Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Reporter: HARISMAN |

Editor: SULIS |

Minggu , 17 Mar 2024 - 22:10

Harisman Habibie-Foto : Dokumen -Harisman

Oleh : Harisman Habibie | Praktisi Hukum dan Dosen Prodi Ilmu Hukum UnivBi Lubuklinggau

KORANLINGGAUPOS.ID - Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dengan berakhirnya masa orde baru dan lahirnya era reformasi, yang berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam era reformasi, salah satu usaha yang dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendukung upaya penegakan hukum, bangsa dan negara Indonesia masih menghadapi masalah dari berbagai aspek kehidupan.

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau perselisihan atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata.

Seiring dengan perkembangan zaman, setiap pola hukum selalu dikembangkan oleh manusia untuk menyelaraskan kebutuhan yang dihadapi tanpa merubah prinsip yang telah ada. Banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata di Pengadilan memilih jalan mediasi untuk menyelesaikannya baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara, ataupun kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri.

Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan Mediator sendiri adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahakamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahakamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan sertifikasi Mediasi serta lulus ujian sertifikasi profesi Mediator.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, dan kelancaran proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan proses mediasi kedalam prosedur acara perdata di Pengadilan, dengan demikian mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang harus ada dalam proses berperkara dan Hukum Acara Perdata di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mediasi di Pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam Hukum Acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg.

peran mediator dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan                            oleh :  harisman habibie | praktisi hukum dan dosen prodi ilmu hukum univbi lubuklinggau  
koranlinggaupos.id - bangsa indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dengan berakhirnya masa orde baru dan lahirnya era reformasi, yang berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.
dalam era reformasi, salah satu usaha yang dilakukan adalah upaya penegakan hukum. untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendukung upaya penegakan hukum, bangsa dan negara indonesia masih menghadapi masalah dari berbagai aspek kehidupan.
dalam hubungan sosial kemasyarakatan, konflik atau perselisihan atau sengketa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan kedalam sengketa perdata.
baca juga:pemkot – kejari lubuklinggau teken mou terkait masalah perdata dan tun 
seiring dengan perkembangan zaman, setiap pola hukum selalu dikembangkan oleh manusia untuk menyelaraskan kebutuhan yang dihadapi tanpa merubah prinsip yang telah ada. banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata di pengadilan memilih jalan mediasi untuk menyelesaikannya baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara, ataupun kehendak dari para pihak yang berperkara itu sendiri.
dalam rangka reformasi birokrasi mahkamah agung republik indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. sedangkan mediator sendiri adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh mahakamah agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahakamah agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediasi serta lulus ujian sertifikasi profesi mediator. 
baca juga:pemkot lubuklinggau dan kejari mou terkait masalah perdata dan tun
mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. 
hadirnya peraturan mahkamah agung (perma) no 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban, dan kelancaran proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata.
upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan proses mediasi kedalam prosedur acara perdata di pengadilan, dengan demikian mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang harus ada dalam proses berperkara dan hukum acara perdata di pengadilan.
berdasarkan pasal 4 ayat 1 peraturan mahkamah agung (perma) nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. mediasi di pengadilan menguatkan upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 hir atau pasal 154 rbg.
baca juga:setiap tahun polres lubuklinggau tangani perkara penyuka sesama jenis, begini ciri pelakunya
proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. bila para pihak melanggar atau tidak mau menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim yang memeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 perma nomor 1 tahun 2016). oleh karenanya mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi.
mediasi tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peran mediator sebagai pihak ketiga atau juga disebut penengah atau pihak netral.
mediator mempunyai peranan penting yaitu merumuskan, mengidentifikasi, memastikan dan memvalidasi pokok permasalahan, mengajak pihak berperkara agar dominan terlibat langsung dalam pencapaian kesepakatan tersebut.
tentu dengan setiap kelebihan, kesanggupan, keterampilan dan jam terbang dari mediator itu sendiri yang secara khusus membedakan antara mediator satu dan lainnya.
baca juga:inilah 9 tanaman yang tidak boleh di tanam di perkarangan rumah, karena mengandung hal mistis
dalam peraturan mahkamah agung no. 1 tahun 2008 tentang mediasi memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sudah diatur, bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.
memang dalam proses penyelesaian sengketa perdata diwajibkan mengikuti proses mediasi. dalam hir dan rbg yang merupakan hukum acara perdata juga sudah mengatur tentang mediasi, dimana setiap perkara perdata harus dimediasi terlebih dahulu, akan tetapi kalau dulu pengaturannya dalam hir dan rbg tidak diatur secara spesifik tentang tata cara mediasi.
kemudian pada tahun 2008 diatur secara spesifik melalui perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi yang kemudian sekarang diperbaharui dalam perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
pada prinsipnya mediasi yang sekarang ini dipimpin oleh seorang mediator. mediator itu sendiri bisa mediator dari kalangan hakim dan bisa mediator dari luar kalangan hakim yang sudah bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan yang bersangkutan.
baca juga:inilah 9 tanaman yang tidak boleh di tanam di perkarangan rumah, karena mengandung hal mistis
walaupun mediator memiliki sertifikat tetapi dia tidak terdaftar sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan maka tidak bisa bertindak sebagai mediator di pengadilan yang bersangkutan.
dalam perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan itu sudah diatur bahkan ada semacam blangko yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya proses mediasi.
mediator mempunyai peranan memimpin jalannya proses mediasi. dia memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi karena mediator berperan sebagai orang yang memimpin mediasi yang pada prinsipnya mengarahkan proses mediasi itu seperti apa, dia memberikan semacam pandangan kepada para pihak baik penggugat ataupun tergugat tentang apa yang dimaksud dengan mediasi, tawaran-tawaran mediasi seperti apa yang diinginkan oleh para pihak. jadi peran mediator sangatlah penting karena mediasi tidak akan jalan tanpa ada seorang mediator.
hadirnya perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara mediasi namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil dilapangan dikarenakan banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk perma pada saat merumuskan perma tersebut sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.
baca juga:pt kai (persero) menangkan perkara di pengadilan terkait aset tanah negara
untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding pokok permasalahan yang sebenarnya.
banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga damai di pengadilan banyak disebabkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara. 
namun berhasil atau tidaknya sebuah mediasi adalah bukan hanya semata-mata untuk mencapai kesepakatan namun proses mediasi harus melibatkan peran aktif seluruh para pihak yang berperkara untuk lebih terbuka, jujur, mengedepankan toleransi, mengupayakan solusi dan tidak memaksakan kehendak atau pendapat para pihak masing-masing.
untuk menjalankan proses mediasi dengan cara tenang, damai, aman dan nyaman maka dibutuhkan peran mediator yang benar-benar profesional, netral, tidak memihak, mengedepankan musyawarah dan mengupayakan solusi secara damai.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 18 MARET 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan