Kasus Masker Dinas Koperasi dan UKM Disebut Menggantung, Begini Penjelasan Pihak Kejari Lubuklinggau

kasus masker dinas koperasi dan ukm disebut menggantung, begini penjelasan pihak kejari lubuklinggau lubuklinggau, linggaupos.bacakoran.co – kasus dugaan mark up pengadaan masker di dinas koperasi dan ukm kabupaten musi rawas (mura) masih menggantung. sebab hingga 8 november 2023, belum ada tersangka yang ditetapkan. hal ini dibenarkan kajari lubuklinggau riyadi bayu kristianto, sh melalui kasi intel wenhernol saat diwawancarai linggau pos, rabu (8/11/2023). kasi intel menyampaikan bahwa kasus masker musi rawas (mura) masih tahap ekpose di kejari padahal hasil audit bpkp sudah keluar senilai rp 500 juta maka dengan itu akan segera ditetapkan tersangka. “berarti kasus ini tetap berlanjut namun untuk tersangka belum kita ketahui, kita lihatlah hasil ekpose,” papar wenharnol. baca juga:bupati dan ketua dprd mura bakal dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi penyertaan modal pt mura sempurna mengapa di kajati sumsel dan tidak di kejari lubuklinggau, wenharnol sebut untuk koordinasi dengan kajati agar lebih safety pengamananya, karena perkara covid-19, kita harus hati-hati. saat ditanya ada berapa orang akan ditetapkan sebagai tersangka. “bisa kebih dari satu atau tetap satu orang, belum bisa dikasih bocoran,” tambahnya . ditanya target penetapan tersangka pihaknya belum berani keluarkan statement karena ini masih perkara ekspose. “kita tungguh hasil ekposenya,” jelas dia. diketahui sebelumnya bahwa pengadaan masker senilai rp 3 milyar yang didanai bantuan covid-19 pada dinas koperasi dan usaha kecil menengah (ukm) tahun anggaran 2020. baca juga:ciri orang tua durhaka, salah satunya kasih makan anak hasil korupsi bahwa kejaksaan negeri (kejari) kota lubuklinggau menemukan potensi ‘mark up’, sehingga status perkara dari penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. sebelumnya, yamim pabli, kepala dinas koperasi ukm kabupaten musi rawas sempat diperiksa oleh penyidik kejari lubuklingga bersamaan mantan bupati musi rawas, hendra gunawan ikut diperiksa oleh kejari lubuklinggau.  hal ini mendapat perhatian dari komunitas masyarakat anti korupsi indonesia (k maki) sumsel boni belitong menyampaikan melihat perjalanan kasus dugaan mark up pengadaan masker mura melalui dana covid di dinas koperasi kabupaten mura kita desak kepada kejati sumsel untuk mengawasi dari kinerja pihak kejari lubuklinggau dalam menangani kasus ini sampai sekarang belum tahu perkembangannya secara tegas sampai menetapkan tersangka. “sebenarnya apalagi mau di tunggu, bpkp selaku salah badan audit negara secara resmi telah mengatakan adanya kerugian negara sebesar rp 500 juta,” bebernya. baca juga:tersangka korupsi bumd dipindahkan ke lapas khusus baca juga:buronan kasus korupsi saat ditangkap jadi ‘kyai’, senyum manis di depan kamera jadi mengapa temuan itu tidak segera ditindak lanjut dalam moment gelar perkara, dengan alasan pihak kejaksaan negeri lubuklinggau mau berkoordinasi dengan ahli dari lkpp pusat jakarta, tapi sampai saat ini di duga belum juga ada hasil koordinasi tersebut dari ahli lkpp. “oleh karena itu lah kami mewakili masyarakat kabupaten mura meminta ketegasan dari pihak kejaksaan tinggi sumsel terutama kajati sumsel untuk menegaskan kajari lubuklinggau terkait kasus ini, seolah olah ada tarik ulur sehingga buat publik berpikiran miris penegak hukum di kejari tersebut,” jelasnya “kami dari k maki mulai saat ini akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, bila kasus ini tidak berjalan atau tidak ada perkembangan akan saya bawa ke jampidsus kejagung. itu lah harapan kita dari k maki kepada pihak kejaksaan dalam menangani kasus ini, kami harapkan di tangani dengan serius,” tambah boni.(adi)

Tag

• # audit bpkp
• # dinas koperasi dan ukm mura
• # komunitas masyarakat anti korupsi indonesia (k maki)
• # kejari lubuklinggau
• # korupsi
• # riyadi bayu kristianto
• # masker

Share

• 
• 
• 
• 
•