ke Prabowo? 22 Organisasi Tolak Jenderal Kehormatan

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Kamis , 29 Feb 2024 - 07:31

Presiden RI Joko Widodo menyematkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto --Foto : RRI

The Institute for Ecosoc Rights, Greenpeace Indonesia, Public Interest Lawyer Network (Pil-NET Indonesia), KontraS Surabaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPSHAM), dan Federasi KontraS.

Ada pun dari 22 organisasi membentuk Koalisi Sipil ini mengusulkan lima hal.

Pertama, Jokowi membatalkan pangkat kehormatan kepada Prabowo.

Kedua, Komnas HAM harus mengusut dengan serius kasus kejahatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo.

Ketiga, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM berat tahun 1997-1998.

“Pemerintah, dalam hal ini Presiden beserta jajarannya, menjalankan rekomendasi DPR RI tahun 2009 yakni untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, mencari 13 orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa,” ujar koalisi.

Kelima, TNI-Polri harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. (*)

ini alasan jokowi berikan jenderal bintang 4 ke prabowo? 22 organisasi tolak  jenderal kehormatan                            jakarta, koranlinggaupos.id - resmi prabowo subianto bergelar jenderal kehormatan bintang 4 yang disematkan langsung oleh presiden ri joko widodo (jokowi), saat rapim tni-polri di mabes tni jakarta timur, selasa 28 februari 2024.
usai meberikan kenaikan pangkat pada prabowo, presiden jokowi mengungkapkan alasannya memberikan prabowo jenderal kehormatan bintang 4 tersebut.
"pada tahun 2022, bapak prabowo sudah menerima anugerah yang namanya bintang yudha dharma atas jasa-jasanya di bidang pertahanan. sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan tni dan kemajuan negara," jelas jokowi.
ia juga menyebutkan, pemberian gelar ini juga telah melalui verifikasi dari dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
baca juga:prabowo resmi jenderal bintang 4, ini tanda kehormatan istimewa
ini juga di ungkapkannya, usulan kenaikan pangkat prabowo berasal dari panglima tni jenderal agus subiyanto.
"kemudian panglima tni mengusulkan agar pak prabowo diberikan pengangkaatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. jadi semuanya memang berangkat dari bawah," kata presiden lebih lanjut.
menurut jokowi, tidak ada yang salah dari pemberian kenaikan pangkat kepada prabowo.
kenaikan pangkat dilanjutkannya, juga pernah diberikan kepada presiden ri ke-6 susilo bambang yudhoyono dan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan.
baca juga:prabowo resmi jenderal bintang 4, ini tanda kehormatan istimewa
"bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada bapak sby, juga pernah diberikan kepada pak luhut binsar. ini sesuatu yang sudah biasa di tni maupun di polri," ucap presiden.
namun dibalik pemberian bintang kehormatan kepada prabowo, ada 22 organisasi kemasyarakatan yang menolak.
organisasi tersebut yakni komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras), imparsial, ikohi (ikatan keluarga orang hilang indonesia), asia justice and rights (ajar), yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi), dan lembaga bantuan hukum masyarakat (lbhm).
lalu elsam, hrwg, perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia indonesian(pbhi), centra initiative, lokataru foundation, amnesty international indonesia, public virtue, setara institute, dan migrant care.
baca juga:tunggu teken presiden jokowi, pencairan thr dan gaji 13 pns 
the institute for ecosoc rights, greenpeace indonesia, public interest lawyer network (pil-net indonesia), kontras surabaya, yayasan lembaga bantuan hukum keadilan banten (lbh keadilan), lembaga pengembangan studi dan advokasi hak asasi manusia (lpsham), dan federasi kontras.
ada pun dari 22 organisasi membentuk koalisi sipil ini mengusulkan lima hal.
pertama, jokowi membatalkan pangkat kehormatan kepada prabowo.
kedua, komnas ham harus mengusut dengan serius kasus kejahatan pelanggaran ham berat yang dilakukan prabowo.
baca juga:dituding tolak pasien lahiran, direktur rsud siti aisyah beri penjelasan
ketiga, kejaksaan agung melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran ham berat tahun 1997-1998.
“pemerintah, dalam hal ini presiden beserta jajarannya, menjalankan rekomendasi dpr ri tahun 2009 yakni untuk membentuk pengadilan ham ad hoc, mencari 13 orang korban yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang, dan meratifikasi konvensi antipenghilangan paksa,” ujar koalisi.
kelima, tni-polri harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 26 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan