Penjelasan Bupati Musi Rawas Pencabutan SK Pelantikan 186 Pejabat

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Selasa , 16 Apr 2024 - 11:42

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud--KORANLINGGAUPOS.ID

penjelasan bupati musi rawas pencabutan sk pelantikan 186 pejabat                            musirawas, koranlinggaupos.id - terkait surat keputusan (sk) pencabutan pelantikan 186 pejabat yang pada saat itu bupati musi rawas, hj ratna mahcmud menanggapi hal itu.
yakni keputusan tersebut no. 485/kpts/bkpsdm/2024 tertanggal 4 april 2024 tentang pencabutan keputusan bupati musi rawas no.263/kpts/bkpsdm/2024 s/d no. 267 kpts/bkpsdm/2024.
hj ratna machmud tegaskan pencabutan sk pelantikan pejabat administrasi, fungsional dan struktural beberapa waktu lalu ternyata hanya perbaikan administrasi.
ia mengatakan pencabutan sk oleh mendagri bukan kesalahan melainkan perbaikan administrasi.
baca juga:4 poin penting pencabutan sk pelantikan 186 pejabat oleh bupati musi rawas, begini tegas kepala bkpsdm 
hal itu disampaikannya pada saat memimpin apel pertama masuk kerja di halaman pemkab mura, selasa 16 april 2024.
hj ratna machmud menyampaiakn pencabutan sk, bukan terjadi di mura saja tetapi terjadi juga terjadi di 140 daerah di indonesia.
sebelumnya kepala badan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia (bkpsdm) musi rawas david pulung secara tersirat tak mau disalahkan.
menurut david, se mendagri tentang larangan melakukan pelantikan dikeluarkan pada 29 maret 2024.
baca juga:pemkab musi rawas akui ada kekeliruan sebelum melantik 186 pejabat
ementara pelantikan yang dilakukan pemerintah kabupaten musi rawas dilaksanakan pada 22 maret 2024.
david pulung mengaku kaget setelah mendapatkan surat edaran mendagri yang melarang adanya pelantikan pejabat pasca pelantikan pejabat di musi rawas 22 maret 2024.
bkpssm musi rawas mengira, pelantikan yang dilakukan berjalan seperti biasa tanpa harus meminta izin kepada kemendagri.
tapi setelah adanya se itu kita konsultasi ke kemendagri dan kebijakannya ya mencabut sk seperti itu,” terang david pulung, dikutip dari linggau streaming, sabtu, 13 april 2024.
baca juga:terjadi debat table begini tanggapan pengamat terkait pelantikan 186 pejabat di lingkungan pemkab musi rawas 
ditambahkan david, pencabutan sk pelantikan tidak hanya terjadi di musi rawas.
melainkan terjadi di berbagai daerah di indonesia pasca keluarnya se mendagri.
begitu juga, sekretaris daerah (sekda) kabupaten musi rawas, ali sadikin saat dibincangi koranlinggaupos.id, senin 15 april 2024. 
pencabutan sk pelantikan ini diakuinya, secepatnya mereka lakukan setelah mengetahui jika pelantikan yang mereka laksanakan pada 22 maret 2024 mengalami kekeliruan.
baca juga:bupati muratara cabut sk pelantikan, berikut nama serta pangkat 114 pejabatnya
"untuk itu sebelum cuti hari raya idul fitri 1445 h yang lalu, setelah mengetahui  adanya kekeliruan dalam penetapan itu kita langsung ambil langkah pembatalan dan permohonan izin melantik pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kabupaten musi rawas, yang di lantik pada tanggal 22 maret yang lalu. informasi kan akhir-akhir ini, tapi begitu setelah mengetahui itu kami langsung memproses nya," tegas ali sadikin.
setelah di terbitkan keputusan bupati musi rawas tentang  pencabutan pelantikan terhadap 186 pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kabupaten musi rawas.
dan sesuai dengan isi keputusan bupati kabupaten musi rawas, maka pejabat yang dilantik tersebut kembali ke jabatan lama, sambil menunggu izin dari kemenpan rb. 
"yang keliru seperti ini tidak hanya kita saja tetapi banyak kabupaten, kota bahkan provinsi  yang melakukan hal yang sama, salah dalam menerjemahkan pkpu tersebut," tegasnya.
baca juga:heboh bupati muratara cabut sk pelantikan tanggal 22 maret 2024, begini penjelasannya
ia menjelaskan, didalam salah satu pasal pkpu tersebut menyebutkan bahwa penetapan calon itu 22 september  dan di larang melantik enam bulan sejak tanggal 22.
maka di larang melantik itu per tanggal 22 bukan hari terakhir melantik.
"disana lah terjadi salah terjemah ," tegasnya.
ternyata 22 maret sudah dilarang bagi kepala daerah melantik pejabat di lingkungan pemerintahan nya masing-masing, jadi disana itu ada kekeliruan dalam menyikapi pkpu tersebut.
baca juga:melanggar surat mendagri, bupati muratara cabut sk pelantikan 114 pejabat eselon ii, iii dan fungsional
disinggung masalah tergangu apa tidak roda pemerintahan pasca pembantalan sk pelantikan, ali mengaku sampai saat ini insya allah tidak ada masalah. setiap alih jabatan itu ada batasan hak dan kewajibanya dalam hal tugas pokok. 
"dengan kejadian ini, ya kembali lagi setiap manusia pasti ada kesalahan dan kekeliruan nya, yang di larang itu kalau di sengaja," tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 18 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan